Pembangunan Rel Kereta Cepat Semakin Menunjukkan Kejayaan, Namun Benarkah Semakin Mensejahterakan?

Photo by TIMUR MATAHARI/AFP via Getty Images

Oleh: Gaetsa

Pemerintah kembali menjajaki proyek kereta cepat Jakarta–Surabaya. Terbukti angkanya sangat fantastis, mencapai ratusan triliun rupiah. Beginilah wajah kapitalisme: proyek besar dikebut demi gengsi dan keuntungan segelintir elite, namun kebutuhan dasar rakyat dibiarkan. Seolah proyek-proyek rencana mereka lebih penting daripada nasib rakyatnya.

Pasalnya, jalan antar kabupaten di Papua, Maluku, NTT, hingga Sumatera dan Kalimantan masih berlumpur dan berlubang seperti perangkap maut. Ribuan desa di pelosok belum tersentuh listrik, akses air bersih, dan fasilitas kesehatan masih minim. Sementara hak dasar masyarakat modern belum merata. Data Kementerian ESDM tahun 2023 menyebutkan ada sekitar 2.300 desa yang masih gelap gulita tanpa listrik.

Alih-alih menjadi kebanggaan, nyatanya proyek serupa yang lebih dulu diluncurkan, yaitu Kereta Cepat Whoosh Jakarta–Bandung, sudah tersorot bermasalah. Proyek semacam ini justru menjadi beban. Data terakhir menunjukkan Whoosh mengalami defisit lebih dari Rp1 triliun sejak beroperasi. Proyek yang awalnya dijanjikan tanpa APBN, ternyata kini harus ditutup defisitnya menggunakan subsidi dari uang rakyat. Artinya, keuntungan belum jelas, namun utang semakin menjerat.

Namun kini pemerintah lebih memilih menambah rel baja berkecepatan tinggi di wilayah-wilayah lain yang katanya untuk mempermudah transportasi. Tetapi faktanya, ketimbang memperbaiki jalan-jalan kabupaten yang rusak, pemerintah justru lebih sibuk mengejar proyek yang mendatangkan investor asing dibanding memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya sendiri.

Kereta Cepat Whoosh telah membuktikan bahwa proyek mercusuar seperti ini dalam kapitalisme hanya akan menciptakan rel baja yang berkilau di permukaan, namun menyisakan lubang utang yang semakin menjerat rakyatnya. Selama negeri ini terus tunduk pada logika kapitalisme, proyek-proyek serupa akan terus lahir: megah di luar, rapuh di dalam. Jalan rakyat tetap berlumpur, listrik tetap padam, dan kesejahteraan hanya menjadi mimpi belaka.

Hanya dengan syariat Islam pembangunan semacam ini dapat berhasil. Dalam sistem Islam, negara akan fokus memenuhi kebutuhan rakyat karena umatlah yang menjadi prinsip pembangunan segala sesuatu. Dengan begitu, negara tidak akan memainkan proyek yang mengabaikan kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Islam menjadikan pembangunan rel sebagai sarana menuju kemuliaan, bukan menjerumuskan rakyat dalam jeratan utang.

Untuk itu, sudah saatnya kita memperjuangkan kembali tegaknya sistem yang dapat menghadirkan pemimpin yang mampu menjadikan umat Islam kembali pada jati dirinya.

Wallahu'alam bishawab.