Pembangunan Desa Ala Kapitalis Mampukah Menciptakan Pemerataan?

Oleh : Dewi Yuliani

Kesenjangan Desa Kota Belum Terselesaikan
Pembangunan desa diklaim dapat memeratakan Pembangunan dan membawa kesejahteraan maasyarakat desa. Sayangnya realitanya tidak demikian.  Hingga hari ini masih banyak penduduk miskin di desa, dan masih banyak desa tertinggal  Maraknyan urbanisasi terlebih paska lebaran membuktikan adanya kesenjangan tersebut.  Terlebih dalam sistem hari ini, maraknya korupsi bahkan oleh pejabat desa, menjadikan pemerataan hanya ilusi. Sistem desentralisasi yang diterapkan juga mengakibatkan tidak merata karena kemampuan daerah yang berbeda-beda.

Baru - baru ini ada beberapa video viral anak-anak berseragam putih merah bergelantungan di jembatan rusak demi bisa berangkat sekolah. Mereka rela mempertaruhkan nyawa untuk mendapatkan pendidikan yang fasilitasnya pun seadanya dan juga ala kadarnya. Orang tua mereka pun bukannya tidak tahu, tetapi apa daya hanya jembatan itulah yang dapat menghantarkan anak - anaknya menjemput impian dan cita-cita.

Realitas di atas bukan hanya terjadi di satu desa, kita akan dengan mudah menemukan jembatan rusak di desa-desa lainnya. Bukan hanya jembatan, atau fasilitas umum lainnya yang rusak. Kemiskinan juga gizi buruk, masih banyak kita jumpai di perdesaan. Tidakkah kondisi itu begitu memprihatinkan? Bayangkan saja, sudah 79 tahun negeri ini merdeka tetapi kesejahteraan masih jauh dari pandangan mata.

Pada saat yang sama, pembangunan desa disebut-sebut sebagai kunci pemerataan pembangunan yang akan membawa pada kesejahteraan masyarakat. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Senayan, Jakarta (31-7-2024), menekankan bahwa pembangunan desa memiliki peran sentral dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mengentaskan kemiskinan.

Kita tentu ingat, Jokowi di dalam kampanyenya 10 tahun lalu memberikan gagasan “membangun dari pinggiran” demi terwujudnya pemerataan ekonomi kota dan desa. Gagasan tersebut diimplementasikan melalui dua strategi utama, yakni investasi publik besar-besaran di wilayah pinggiran, khususnya melalui program dana desa. Lalu, strategi investasi swasta dan publik untuk membuka konektivitas antar wilayah melalui pembangunan prasarana dan transportasi.

Sayangnya hingga hari ini, kesenjangan kota dan desa masih saja tinggi. Lantas apa yang menyebabkan berbagai upaya pembangunan di desa terus saja gagal? Mengapa kemiskinan masih tinggi? Bagaimana agar pembangunan mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan

Korupsi
Meski wilayah Indonesia sebagian besar adalah pedesaan, tetapi sebagian besar juga penduduknya tinggal di perkotaan. Maraknya urbanisasi ini menjadi bukti bahwa kesejahteraan di desa semakin buruk. Tetapi bukan berarti di kota sudah sejahtera, di kota setidaknya lapangan pekerjaan dan akses terhadap fasilitas hidup dianggap lebih mudah didapat.

Hanya saja, upaya tersebut dianggap gagal sebab hingga saat ini jumlah desa tertinggal masih saja besar. Tercatat data dari Kemendes PDTT pada 2023, jumlah desa tertinggal masih 7.154 dan desa sangat tertinggal masih 4.850. Sedangkan, dana desa sudah sangat jumbo digelontorkan. Sejak periode 2015-2024 total anggaran desa yang telah disalurkan mencapai Rp609 triliun.

Jika kita mencermati hal ini, penyaluran dana desa yang tujuan sejatinya untuk menguatkan sistem desentralisasi, yakni memberikan otonomi penuh pada satu daerah, malah menciptakan “raja-raja kecil” yang siap menghisap dana dari pusat yang seharusnya untuk rakyat. Bahkan bukan tidak mungkin di alam demokrasi ini, program dana desa yang terus digelontorkan ini hanya dijadikan sebagai manuver politik untuk melanggengkan kekuasaan oligarki.

Di antara faktor penyebab yang pertama, pembangunan desa dan kota bercorak kapitalisme. Hal ini terlihat dari realisasi pembangunan yang bertumpu pada investasi. Ini menegaskan bahwa pembangunan di desa bukan berdasarkan pada maslahat masyarakat desa melainkan berbasis keuntungan korporasi.

Sebagai contohnya, pembangunan tempat wisata yang memanfaatkan potensi alam suatu desa dan katanya untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga setempat. Namun nyatanya, yang mendapatkan keuntungan adalah pemilik modal yang berinvestasi di sektor pariwisata tersebut. Sedangkan rakyat tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya sedikit. Akibatnya, bisnis kecil warga sekitar seperti pengadaan penginapan dan tempat makan, akan kalah dengan resort dan restoran mewah milik pengusaha besar.

Selain itu, rakyat yang kehilangan lahannya karena dijadikan area wisata, juga harus kehilangan pekerjaannya. Pendidikan yang rendah menjadikan mereka tidak terserap oleh lapangan kerja pada pembangunan sektor tersebut. Tidak pelak, alih-alih menciptakan lapangan pekerjaan, pembangunan pariwisata yang mengandalkan investasi justru menghilangkan mata pencarian penduduk lokal sebagai petani dan nelayan.

Kedua, negara abai dalam memfasilitasi kebutuhan publik. Tata kelola negara yang kapitalistik berkonsekuensi pada penyerahan seluruh urusan publik pada swasta. Kondisi ini semakin menjadikan negara abai terhadap kebutuhan rakyat. Sebagai contohnya, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang hanya berfokus pada area pusat ekonomi. Untuk itu, jika ditemukan jembatan reyot di desa, memang akan dibiarkan karena dianggap tidak bernilai ekonomi.

Ketiga, politik APBN negara bersistem kapitalisme menjadikan kas negara selalu saja defisit, sehingga tidak memiliki kemampuan secara mandiri dalam membangun negara, termasuk desa. Negara yang seperti ini akan selalu lemah karena menjadikan pajak sebagai tumpuan pemasukan negara, padahal negeri ini telah dianugerahi oleh Allah Taala Sumber Daya Alam yang melimpah. Namun tata kelola negara yang kapitalisme mengakibatkan SDA ( sumber data alam ) yang melimpah itu diliberalisasi.

Atas dasar ini, pembangunan desa yang berbasis kapitalisme jelas tidak akan pernah mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kerna sudah mendapatkan penggelontoran dana untuk desa yang besar-besaran dari APBN, nyatanya tidak terbukti efektif dalam membangun desa dan menyejahterakan rakyat.

Pembangunan Desa Menurut Islam
Pembangunan dalam sudut pandang Islam telah terbukti mampu menyejahterakan rakyatnya secara merata, baik di desa dan di kota tanpa menghilangkan ciri khas yang melekat pada ruang hidup masyarakat kota dan desa.

Adapun mekanismenya yang Pertama,  pembangunannya adalah pelayanan oleh penguasa kepada rakyatnya, bukan dalam konsep transaksi jual beli seperti yang ada pada sistem kapitalisme. Hal ini karena negara memiliki kewajiban untuk menjamin seluruh kebutuhan rakyatnya mulai dari sandang, pangan, dan papan, serta pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Inilah yang semestinya menjadi standar jaminan pemerataan pembangunan di kota dan desa, sebab setiap warga memiliki hak yang sama yaitu mendapatkan fasilitas hidup layak.

Kedua, pembangunannya bersifat sentralistik, yaitu seluruhnya dalam pantauan pemerintah pusat. Hal ini bertujuan agar pemerintah pusat mengetahui segala sesuatu yang menjadi kebutuhan suatu daerah dan yang menjadi surplus daerah tersebut. Sebagai contoh, saat kerisis terjadi di suatu wilayah, pemerintah pusat akan turut sigap mencari daerah yang surplus untuk memenuhi kebutuhan wilayah yang sedang kerisis keuangan.

Dengan begitu, pembangunan desa tidaklah dinilai berdasarkan nominal pendapatan daerahnya, melainkan sesuai dengan kebutuhan rakyat di dalamnya. Bagi desa yang pendapatan daerahnya minim tersebab SDAnya sedikit, maka negara akan menyuntik dana yang cukup untuk kebutuhannya. Begitu pula dengan wilayah yang surplus karena ada banyak SDA di sana, maka negara akan memberikan sebagian pendapatannya kepada wilayah yang kekurangan. Inilah gambaran pemerataan pembangunan pada desa dan kota.

Ketiga, negara sangat memperhatikan karakteristik desa dan kota yang memiliki ruang hidup yang berbeda. Desa adalah tempat dengan lahan yang luas sehingga pertanian, perkebunan, juga perikanan sangat cocok dikembangkan di sini. Peningkatan produktivitas pertanian akan menambah insentif para petani sehingga bisa meningkatkan taraf hidup rakyat perdesaan.

Oleh karena itu untuk mengentaskan warga perdesaan dari kemiskinan bisa dengan mengoptimalkan produksi pertanian dengan pemberian subsidi terhadap saprotan atau pemberian lahan kepada rakyat yang tidak memiliki lahan untuk bertani. Pemerintah juga harus memperhatikan rantai pasok sehingga produk pertanian bisa diserap pasar dengan baik. Dengan ini, tidak harus dibangun sektor pariwisata di desa yang justru bisa mengganggu produktivitas pertanian. Selanjutnya, tingginya produktivitas pertanian akan mengantarkan pada kedaulatan pangan.

Keempat, baitulmal akan menopang seluruh pembangunan baik di desa dan kota. Sebab pemasukan baitulmal begitu melimpah, khususnya pada pos kepemilikan umum. Haramnya penguasaan dan pengelolaan SDA melimpah oleh swasta menjadikan negara mandiri dalam mengelola SDAnya. Dari sini akan didapat keuntungan yang besar untuk bisa dikembalikan kepada umat dalam bentuk fasilitas atau barang siap konsumsi.

Dengan ini jelas, pembangunan desa ala kapitalisme tidak akan pernah mampu menciptakan kesejahteraan di perdesaan. Penduduk desa maupun kota akan sengsara selama kapitalisme menjadi sandaran kehidupan. Sungguh, pembangunan desa menurut perspektif Islam urgen untuk diterapkan karena terbukti mampu menyelesaikan persoalan ketimpangan kota dan desa. Insyaallah masyarakat yang hidup dalam naungan Khilafah Islamiah akan makmur dan sejahtera.

Ini sebagaimana firman Allah Taala dalam ayat, “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.”
 (QS Al-A’raf [7]: 96).

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

 Wallahualam bissawab.