PHK Marak Akibat Sistem yang Rusak

Oleh : Fitria Hizbi

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terus bergulir. Ini menandakan sektor ketenagakerjaan di Indonesia sangat tidak baik-baik saja. Seperti dilansir dari AYOBANDUNG.COM, Badai PHK mengintai Kabupaten Bandung akibat lesunya bisnis. Pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) tekstil Majalaya mengatakan lesunya bisnis dampak dari masuknya produk jadi dari China secara besar besaran sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha nasional, tidak terkecuali tekstil dan produk tekstil di Kabupaten Bandung. Produk dari negeri tirai bambu ini memiliki harga yang jauh lebih murah. Sedangkan industri kecil menengah (IKM) dengan modal terbatas tentu kalah saing, meski masih ada yang tetap bertahan. Selasa (21/5/2024).

Badai PHK tidak hanya menghantui perusahaan di Kabupaten Bandung saja, wilayah lain pun banyak yang mengalami hal serupa. Di antara sekian banyak perusahaan besar yang akhirnya harus merumahkan karyawannya karena tidak seimbang antara order barang sedikit sedangkan karyawan banyak. 

Pemberhentian kerja tentu akan menimbulkan berbagai masalah dan mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat. Meski para karyawan itu diberi pesangon, uang itu tidak mampu mencukupi kebutuhan mereka. Apalagi dengan tingginya inflasi otomasi harga kebutuhan pun meroket. Kondisi ini diperparah dengan mahalnya biaya kesehatan, pendidikan dan pajak. 

Presiden dan wakil presiden yang terpilih tahun ini, memberikan atensi besar untuk membuka 19 juta lapangan pekerjaan sebagaimana janji kampanye mereka. Tapi apakah mungkin janji itu akan terwujud disaat hari ini negara dilanda badai PHK? Sangatlah wajar jika masyarakat beranggapan itu hanya isapan jempol dan mimpi disiang bolong.

Negara berlepas tangan dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi rakyatnya, malah menyerahkan kepada para korporasi atau pemilik modal dengan membuka keran investasi yang besar bagi mereka dan menyerahkan serapan tenaga kerja pada mekanisme pasar. Penerapan sistem ekonomi kapitalisme menyebabkan lemahnya industrialisasi dalam negeri sehingga industri yang ada bukan berdasarkan kebutuhan, namun mengikuti pesanan oligarki.

Pada saat yang sama sistem pendidikan yang komersial saat ini telah membatasi rakyat untuk mengenyam pendidikan, sehingga tidak memiliki pengetahuan dan skill yang dibutuhkan untuk bekerja. Pengangguran yang tidak teratasi dengan baik akan berdampak negatif terhadap kondisi ekonomi. Tingginya kemiskinan akan mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk gizi yang cukup, pendidikan dan kesehatan.

Dalam sistem kapitalisme basic needs (kebutuhan mendasar) akan terpenuhi jika ada materi. Selain menyebabkan kemiskinan, pengangguran akan berdampak pada tingginya angka kriminalitas, tidak adanya uang ditambah lemahnya keimanan, akan mendorong orang yang menganggur untuk melakukan tindakan kriminalitas. Sebagian penduduk yang produktif menjadi tidak terberdayakan sehingga produktivitas suatu negara juga tidak optimal.

Pada hakikatnya kondisi ini terjadi akibat dijadikannya kapitalisme sebagai landasan dalam mengelola kepentingan masyarakat. Dimana semuanya bertujuan  untuk mendapat keuntungan materi. Padahal masyarakat telah memilih pemimpin untuk mengayomi dan membela hak hak mereka. Hal itu adalah sebuah amanah besar. Kelak akan dipertanggungjawabkan. Akan tetapi fakta  sebaliknya. Suara rakyat hanya dijadikan sebagai batu loncatan untuk memperoleh kedudukan, kekuasaan, dan menumpuk kekayaan. 

Jauh berbeda dalam sistem Islam. Asas Islam berpijak pada ketakwaan kepada Allah Swt dan ketaatan sepenuhnya terhadap syariatNya. Ketakwaan dan keterikatan pada hukum syariat ini berlaku baik itu terhadap individu, masyarakat bahkan negara. Orientasi kehidupan bukan untuk meraih keuntungan materi, tetapi dalam rangka meraih ridho Allah Swt. 

Tenaga kerja sebagai salah satu komponen masyarakat akan diatur sesuai dengan syariat oleh negara. Bertolak belakang dengan sistem kapitalis demokrasi yang menyerahkan SDA kepada Asing dan Aseng, justru dalam sistem Islam akan mengelola SDA sendiri dan dikembalikan untuk kepentingan umat. Mekanismenya bisa dengan menyediakan lapangan pekerjaan atau memberikan modal bagi setiap individu yang membutuhkan, baik berupa hibah ataupun pinjaman tanpa bunga.
Semua hal berjalan sesuai aturan Allah swt, dalam tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak ada kepentingan dan konspirasi demi memenuhi hasrat harta dan jabatan yang menzalimi rakyat.

Demikianlah sempurnanya Islam jika diterapkan secara menyeluruh. Islam sebagai rahmatan lil 'alamin akan mensejahterakan seluruh manusia, baik muslim maupun non muslim, bahkan hewan dan tumbuhan yang akan dijaga dan dilindungi dengan sebaik-baiknya.

Wallahu 'A'lam Bishawab