SPHP, Swasembada Beras Yang PHP

Oleh : Mila Ummu Azzam

Program Swasembada beras yang ditargetkan pemerintah terealisasi pada tahun 2026 diklaim dapat terealisasi pada tahun 2025. Kepercayaan diri pemerintah karena berdasarkan jumlah stok beras yang meningkat pada tahun ini, sehingga memastikan negara kita tidak akan mengimpor beras lagi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, produksi beras nasional hingga Oktober 2025 mencapai 31,04 juta, artinya dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya hanya 28 juta ton, produksi beras tahun ini surplus lebih dari 3 juta ton. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman di kompleks DPR RI. (Tirtoid, 4-9-2025)

Namun, Amran juga mengakui adanya anomali di lapangan. Adanya ketidaksesuaian harga beras dengan stok beras yang melimpah. Walaupun data menunjukkan beras mengalami surplus, tapi kenyataannya harga beras tetap tinggi di berbagai daerah. Seperti di Jakarta Pusat, harga beras premium masih berada di angka Rp17.125 per kg. Harga ini lebih tinggi dibandingkan dengan harga eceran tertinggi (HET) beras premim sebesar Rp16.800 per kg.

Untuk mengatasi ketidakasesuian ini, pemerintah melalui Bulog, Kementerian Pedagangan dan Kementerian Pertanian melakukan operasi pasar besar-besaran dan menyiapkan 1,3 juta ton beras untuk program stabilisasi harga dan pasokan (SPHP) untuk membanjiri dan menekan harga beras di pasar. Namun kebijakan ini tidak efektif, harga beras di pasaran masih mahal dan tidak optimalnya penyalurannya.

Di sisi lain, kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan bahwa bantuan pangan beras akan dihapus pada tahun depan karena tidak adanya anggaran. Anggaran bantuan pangan akan dialihkan ke beras SPHP. Beras murah SPHP akan menggantikan bantuan pangan gratis yang selama ini diberikan kepada rakyat miskin. Walaupun harga beras SPHP relatif murah tapi toko ritel enggan menjual beras SPHP karena kualitas beras tersebut banyak dikeluhkan masyarakat.

Sungguh ironi, keinginan mencapai swasembada beras tidak sejalan dengan harga beras yang tinggi. Stok melimpah mengakibatkan beras menumpuk di gudang Bulog dan mengalami overweight, sehingga jika terlalu lama di simpan akan mengalami penurunan kualitas bahkan beras akan berkutu.

Bertumpunya harga beras pada beras SPHP sebagai langkah stabilisasi sejauh ini tidak memberikan hasil. Persoalan harga beras yang sistematis, yaitu terkait penyaluran beras dari hulu ke hilir, selalu mengalami masalah. Pratek oligopoli, dimana beberapa perusahaan besar swasta dapat  mengendalikan harga, yang berperan besar mengerek harga beras dalam tata niaga beras. Bebasnya praktek oligopoli, harga beras akan tetap tinggi.

Dalam sistem kapitalisme, negara bukanlah pengurus rakyat, tidak ada kewajiban negara dalam menjamin ketersedian pangan bagi rakyatnya.  Negara hadir hanya sebagai regulator dalam tata niaga beras. Regulasinya lebih berpihak pada oligarki. Swasta dibiarkan mempermainkan harga beras semaunya demi mendapat keuntungan yang besar.

Buruknya distribusi sistem ini  mengakibatkan harga beras tinggi, sehingga rakyat terzalimi dan sulit memenuhi kebutuhan pangan. Sementara negara hanya memastikan stok beras aman tanpa peduli rakyat mampu membeli atau tidak. Mewujudkan swasembada beras dalam sistem kapitalisme bagai jauh panggang dari api.

Dalam Islam, pemimpin (imam) adalah  pengurus (raa'in) bagi rakyatnya. Pemimpin bertanggungjawab memenuhi kebutuhan pokok dan menjamin ketersedian pangan rakyat dengan harga yang murah dan mudah menjangkaunya.

Nabi Muhammad saw bersabda,
"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Sebagai bahan pangan pokok, tata niaga beras dalam Islam akan dipegang langsung oleh negara bukan diserahkan pada pihak swasta. Penguasa akan menjalankan distribusi beras dari hulu hingga hilir sesuai dengan aturan Islam, memastikan tidak ada kecurangan yang terjadi yang bisa merusak distribusi seperti oligopoli.

Sistem tata niaga beras dalam Islam mulai dari produksi, penggilingan, hingga  distribusi ke tangan konsumen akan menjadi solusi sistemis dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan beras bagi tiap individu rakyat, baik kaya atau miskin, muslim atau nonmuslim. Anggaran biaya diambil dari baitulmal yang bersifat mutlak, negara tidak boleh bergantung pada investasi apalagi utang luar negeri.

Islam mewujudkan swasembada beras, jika diterapkan dalam kehidupan dan  dilakukan dengan cara yang tepat. Islam  menyelesaikan masalah dengan tuntas hingga ke akar bukan dengan solusi tambal sulam yang selama ini kita dapatkan dari sistem kapitalisme.

Wallahu'alam bishawab.