Politisasi Bansos Keniscayaan dalam Sistem Politik Demokrasi

Oleh : Ermawati
Pegiat Literasi

Waktu yang bergulir semakin dekat saja bagi masyarakat negeri ini untuk mengikuti pesta demokrasi. Makin gencar dan masif pula yang dilakukan para pesaing dalam pentas pilpres. Bahkan para politisi tidak ragu lagi mengeluarkan dana untuk pembagian bansos demi mendapatkan suara dan simpati dari masyarakat. Bansos pun dikeluarkan tidak dengan biaya yang sedikit.

Laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan, realisasi anggaran belanja jenis bantuan sosial (bansos), belanja fungsi pendidikan, dan kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berfluktuasi selama 10 tahun terakhir. Di antara ketiganya, realisasi dan alokasi anggaran fungsi kesehatan menjadi yang terkecil. Realisasi pos ini cenderung di bawah Rp100 triliun per tahun. Hanya pada tahun tertentu saja anggarannya cukup banyak diserap.

Tahun yang dimaksud di antaranya realisasi pada 2020 sebesar Rp105 triliun; 2021 sebesar Rp211,32 triliun; dan 2022 sebesar Rp124,46 triliun. Diketahui, tiga tahun ini adalah masa penanganan hingga transisi pandemi Covid-19. Adapun alokasi belanja kesehatan dalam APBN 2024 ditetapkan sebesar Rp97,42 triliun.

Belanja fungsi kesehatan pada 2024 diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting; pemenuhan alat kesehatan dan pembangunan rumah sakit di wilayah timur Indonesia; peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan; penguatan teknologi kesehatan dan kemandirian farmasi dalam negeri; serta penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (katadata.co.id, 1/2/24)

Semakin terlihat begitu gelap dan suramnya sistem demokrasi saat ini, berbagai macam cara dilakukan untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Seperti yang dilakukan para politisi pilpres, pembagian bansos menjadi salah satu cara yang  dilakukan pansos untuk mendapatkan hati rakyat. Ini  bukanlah hal yang baru dalam panggung politik, Demi hasil yang diperoleh melalui bansos, inilah kesempatan yang digunakan politisi di pentas politik. Walaupun harus mengelontorkan dana yang tidak cukup sedikit.

Masalah kesehatan seperti stanting dan busung lapar belum teratasi, bahkan mungkin kesehatan anak-anak saat ini semakin memburuk karena kurang serta mahalnya biaya kesehatan yang diperlukan untuk berobat. Belum lagi fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melalui kartu kesehatan masih banyak yang tersendat, dibandingkan dengan mengeluarkan dana bansos untuk kepentingan pilpres.

Pendidikan saat ini juga mengalami penurunan, tidak hanya dari segi fasilitas yang disediakan. Tunjang pendidikan sangat minim, sehingga banyak sekolah yang sudah tidak layak digunakan masih dipakai, padahal rawan sekali terjadi kecelakaan. Berapa banyak anak-anak negeri ini yang putus sekolah hanya karena mereka tidak mendapatkan dana pendidikan pemerintah, karena terkategori ke dalam orang yang tidak mampu. Belum lagi dana untuk membayar para pendidik yang masih belum dapat dipenuhi oleh pemerintah. 

Bagaimana mungkin bangsa ini akan maju kalau dana pendidikan yang dialokasikan tidak mencukupi kebutuhan di lapangan? Seperti halnya pesta demokrasi yang kita lihat pada saat ini, para politisi berlomba-lomba mengeluarkan dana bansos demi mensukseskan kepentingan dan melanggengkan tujuan mereka untuk mendapatkan jabatan yang diinginkan. Walaupun dengan berbagai cara untuk kepentingan pribadi.

Demokrasi yang dielu-elukan seakan menjadi candu bagi mereka untuk menggapai tujuan demi kepuasan dan kepentingan pribadi. Tak perduli salah atau benar, halal atau haram, selama semua yang diinginkan dapat tercapai. Hanya dalam sistem demokrasi sajalah semua ini dapat terjadi, karena yang mereka pikirkan hanyalah kepentingan pribadi bukan untuk kesejahteraan rakyatnya. Seperti hari ini di saat rakyat sedang susah karena memikirkan semakin sulitnya biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi mereka disana sibuk mengunakan berbagai cara agar dapat mencapai tujuan dan keinginan untuk mendapatkan jabatan.

Masihkah kita berpikir untuk menggunakan sistem yang kufur ini. Sudah saatnyalah rakyat sadar dan beralih dari sistem yang kufur kembali kepada sistem Islam yang sahih. Karena hanya Islamlah yang dapat menyelesaikan segala permasalahan dan problematika dalam kehidupan. Dan dibawah kepemimpinan Islam kehidupan yang aman, damai dan sejahtera akan terwujud serta semua kebutuhan rakyat akan terpenuhi.

Dalam sistem Islam, orang yang mampu dan kompeten yang hanya bisa menjadi pemimpin serta siap untuk mengurusi rakyatnya. Lain halnya dengan sistem demokrasi saat ini dalam menentukan pemilihan pemimpin berdasarkan berapa besar dan banyaknya jumlah bansos yang diberikan. Mau dibawa kemana lagi urusan rakyat hari ini sedangkan kerusakan sudah masuk ke dalam berbagai aspek kehidupan? Bagaimana mungkin dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dengan politisasi bansos dalam sistem politik demokrasi? 

Allah Swt berfirman:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa zalim. (HR an-Nasa’i, Ibnu Majah dan Ahmad) 

إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادَلٌ، وَ إِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللهِ وَ أَشَدَّهُمْ عَذَابًا إِمَامٌ جَائِرٌ

Sungguh manusia yang paling Allah cintai pada Hari Kiamat kelak dan paling dekat kedudukannya dengan Dia adalah seorang pemimpin yang adil. Sungguh manusia yang paling Allah benci dan paling keras mendapatkan azab-Nya adalah seorang pemimpin yang zalim. (HR At-Tirmidzi)

Dalam aturan dan sistem Islam, pemimpin akan lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya. Baik laki-laki maupun perempuan, dari orang tua sampai anak-anak, semuanya mendapatkan perlindungan dan perhatian dari negara. Apalagi bila menyangkut soal pendidikan dan kesehatan, Islam mengatur betapa pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi rakyatnya, serta menyediakan fasilitas-fasilitas umum, baik itu sekolah maupun rumah sakit.
 
Semua kebutuhan dan kepentingan rakyat untuk dipenuhi oleh negara. Seorang  pemimpin tentu dia tau benar akan dosa yang ia lakukan bila tidak amanah terhadap jabatan yang diemban. Inilah pentingnya mempunyai pemimpin yang mengerti dan paham akan Islam secara kafah, ia akan menjalankan semua tugas dan kewajibannya sesuai dengan aturan dalam Al-Quran karena menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang main-main seperti yang dilakukan para politisasi hari ini yang sibuk mencari pencitraan dan simpati rakyat hanya demi jabatan dan kepentingan pribadinya.

Wallahu a'lam bish-shawab