Satu Tahun Pemerintahan Banjir Pujian, Fakta atau Pencitraan

Oleh : Yeni Ummu Alvin 
Aktivis Muslimah 

Bertepatan pada satu tahun pemerintahannya, presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta (Senin 20/11/2025). Dalam forum yang dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta seluruh menteri dan jajaran dari Kabinet Merah Putih, Prabowo menyampaikan kepuasannya atas sejumlah capaian dan perkembangan program pemerintahan yang dipimpinnya, diantaranya program makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, sekolah Garuda, hingga soal rencana mobil buatan Indonesia. 

Sejumlah lembaga survei merilis tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Prabowo Gibran selama satu tahun, sebagian menyatakan kepuasannya atas kinerja pemerintahan saat ini karena dianggap berhasil membawa perbaikan dan perubahan, namun tidak sedikit yang kecewa karena pemerintahan saat ini justru jauh dari yang diharapkan, karena banyak kebijakan yang diambil yang mendzalimi rakyat, namun dikemas seolah-olah pro pada kepentingan rakyat. Kebijakan yang dibuat justru cenderung pencitraan semata tanpa memperdulikan penderitaan rakyatnya.

Lembaga Survei Poltracking Indonesia menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja setahun Prabowo Gibran sebesar 78,1%, adapun alasan kepuasan tersebut diantaranya adalah, kepemimpinan tegas dan berwibawa, bantuan tepat sasaran, program MBG, pencegahan/pemberantasan korupsi, kinerja yang terbukti dan jaminan layanan kesehatan. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh lembaga survei Indeks Politika, bahkan lebih tinggi, di mana 83,5% merasa puas dengan kinerja presiden Prabowo dan jajaran Kabinet Merah Putih.

Sementara itu Center of Economic and Law Studies (CELIOS), memaparkan pemerintahan Prabowo Gibran hanya mendapat skor 3 dari 10, penurunan skor cukup signifikan dibanding hasil survei saat 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran yang saat itu ada di angka 5 dari 10, survei membuktikan bahwa telah terjadi penurunan kualitas kerja.

Senada dengan itu lembaga Indonesian Corruption Watch (ICW), telah merilis "catatan kritis 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Patronase, Kroniisme dan kemunduran pemberantasan korupsi"

Lembaga ICW memandang, pemberantasan korupsi yang masuk dalam Asta cita hanyalah pencitraan politik, karena pada faktanya pemerintah telah gagal bahkan mengalami kemunduran dalam setiap upayanya dalam memberantas korupsi, dan hal ini dikarenakan adanya praktek patronase dan kronisme yang kental dalam kabinet yang penuh rekam jejak korupsi, terbukti banyak OTT yang melibatkan pejabat tinggi. Lembaga ICW juga menilai, penegakan hukum di Indonesia cenderung basa-basi, peran DPR juga dinilai semakin mandul dan tunduk pada pemerintahan Prabowo Gibran. 

Begitu juga dengan catatan kritis yang disampaikan Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), yang berjudul "satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Landskap Penguatan Pemerintahan Militeristik dan Otoritarian", pemerintahan Prabowo Gibran disebut semakin menunjukkan gejala otoritarian dan militeristik dengan kebijakan yang memuluskan kepentingan oligarki dan melahirkan pelanggaran HAM yang sistemis dan meluas. Terlebih dengan terbitnya undang-undang yang menguatkan kondisi tersebut seperti UU TNI, revisi UU BUMN yang menjadi pintu masuk pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara ( BPI Danantara) dll.

Pada realitas yang terjadi di negeri ini sesungguhnya lebih sesuai dengan apa yang disampaikan oleh lembaga CELIOS, ICW dan YLBHI, Hal ini dikarenakan banyaknya aksi demo dan unjuk rasa yang terjadi baik yang dilakukan oleh mahasiswa, masyarakat umum, buruh dan juga masyarakat adat, seperti halnya aksi yang terjadi di depan Gedung Sate, kantor Gubernur Jawa Barat, kota Bandung, Senin (20/10), oleh para mahasiswa dan perwakilan masyarakat yang menyatakan tidak benar bahwa banyak orang yang puas dengan kinerja Prabowo, sesungguhnya satu tahun kepemimpinan Prabowo Gibran diketahui ada banyak kerugian pada masyarakat, ada perampasan lahan, penggusuran, penindasan, represifitas, dan lain sebagainya. (Sumber BBC News Indonesia).

Kepuasan pemerintah akan keberhasilan berbagai program andalan seperti halnya program MBG, nyatanya banyak menuai kontroversi di tengah masyarakat, sangat bertentangan dengan fakta yang ada di lapangan, adanya aksi mahasiswa di berbagai kota yang menuntut evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Merah Putih, pembebasan aktivis yang ditangkap saat menyampaikan aspirasi serta mencopot menteri yang dianggap bermasalah. Selain itu juga menuntut agar program MBG dihentikan dan menuntut reformasi struktural pada DPR yang dipandang makin syarat politik transaksional. Hal ini telah membuktikan bahwasannya sangat berlebihan jika pemerintah beranggapan sudah melakukan yang terbaik bagi rakyat, sementara rakyat merasakan kebalikannya, kesejahteraan rakyat tergadaikan akibat utang yang semakin menumpuk dan ujung-ujungnya rakyat juga yang merana dengan kebijakan pajak yang semakin menggila.

Beginilah kekuasaan dalam sistem kapitalisme sekuler yang menjadikan kursi kekuasaan sebagai ajang perjudian untuk meraup keuntungan, kebijakan yang dilakukan jauh berbeda dengan apa yang diharapkan rakyatnya, dengan kekuatan politik yang dimiliki, sangat mudah untuk mengelabui rakyat dengan berbagai program pencitraan dan populisnya.

Berbeda dengan sistem kepemimpinan dalam Islam, di mana kekuasaan dalam Islam tegak di atas landasan iman, pemimpin dalam Islam adalah penanggung jawab atas rakyat yang wajib mengurus dan menjaga rakyatnya selayaknya seorang penggembala sebagai wujud ketakwaannya kepada Allah subhanahu Wa ta'ala yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Setiap pemimpin dalam Islam akan memastikan agar terpenuhi semua kebutuhan rakyatnya dan terjaga keselamatannya. Sebagaimana sabda rasulullah shallallahu alaihi wasallam, 

"Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya...."(HR Bukhari).

Beratnya tanggung jawab sebagai pemimpin mengharuskan seorang pemimpin memiliki karakter yang melekat berupa kepribadian Islam yang kuat, memiliki aqliyah hukmin atau aqliyah negarawan yaitu paham tugas pemerintahan dan terampil dalam menjalankannya sekaligus juga memiliki nafsiyah haakim yaitu memiliki sifat-sifat pemimpin seperti adil, berwibawa, berani, bijaksana, tulus dan empati terhadap rakyatnya. Di saat yang sama seorang pemimpin juga wajib memiliki ketakwaan yang tinggi sekaligus sifat lemah lembut untuk mencegah dirinya bersikap otoriter atau sewenang-wenang serta zalim kepada rakyatnya. 

Hanya saja sosok pemimpin ini tidak mungkin terwujud dalam sistem yang tegak sekarang, sosok ini hanya dilahirkan dalam sistem Khilafah yang menerapkan Islam secara kaffah, terbukti sistem ini pernah tegak sepanjang belasan abad dan menguasai 2/3 dunia sebagai peradaban yang cemerlang bahkan dikenal sebagai negara adidaya pada masanya.

Saat ini umat hidup di bawah naungan sistem yang rusak, oleh karenanya menjadi tanggung jawab umat hari ini untuk melakukan perubahan, namun perubahan bukan hanya sekedar perubahan struktural dan personal, atau pergantian pemain yang bermasalah dan sejenisnya, perubahan yang dibutuhkan saat ini adalah berubah kepada sistem yang menerapkan syariat Islam secara kaffah, karena sejatinya kerusakan hari ini adalah berasal dari sistemnya,Demi mewujudkan kembali model kepemimpinan islam seperti yang ditetapkan dalam syariat Islam, dibutuhkan perjuangan yang hanya mungkin dilakukan umat bersama-sama dengan kelompok dakwah ideologis yang berjalan di atas koridor hukum syarak dengan keyakinan penuh bahwa janji Allah akan kembalinya Khilafah akan segera terwujud, insyaallah.