| 20 Views

Polemik Pagar Laut! Oligarki Dalam Sistem Kapitalisme

Oleh : Kiki Puspita

Penemuan pagar laut misterius di Tangerang, Banten membuat geger seluruh masyarakat Indonesia. Lebih anehnya lagi pemerintah  sebagai pemangku kebijakan seolah-olah tidak tau siapa pelaku pemagaran ini. Sebelumnya, pemerintah mengakui adanya temuan petak-petak hak guna bangunan (HGB) dan dan sertifikat hak milik (SHM) disepanjang arena pagar laut tangerang. Wilayahnya Pakuhaji, Tangerang, dan  Banten. Dilansir dari KOMPAS.com - Sebagaimana disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Dia menjelaskan, dari 266 SHGB dan SHM di area tersebut yang dicocokkan dengan data peta yang ada, telah diketahui berada diluar garis pantai, alias berada di atas laut.

Dari hasil peninjauan dan pemeriksaan terhadap batas diluar garis pantai, seharusnya kawasan ini tidak boleh menjadi privat properti, sertifikatnya cacat prosedur dan material. Pemagaran laut ini banyak merugikan masyarakat di sana, khususnya masyarakat yang mencari nafkah sebagai nelayan. Dengan pagar bambu yang di pasang, banyak alat-alat nelayan untuk mencari ikan mala tersangkut di bambu dan baling-baling kapal nelayan juga banyak yang tersangkut akhirnya menjadi patah dan rusak. Ruang tangkap ikan menjadi terbatas.Nelayan juga harus menghabiskan solar yang lebih banyak, karena harus memutar arah dalam pelayaran akibat pemagaran ini.

Konstruksi pagar bambu di Laut Pantura juga tidak bermanfaat untuk mencegah abrasi laut, sebagaimana klaim sebagian orang. Malah pagar-pagar ini dapat mengakibatkan sejumlah kerusakan alam, seperti menghambat laju arus laut, memicu kekeruhan air laut, dan dapat menimbulkan penumpukan sedimen akibat terhalang pagar bambu yang menancap di pasir. 

Hal inilah yang membuat rakyat merasa khawatir ada kerja sama yang jahat antara pejabat pemerintahan dengan para penguasa oligarki. Akibatnya, terjadi pembiaran proses pemagaran, bahkan sampai terbitnya HGB dan SHM atas kawasan laut tersebut. Dan lebih anehnya lagi sampai hari ini instasi atau pejabat yang menyatakan bertanggung jawab atas kejadian ini. Kasus ini membuat masyarakat,  khususnya nelayan yang tinggal di dekat kawasan pemagaran marah dan meminta pemerintah turun tangan dalam kasus ini. Setelah kasus ini viral dan banyak memperoleh hujatan dan protes dari masyarakat Indonesia, akhirnya barulah pemerintah melakukan tindakan.

Dikutip dari TRIBUNNEWS.COM, Jakarta- TNI Angkatan Laut bersama dengan nelayan membongkar pagar laut sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu(18/01/2025).  Pembongkaran pagar laut misterius dipimpin langsung oleh Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) lll Jakarta Brigadir Jenderal (Mar) Harry Indarto. Walaupun pagar-pagar ini sudah dalam proses pencabutan, namun tetap saja rakyat khawatir jika kejadian seperti ini akan terjadi lagi dan kasus seperti ini akan terulang kembali. Dengan mengatasnamakan Proyek Strategis Nasional (PSN), Pemerintah bisa mengambil tanah milik rakyat untuk kawasan industri, kawasan pariwisata, infrastruktur, pembangkit listrik, Ibu Kota Nusantara (IKN), bendungan hingga bandara. Sistem kapitalis saat ini telah terbukti bahwa, peran negara sebagai pelindung bagi rakyat tidak mampu menjamin kesejahteraan. namun pada faktanya mala membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Negara mala bekerja sama dengan oligarki merampas lahan milik rakyat/perorangan, walaupun dengan dalih untuk pembangunan. Karut-marutnya persoalan lahan dan penguasaan laut hanyalah gambaran kecil dari rusaknya sistem kapitalisme. Dalam sistem ini para oligarki bisa mendapatkan keistimewaan, sedangkan rakyat malah semakin banyak hak-haknya dirampas.

Berbeda ketika Sistem Islam yang diterapkan akan memberikan perlindungan atas kepemilikan lahan. Pembatasan akses masyarakat terhadap kawasan milik umum, seperti laut adalah haram. Apalagi hal tersebut mengakibatkan kemudaratan atau kerugian bagi masyarakat. Dalam Sistem Islam kepemilikan akan dijaga dengan adil dan aman.

Sistem Islam telah menata kepemilikan dengan adil dan seksama yang berasal dari zat yang Maha Adil. Islam juga membangun ekonomi berasaskan iman dan ketakwaan yang bertujuan menciptakan keberkahan bagi masyarakatnya baik itu kaum muslim ataupun orang kafir yang patuh dan tunduk  dalam Negara yang diatur dengan Sistem Islam.

Dalam Sistem Islam penguasa akan memiliki keimanan dan ketakwaan individu, sehingga mereka tidak akan menerima suap, melakukan kolusi atau korupsi, apalagi mengintimidasi rakyat. Mereka akan melayani rakyat dengan tulus dan menjalankan amanah dengan jujur demi mengharap ridho Allah SWT.

Wallahua'lam bisshowab


Share this article via

7 Shares

0 Comment