Tapera Proyek Ambisius dari Para Politikus

Oleh : Susi Ummu Musa

Tapera atau tabungan perumahan rakyat merupakan satu dari sekian banyak ide ide yang diluncurkan para politik dikancah pemerintahan, meski sebenarnya ide Tapera ini sudah dirancang tahun 2021 lalu namun agaknya kini tengah ramai diperbincangkan di tengah  masyarakat yang mulai resah dan keberatan,
Sebab Kebijakan Zalim ini meluncur lagi seiring ditandatanganinya pp No.21/2024 yang mengatur tentang perubahan atas PP No. 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) pada 20 mei 2024 oleh presiden Jokowi. Betapa tidak kebijakan ini memaksa setiap pekerja di Indonesia untuk dipotong gajinya sebesar 3% setiap bulan dengan dalih sebagai Tabungan untuk memenuhi kebutuhan mendasar berupa perumahan.-Muslimah News

Bagaimana tidak resah semua kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah semakin terasa berat dan membuat rakyat makin terhimpit bagai kan tertimpa gedung tinggi.
Bayangkan saja betapa beratnya rakyat harus membagi lagi gaji yang diterima untuk Tapera sebesar 3 % dan belum tentu para pekerja juga bisa ikut merasakan manfaatnya.
Tidak hanya itu para pekerja dan pemberi kerja juga masih harus dibebani sejumlah iuran lainnya, seperti PPH 21 sebesar 5- 35% sesuai penghasilan kerja, BPJS ketenagakerjaan (JHT) sebesar 5,7% yang ditanggung perusahaan 3, 7% dan pekerja 2 %. Belum lagi BPJS Kesehatan dengan besar potongan 5 % dengan tanggung perusahaan 4% dan pekerja 1 %, serta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Sebenarnya kebijakan ini jelas hanya ingin memeras rakyat segala macam aturan dan sanski yang diberikan didalam aturan Tapera sama sekali tidak adil lihat saja semua pekerja yang menerima gaji setara UMR diwajibkan membayar, tidak ada jaminan semua bisa memiliki rumah, kemudian peserta tidak bisa menarik tabungan yang disetorkan jika tidak memenuhi syarat, dan ada sanksi administratifnya.

Apakah ini yang dinamakan membantu rakyat dalam memiliki rumah?
Kelihatannya para elite politik peduli dengan rakyat namun jika ditelusuri ternyata hanya menyusahkan rakyat.
Darimana bentuk bantuannya sedangkan rakyat diminta menabung dengan setoran tiap bulan dari hasil kerjanya sendiri.

Dunia ini terlalu sempit untuk diungkap dan ternyata sama, rakyat juga sudah mahir untuk mencerna kebijakan ini secara logika, para pemangku kebijakan kini semakin menampakkan ketidakbecusannya dalam mengurusi rakyat alih alih mendapatkan simpati malah cibiran dan berbagai komentar negatif.

Hingga pemberitaan ini viral akhirnya jurus sakti pemerintah dikeluarkan dengan menundanya Hingga 2027 akan datang Meski tidak dilaksanakan tahun ini, Basuki memastikan bahwa iuran Tapera tidak bersifat sukarela karena UU 4/2016 menyebutkan bahwa iuran Tapera bagi peserta, bersifat wajib (Tirto, 6-6-2024). Pada kesempatan lain, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, bahwa Tapera ini diberlakukan paling lambat pada 2027. (Antara News, 9-6-2024).

Tapera Rentan Dikelilingi Para Korup

Melihat gelagat para elite yang mahir mengelabui rakyat dengan menunda hingga nanti 2027 mengindikasikan bahwa kebijakan ini tetap akan dijalankan meski menimbulkan reaksi keras dimasyarakat dan pada akhirnya rakyat pelan pelan akan sangat terpaksa harus mengikuti aturan, selain regulasi Tapera sudah disahkan para pengusaha dan pekerja juga harus ikut aturan jika masih ingin bekerja dan mendirikan usaha.
Inilah mental penguasa beraninya main paksa demi apa? Demi memuluskan para kapital.

Tak hanya itu proyek Tapera juga akan rawan korupsi sebab belajar dari yang sudah sudah dengan skandal proyek besar misalnya e-ktp, Bansos,Bpjs dan lain lain yang sifatnya sama sama akan menguntungkan para elite saja.

Dan ini jelas tidak mungkin tidak terjadi di sistem kapitalisme sekuler yang secara hakiki hanya berazaskan manfaat dan standar yang digunakan juga hanya manfaat alias menghalalkan segala cara demi keuntungan kelompoknya.

Rindu Pemimpin Amanah

Sebagai rakyat kecil yang ingin hidup bahagia dan tenang bersama keluarga, memiliki pekerjaan yang tetap dengan gaji yang sesuai, memiliki rumah tempat bernaung yang layak tidak perlu mewah yang penting nyaman, anak anak bisa sekolah dengan baik dengan biaya pendidikan yang murah saja sudah membantu apalagi jika ada yang gratis.
Ditambah biaya kesehatan juga bisa disesuaikan kantong.

Inilah impian rakyat kecil seperti kita yang sangat memimpikan nuansa ini, tapi hal seperti hanya ada didalam kepemimpinan Islam.
" Ketahuilah, setiap kalian adalah raa'in (pengurus) dan setiap kalian mas'ul ( akan dimintai pertanggungjawaban) atas yang dipimpinnya. Penguasa yang memimpin rakyat dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR Bukhari).

Sosok pemimpin yang benar harus memiliki sikap peduli atas kebutuhan rakyatnya ia tidak boleh abai apalagi meremehkan bahkan mempersulit.
Terutama dalam hal tempat tinggal untuk memiliki rumah.
Peran Pemimpin yang adil dan peduli ini hanya ada dalam naungan Islam, dengan sebuah negara sebagai tameng untuk menjalankan roda pemerintahan yang sesuai islam.

Maka dengan hadirnya peran negara yang berstandarkan islam lah yang akan mampu mewujudkan impian umat untuk hidup layak dan memiliki rumah tanpa harus ada paksaan dan rawan dikorupsi.

Wallahu a lam bissawab