Rakyat Kembali Diperdaya Oleh Para Pemburu Kursi Panas

Oleh : Yuni Ummu Zeefde
Ibu Rumah Tangga

Belum selesai hiruk pikuk perhelatan akbar pemilihan presiden beberapa waktu lalu. Kini Pilkada serentak akan digelar. Persiapannya mulai tampak dari berbagai lini. Bahkan ada yang sudah berkampanye sebelum dimulainya pertandingan panggung politik ini. Politikus parpol mulai merancang stategi untuk meraih suara.

Seperti halnya pemilu sebelumnya. Para elit politik akan melakukan berbagai cara untuk menarik simpati dan menebar janji. Mulai dengan nendekati para figur popular. Seperti pemilihan kepala daerah Jabar yang cukup menjadi sorotan bahkan dalam politik nasional. Figur popular ini diperkirakan akan masuk ke daftar persaingan calon pemimpin daerah Jabar antara lain Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi dan Bima Arya sugiarto (pikiran-rakyat.com,12/05/2025).

Dikarenakan parpol takkan mampu mengusung calon sendiri. Tidak juga karena threshold atau porsi terbesar dalam pemerintahan. selain itu dari kalangan artis bisa menjadi opsi dalam meraih suara. Seperti di kota bandung yang sepertinya akan diramaikan beberapa nama artis antara lain Denny Cagur, Irfan Hakim, Rachel Maryam ,Pelawak Oni Sos hingga Adik Radfi Ahmad yakni Annisa Ahmad (www.rri.co.id,10/05/2024).

Tampaknya akan banyak persaingan dalam pilkada serentak tahun ini. Dan menjadi peluang lagi bagi para calon legislatif untuk bisa bertarung kembali dalam kontestasi di pilkada. Apalagi didukung dengan pernyataan ketua KPU bahwasanya caleg terpilih tak perlu mengundurkan diri bila ikut pilkada serentak 2024. Hal ini mengacu pada putusan MK nomor 12/PUU.XXII/2024 yang mensyaratkan calon kepala daerah untuk membuat surat pengunduran diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR,DPD, atau DPRD(tirto.id,10/05/2024). 

Dengan begitu partai akan mulai berkoalisi dengan partai lain tak peduli lagi berbeda ideologi partainya. Karena sistem politik sekarang dimana partai tak bisa mengusung calon sendiri dikarenakan threshold. Selain itu mendekati kalangan artis bisa pula menjadi opsi. Padahal sejatinya, kontestasi ini bukanlah  untuk kepentingan rakyat, namun demi kepentingan elit oligarki.

Dikutip dari pikiran-rakyat.com,12/05/2024 Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Muhammad Nur Ramadhan menilai buruknya sistem kaderisasi dan regenerasi parpol saat ini, yang hanya mengikuti fenomena politik bak bisnis industri. Menyodorkan figur tanpa menjadikannya sebagai agen ideologi partai. Bahkan parpol hanya mengusung figur untuk meraih kekuasaan. Kader yang mendekati parpol bersikap pragmatis hanya demi kebutuhan pribadi. Dan parpol hanya bisa mencalonkan figur popular bukan dari kader partai itu sendiri.

Sikap pragmatis jelas lahir dari sekulerisme. Dimana agama dipisahkan dalam pemerintahan. Tujuan hanya berburu kedudukan saja. Sikap parpol juga plin-plan. Kemarin oposisi sekarang bisa koalisi. Tanpa memikirkan perbedaan visi dan misi. Yang lebih parah tanpa memandang lagi halal dan haram. Karena kekuasaan hanya menjadi sarana untuk meraih materi dan kedudukan saja. Bahkan partai Islam pun menjadi kabur tujuannya. Sehingga membuat masyarakat Islam ragu dengan konsistensinya.

Hal yang sama selalu berulang setiap pemilu dan juga pilkada. Namun tak juga di sadari oleh sebagian politikus dan juga masyarakat. Padahal biaya pencalonan tak murah. Dan akhirnya menghasilkan pemimpin yang korup dan suka ingkar janji. Tentu tak bisa mengharapkan syariat Islam diterapkan oleh orang-orang seperti ini. 

Dalam Islam kekuasaan adalah Amanah. Penguasanya berkonsekuensi meriayah seluruh rakyat. Karena meyakini bahwa semua itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Rasullullah SAW memerintahkan kewajiban amanah seperti dalam hadist riwayat Bukhari dan Muslim :

"Setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Pemimpin akan ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya. Suami akan ditanya tentang keluarga yang dipimpinnya. Istri akan ditanya tentang hal yang dipimpinnya. Seorang hamba akan ditanya tentang apa yang dipeliharanya. Ketahuilah, bahwasannya kalian semua pemimpin dan akan dituntut (diminta pertanggung jawaban) tentang hal yang dipimpinnya".

Islam mendidik seseorang menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Hal ini dikarenakan landasan syara yang ada dalam hidupnya. Syariat dipegangnya sehingga tak berani melakukan korupsi, suap atau hal yang menyusahkan rakyat. Yang diharapkan hanya keridhoan Allah.

Kepala daerah ditunjuk oleh khalifah langsung sehingga tidak mengeluarkan biaya percuma. Lebih cepat, murah dan efesien. Mereka yang menjabat bukanlah penguasa tunggal daerah akan tetapi adalah perpanjangan tangan khalifah dalam meriayah rakyat.

Perlunya perjuangan bersama-sama untuk menyadarkan kepada umat pentingnya penerapan syariat Islam. Karena tegaknya kekuasaan tidak lain hanyalah menerapkan hukum syara. Agar tercapai rahmat bagi seluruh alam. Wallahu A'lam.