PHK Massal Bukti Buruknya Sistem Kapitalisme

Oleh : Heni Lestari
Aliansi Penulis Rindu Islam

Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) nasional dilaporkan masih berlanjut. Bahkan, dikabarkan terus meningkat jelang momen pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2024.
Kasus maraknya PHK itu kemudian ditengarai sebagai cara yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pembayaran THR. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Serikat Pekerja. Namun, mereka menilai tren PHK untuk tidak membayar THR pada tahun ini tak lagi signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan, tren PHK jelang lebaran banyak terjadi pada kisaran tahun 2018-2019. PHK tersebut dikemas sedemikian rupa karena manajemen memang mengatur agar masa kontrak pekerja habis mendekat masa bayar THR atau seminggu sebelum lebaran.

"Tapi kemudian, setelah kami lakukan negosiasi dan ngobrol dengan perusahaan, mereka mengaku kesulitan cash flow. Sehingga, tidak ada cara lain, PHK dilakukan. Cost disiasati seperti itu," katanya dalam Profit CNBC Indonesia, Rabu (27/3/2024).
(Martyasari Rizky, CNBC Indonesia News, 29 Maret 2024)

Dampak dari pasar bebas dalam era globalisasi menyebabkan banyak UMKM maupun pabrik yang belum siap menghadapi derasnya arus globalisasi ini. Arus globalisasi ini menyebabkan barang dari luar negeri masuk secara bebas ke negeri-negeri muslim. Pabrik yang belum siap menghadapi derasnya arus pasar bebas ini membuat akan mengalami guling tikar karena dari sisi permodalan, SDM dan biaya produksi tidak sesuai dengan harga di pasaran.
Barang-barang import yg masuk ke negeri muslim dengan kualitas yang sama tetapi harga yang murah menyebabkan management pabrik harus melakukan efisien keuangan mereka.

PHK menjadi salah satu cara yg paling efektif untuk mengatasi casflow keuangan mereka.
Pemerintahan yang menerapkan sistem kapitalis tidak akan mampu mengatasi hal ini. Hal tersebut dikarenakan :

Sumber Daya Manusia yang kurang, baik dalam hal pengawasan maupun kebijakan
Pemerintah tidak mampu membendung arus kebijakan dalam pasar bebas dikarenakan tidak mempunyai bargaining posision dalam pasar bebas.
Rendahnya kemampuan SDM yang dimiliki oleh pabrik pabrik.
Kalah bersaing dalam hal sains dan teknologi.

Hal tersebut diatas menjadikan era penuh ketidakadilan, penindasan, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan ekonomi.
Struktur sosial seperti ini, yang kemudian menimbulkan diskriminatif sosial. Dengan adanya PHK massal ini menyebabkan tingkat kriminalitas menjadi meningkat.

Bagaimana dengan Islam?

Islam merombak berbagai sistem diskriminatif dengan menyediakan berbagai solusi alternatif termasuk di bidang tenagakerjaan.
Negara melalui instrumen dinas yang berkompeten mengurusi ketenagakerjaan akan menyiapkan SDM, melakukan up skill dan pelatihan bagi karyawan pabrik sehingga mereka mampu bersaing dan menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau di pasaran.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem Islam memandang pegawai atau buruh pabrik sebagai orang yang harus diperlakukan dengan baik oleh perusahaan. Islam juga mewajibkan pemberi kerja untuk menyediakan beban kerja yang tidak melebihi batas kapasitas kerja.

Semuanya di atur dan di awasi secara langsung oleh Khalifah.
Sehingga tidak akan terjadi PHK secara massal. Karena semua instrumen negara saling menjaga aturan yang ada di dalam hukum Syara

Wallahu A'lam Bisowab