Pagar Laut Bukti Oligarki Makin Besar Perut

Oleh : Tutik Haryanti
Pegiat Literasi

"Layaknya perut yang tak punya dasar." Seberapapun yang masuk ke dalam perut, tetap tidak pernah merasa kenyang. Begitulah sebuah pepatah yang patut disematkan pada orang-orang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang diinginkan.

Inilah yang terjadi dengan kondisi di negeri ini dalam hal pembangunan. Pembangunan yang dijalankan pemerintah yang begitu masif dan terkesan ugal-ugalan di berbagai sektor. Wajar, karena ingin menuju Indonesia yang maju. Seperti adanya proyek infrastruktur, Proyek Strategi Nasional (PSN) yang terus dikebut pembangunannya di antaranya Pulau Rempang Eco City, PIK 1, PIK 2 dan lainnya.

Belum juga puas pembangunan di daratan, kini ditemukan pula adanya pagar laut di sepanjang pesisir pantai utara di wilayah Tangerang, Banten, sepanjang 30,16 km yang lokasinya tak jauh dari PIK 1 dan 2. Sebagian ada yang mengeklaim, bahwa pagar laut tersebut dibuat oleh warga untuk memecah ombak dan menanggulangi terjadinya abrasi. Namun, setelah ditelusuri pagar laut tersebut dibangun oleh pihak swasta.

Pagar Laut Kepentingan Oligarki

Sebagai bukti bahwa pagar laut tersebut milik swasta telah disampaikan oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Ada dua perusahaan yang diketahui memiliki kepemilikan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Surat Hak Milik (SHM) yakni PT Intan Agung Makmur dengan 234 bidang HGB, dan 20 HGB milik PT Cahaya Inti Sentosa.

Diketahui perseroan tersebut memiliki kegiatan real estate dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) 68111. Kegiatan usaha tersebut meliputi pembelian, penjualan, penyewaan, dan pengoperasian apartemen. PT Cahaya Inti Sentosa bergerak dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan jasa. Pemegang saham PT Cahaya Inti Sentosa tersebut tercatat yakni, PT Agung Sedayu dan PT Tunas Mekar Jaya sebanyak 300 lembar saham senilai Rp300 juta. Sedangkan PT Pantai Indah Kapuk Dua sebanyak 88.500 lembar senilai Rp88,5 miliar. (Tempo.co, 22-01-2025)

Di sini sangat jelas, pembangunan pagar laut benar-benar untuk kepentingan para oligarki, bukan untuk kepentingan masyarakat.

Kerugian yang Ditimbulkan dari Pagar Laut

Perusahaan-perusahaan besar ini justru melemahkan para pengusaha kecil atau pribumi terutama yang berada di sekitar kawasan. Apalagi pagar laut tersebut bukan saja di wilayah Banten, tetapi juga ada di wilayah lain seperti Bekasi, Pulau C reklamasi Jakarta, dan Kamal Muara.

Dampak paling besar dari pagar laut tersebut adalah dirasakan para nelayan. Pertama, mereka mengeluh kesulitan dalam mencari ikan, karena harus memutar lebih jauh sehingga bahan bakar lebih boros. Kedua, perahu mereka sering mengalami kerusakan saat menabrak pagar. Ketiga, pendapatan nelayan menurun. Keempat,  nelayan harus menyediakan pencahayaan agar tidak tertabrak pagar laut.

Di sisi lain, dengan adanya reklamasi juga akan menimbulkan terjadinya kerusakan lingkungan, banjir rob, dan penurunan air laut.

Kapitalisme Melahirkan Oligarki Besar Perut

Kerusakan dan kezaliman niscaya di sistem kapitalisme. Sistem yang berasaskan manfaat akan menggunakan segala cara untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Meskipun harus melakukan tindakan yang melanggar aturan dan hukum yang berlaku. Sistem kapitalisme melahirkan oligarki yang makin besar perut (rakus).

Ini semua tak luput dari peran negara yang memberikan ruang kebebasan dan dukungan bagi para oligarki. Negara kapitalisme akan memberikan kebijakan bagi oligarki atas dasar manfaat. Negara akan menjadi regulator dan fasilitator bagi oligarki demi kepentingan pribadi atau kelompoknya. Namun, negara justru abai terhadap kepentingan rakyatnya. 
Penguasa berkolusi dengan para oligarki yang zalim dengan memberikan izin privatisasi kawasan publik, hingga sering terjadi konflik pembebasan lahan. Termasuk dalam mengeluarkan SHGB dan SHM atas laut untuk kepentingan mereka, tanpa menghiraukan bagaimana nasib rakyatnya. Penguasa telah berkhianat terhadap rakyat. Begitulah ideologi kapitalisme, oligarki diistemewakan, sedangkan rakyat sangat dirugikan.

Islam Menghilangkan Kerakusan

Islam menjadi satu-satunya ideologi yang sempurna dalam mengatasi segala bentuk kerakusan dan kezaliman. Islam senantiasa melindungi dari kerakusan tangan-tangan jahat yang berani menyengsarakan rakyat. Dalam Islam, negara juga akan menjadi garda terdepan dalam melindungi hak dan kepentingan rakyatnya. Kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi tiga yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Negara tidak akan membiarkan individu atau kelompok menguasai harta yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sebagaimana pagar laut yang termasuk berada di kawasan milik umum harus diusut secara tuntas. Dalam hadis Rasulullah saw. bersabda yang berbunyi "Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, yakni air, api, dan rumput." (HR. Muslim)

Oleh karena itu, haram hukumnya bila laut yang menjadi milik umum tersebut dikuasai oleh segelintir orang. 
Islam juga melarang siapapun yang berbuat rakus atau serakah, apalagi sampai merugikan atau menyengsarakan orang lain, seperti rakusnya para oligarki. Allah Swt. berfirman,
وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا
"Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan."   
(QS. Al-Fajr: 20)

Ada pula dalam hadis Rasulullah saw., 
لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ
"Jika anak Adam memiliki dua lembah harta, ia pasti ingin memiliki lembah ketiga. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perut anak Adam kecuali tanah (kematian). Dan Allah akan menerima taubat siapa saja yang bertaubat."
(HR. Bukhari dan Muslim)

Penting juga seorang pemimpin yang mampu menjadi raa'in dan junnah bagi rakyat. Rasulullah saw. bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."
Maka dengan pemimpin yang beriman dan bertakwa akan terhindar dari segala tindakan suap, kolusi dan korupsi. Melayani rakyat dengan sepenuh hati hanya mengharap rida Allah Swt.

Khatimah

Dengan menerapkan syariat Islam secara sempurna dalam institusi Khilafah Islamiah, keserakahan dan kerakusan oligarki dapat dihapuskan. Rakyat tidak lagi hidup dalam kezaliman dan kesengsaraan.
Waallahualam bissawab.