Retreat Pejabat, Bermanfaatkah untuk Rakyat?

Oleh: Endang Seruni
Muslimah Peduli Generasi

Presiden terpilih Prabowo Subianto memboyong seluruh kabinet Merah Putih untuk mengikuti retreat selama 3 hari di Akmil Magelang, sebelum mereka menjalankan tugas. Dimulai tanggal 25 Oktober 2024 hingga 27 Oktober 2024. 

Presiden Prabowo mengungkapkan alasan mengapa diperlukan adanya pembekalan, sebab kabinet Merah Putih terbentuk bukan dari satu kelompok atau partai. Untuk itu harus ada kerjasama antara tokoh-tokoh elit, tokoh-tokoh politik untuk saling mengenal hingga nantinya bisa bekerja sama menjadi satu tim work. Untuk saling mendukung satu dengan yang lain. Pemilihan lokasi menurutnya tempat tersebut merupakan tempat yang penuh makna dan sejarah (Liputan6,28/10/2024).

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebutkan retreat kabinet Merah Putih di Akmil Magelang semakin memperjelas visi, misi, dan tujuan serta orientasi pemerintah yang dipimpin Pak Prabowo. Raja Juli menambahkan sesi retreat kabinet diperkuat sesi sesi materi oleh para menteri dan kepala Badan yang memberikan orientasi pemerintahan ke depan. Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo- Gibran berorientasi kepada kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa (CNN Indonesia,27/10/2024).

Saat ini rakyat butuh sebuah perubahan ke arah yang lebih baik bukan hanya kedisiplinan dan sinergi antar pejabat. Rakyat butuh perubahan yang fundamental bukan sekedar retorika dan narasi indah. Visi baru menuju perubahan yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang membelit ibu Pertiwi. Seperti persoalan kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, keamanan dan juga kesejahteraan rakyat.

Rakyat membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengayomi dan mengutamakan kepentingan mereka. Bukan memuluskan kepentingan korporasi melalui berbagai regulasi. Rakyat membutuhkan penguasa dan pejabat yang memprioritaskan terpenuhinya kebutuhan dasar mereka. Tetapi penguasa justru menaikkan tarif pajak, mengurangi subsidi dan membuat harga pangan tidak stabil bahkan melambung tinggi. Rakyat tidak membutuhkan penguasa dan pejabat yang hanya bisa memanfaatkan suara rakyat, hanya ketika ingin mendapatkan simpati dan mengkhianati amanat dan tanggung jawab.

Selama sistem demokrasi kapitalisme yang diterapkan maka keadilan dan kesejahteraan akan sulit terwujud. Budaya korupsi tumbuh subur dalam sistem demokrasi sebab biaya politik demokrasi sangat mahal. Aturan bisa diubah sesuai dengan kepentingan atau pesanan.

Berbeda dengan sistem Islam, pejabat yang dipilih bukan untuk bagi-bagi kursi kekuasaan. Dalam Islam kepala negara memiliki wewenang untuk memilih pejabat yang tepat, berdasarkan integritas (kepribadian) dan keahlian atau kapabilitas. Aturan yang diterapkan adalah aturan Allah yang bersifat baku dan tetap. Yaitu mengikat semua pihak, pejabat, aparat dan rakyat. Sehingga tidak akan ada celah bagi pelaku jual beli hukum, revisi aturan, korupsi, kekurangan, konflik kepentingan apalagi bagi-bagi jatah kursi kekuasaan

Jika kehidupan Islam terbentuk dan aturan Islam diberlakukan maka terciptalah kebiasaan amar ma'ruf nahi munkar di tengah masyarakat. Negara akan melakukan pengawasan terhadap kekayaan pejabat melalui Badan pemeriksa keuangan apabila ada pejabat yang melanggar hukum maka sanksi Islam akan ditegakkan dan mampu memberikan efek jera kepada pelaku.
Penerapan syariat Islam akan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.
Pada saatnya kembali menerapkan sistem Islam yang mampu membawa kemaslahatan bagi umat.
Wallahu a'lam bishawab.