Nepotisme Menjamur, Keadilan Dipertanyakan

Oleh : Nora Afrilia, S. Pd
Pengamat Politik & Aktivis

"Wakil rakyat seharusnya merakyat". Begitulah kutipan lagu yang mencerminkan karakter pemimpin hari ini. Namun jauh panggang dari api. Realita wakil rakyat hari ini masih diwarnai dengan unsur nepotisme. Terbukti dengan temuan ini berdasarkan hasil riset terbaru Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).

Mereka mencatat, sedikitnya 79 dari total 580 anggota DPR terpilih periode 2024-2029 terindikasi dinasti politik atau punya kekerabatan dengan pejabat publik. Hal ini menggores noda pesimisme memandang potret kerja DPR periode baru ke depan.

Relasi kekerabatan DPR 2024-2029 beragam. Mulai dari suami-istri, anak, ponakan dan lain-lain. Hubungan kekerabatan vertikal tercatat yang paling banyak, yakni caleg terpilih merupakan anak pejabat.

Misalnya Rahmawati Herdian dari Partai Nasdem (Lampung I) yang merupakan anak Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana dan Herman HN. Herman juga pernah jadi Walikota selama dua periode sebelum Eva. Ada juga Sandi Fitrian Nur dari Golkar (Kalsel II) yang merupakan anak dari Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.

Contoh lainnya, dari PDIP ada Kaisar Kiasa Kasih Said Putra yang merupakan anak mantan Ketua Banggar DPR RI periode lalu, Said Abdullah. Selain itu, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani juga lolos bersama ibundanya, Puan Maharani, mantan Ketua DPR RI periode 2019-2024.

Hubungan suami-istri juga banyak ditemukan dalam DPR periode anyar ini. Misalnya Ahmad Muzani dari Gerindra (Lampung I) yang lolos ke DPR bersama istrinya, Himmatul Aliyah, yang juga merupakan kader Gerindra untuk Dapil Jakarta I. Ada pula beberapa kader Gerindra lainnya yang merupakan suami-istri seperti Marlyn Maisarah (Jawa Barat V) dan Sugiono (Jawa Tengah I), Mulan Jameela (Jawa Barat XI) dan Ahmad Dhani (Jawa Timur I).

Di Nasdem, ada Julie S Laiskodat (NTT I) dan suaminya, Viktor B Laiskodat (NTT II) yang lolos ke Senayan. Viktor menggantikan Ratu Ngadu Bonu Wulla yang mundur sebagai DPR terpilih.

Faktor penyebab lolosnya anggota DPR terpilih dikarenakan ada caleg terpilih lainnya yang mengundurkan diri. Terlebih, saat DPR terpilih pengganti tersebut merupakan orang dekat atau kerabat dari Ketua Umum parpol. Suara rakyat seakan tak kuasa melawan kehendak pribadi dari elite parpol. Kasus semacam ini datang dari PDIP. Politikus PDIP, Arteria Dahlan, memutuskan mundur dari posisi pengganti Anggota DPR RI terpilih, Sri Rahayu, di Dapil Jawa Timur VI. Arteria sengaja mundur demi memuluskan jalan Romy Soekarno, cucu Presiden RI pertama Sukarno, menjadi anggota DPR periode 2024-2029. Romy kerabat dekat Puan Maharani. Arteria mengaku ikhlas memberikan posisinya kepada Romy. Dia menasbihkan diri sebagai loyalis PDIP. Arteria menegaskan tak mungkin melawan kehendak dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.( tirto.id,02/10/2024)

*Nepotisme harus dihentikan*

Pemilihan wakil rakyat selayaknya adalah kuasa dari pemimpin tertinggi di negara tersebut. Unsur nepotisme tidak dibenarkan karena merupakan parasit dalam kepemimpinan. Jika kita teliti, unsur tersebut akan mematikan kinerja wakil rakyat dalam mengurusi rakyatnya sendiri. Meski tak selamanya buruk. Namun, jika nepotisme berlanjut maka akan menurunkan akuntabilitas dari wakil rakyat itu sendiri.

Sebagaimana penjelasan Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Annisa Alfath, menegaskan politik kekerabatan atau nepotisme politik di DPR dapat mempengaruhi kinerja dan integritas lembaga legislatif ini.

Senada dengan hal tersebut. Analis politik dari Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, memandang langkah menjadi anggota dewan dengan cara tersebut sebagai praktik buruk. Sayangnya, kata dia, tidak ada instrumen hukum yang mampu meluruskan tindakan sewenang-wenang parpol.
Karena realitanya, demokrasi adalah sistem perpolitikan yang berasal dari rahim sekulerisme. Memisahkan kehidupan ini dari aturan islam.  Aturan dibuat hanya untuk memuluskan jalan sebagian orang saja. Aturan di negeri ini aturan yang dibuat untuk kepentingan segelintir orang-orang rakus yang tidak memprioritaskan rakyat.

Demokrasi, seolah tampak indah di permukaan pahit di dalam. Pada awalnya rakyat yang memilih wakilnya. Namun sebelumnya wakil yang dipilih adalah orang-orang terdekat dengan pemimpin yang sedang menjabat. Maka pastinya kekuasaan tersebut tetap diisi oleh orang-orang yang termasuk dinasti pemimpin tersebut.
Sayangnya lagi jika yang terpilih adalah orang yang tidak kompeten dalam mengurusi rakyat. Maka aturan yang mereka diskusikan akan banyak menguntungkan ke arah kepentingan keluarga mereka. Parahnya lagi, ajang rapat bisa berubah menjadi arisan keluarga.

*Keadilan islam dalam pemilihan wakil rakyat*

Sederhana, cepat dan tepat. Adalah visi dalam proses pemilihan wakil rakyat berdasarkan paradigma islam. Karena untuk memerintah itu perlu orang-orang hebat yang memang mengerti rakyat, dekat dengan rakyat dan paham menyelesaikan masalah rakyat.

Permasalahan rakyat semakin banyak dan kompleks maka mengharuskan pemilihan wakil rakyat selain dari penguasa utama harus segera, sederhana, dan tentunya dipilih orang yang tepat.

Sebagaimana Rasulullah dahulu menunjuk Abu Bakar dan Umar sebagai wakilnya dalam memerintah Madinah. Beliau memilih mereka karena adanya potensi dan kemampuan kedua orang tersebut. Terutama dari sisi membantu menyelesaikan masalah-masalah rakyat. Beliau senantiasa berdiskusi untuk fokus menggali hukum islam terkait masalah yang beragam. Mereka juga merupakan sosok yang taat kepada Allah dan senantiasa memikirkan masa depan islam. Dan berlanjut juga ketika Abu makar menjadi khalifah, menunjuk langsung Umar sebagai wakilnya dalam pemerintahan. Setelah Abu Bakar wafat, terpilihlah umar menjadi khalifah dan memiliki dua orang wakil dalam pemerintahan. Yaitu Ali bin Abi Thalib dan Ustman bin Affan. (Struktur Negara Khilafah, hal 89)

Semua dari wakil khalifah atau dinamakan mu'awin tafwidh tidak berasal dari jalur keluarga pemimpinnya. Namun diprioritaskan orang yang memiliki ketaqwaan tinggi, tahu permasalahan rakyat, dan punya kompetensi untuk menyelesaikan masalah rakyat. Maka, wajiblah kita saat ini mengubah arus pemerintahan ke arah islam. Karena Allah sudah mampukan untuk orang-orang yang taqwa, dekat dengan aturan Allah yang akan memimpin dan menyelesaikan masalah di negeri ini. Bukan orang-orang yang terpandang dan kaya yang hanya memikirkan masa depan materinya. Karena pemimpin hakiki adalah memikirkan rakyat demi mengangkat harkat dan martabat islam di mata dunia.