Nelayan Tradisional Sergai Menjerit, Laut Mereka Dikuasai Ratusan Kapal Trawl Asing! Mampukah Sistem Kapitalisme Menyelesaikannya?

Oleh : Kiki Puspita

Serdang Bedagai, IDN Times -- Nelayan tradisional di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara sedang dilanda krisis. Bagaimana tidak, laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka kini dikuasai ratusan kapal trawl asal Batu Bara, Belawan dan Teluk Mengkudu.

Kapal-kapal itu tak hanya beroperasi diluar batas zona tangkap, tetapi juga masuk hingga setengah mil dari bibir pantai. Ironisnya, aktivitas mereka berlangsung tampa pengawasan dari aparat yang berwenang.

Hal ini tentu berdampak bagi nelayan tradisional. Nelayan tradisional tidak hanya kehilangan penghasilan, tapi juga harus menanggung kerusakan alat tangkap yang mereka pasang dengan susah payah.

Parahnya Kapal trawl ini beroperasi di malam hari dan juga di siang hari. Para nelayan desa Sei Nagalawan, kecamatan perbaungan, mengungkapkan bahwa kondisi laut semakin parah sejak dua bulan terakhir. Ratusan kapal trawl silih berganti masuk ke perairan dangkal, bahkan setengah mil dari pantai. ''Kami hanya bisa menghalau saat melaut, mengingat jumlah mereka terlalu banyak,'' kata Rian, (35), Dilansir dari ANTARA Jum'at (20/6/2025).

Pendapatan tangkapan para nelayan tradisional pun menurun hingga 70 persen, alat tangkap berupa rawe untuk udang dan gurita yang mereka pasang sore hari dan di ambil pagi hari pun kerap hilang dan rusak. Selain menggangu hasil tangkap nelayan tradisional, trawl juga menghancurkan ekosistem laut seperti terumbu karang.

Kasus pencurian ikan di laut Indonesia, bukan lah suatu hal yang baru terjadi. Hal ini sejatinya adalah disebabkan buruknya sistem kapitalisme yang diterapkan. Indonesia sebagai negeri yang memiliki wilayah perairan laut luas, tentu menjadi tujuan melaut bagi nelayan-nelayan asing. Sistem kapitalisme menjadikan birokrasi di negeri ini begitu amburadul, pertahan di laut pun minimalis, sehingga kapal-kapal asing berani untuk mencuri ikan.

Nelayan adalah bagian dari masyarakat yang berhak memperoleh perlindungan dan jaminan melaut. Ini karena melaut adalah jalur nafkah mereka. Pada titik ini, urgen kita kritisi untuk adanya sistem yang mampu menjadi payung besar pemberlakuan kebijakan yang mengayomi masyarakat, khususnya nelayan dan masyarakat pesisir.

Sistem itu adalah sistem Islam, Sistem terbaik yang Allah buat untuk seluruh manusia. Dengan sistem Islam segala problematika akan terselesaikan.  Sebagai negeri muslim terbesar di dunia, semestinya kita memperhatikan sabda Rasulullah saw., “Sesungguhnya imam (khalifah) itu (laksana) perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)-nya.” (HR Bukhari, Muslim, An-Nasa’I, Abu Dawud, Ahmad)

Sungguh, penting sekali untuk memerinci perlindungan dari penguasa kepada nelayan kecil. Mereka membutuhkan edukasi perihal wawasan politik kelautan. Selain itu, mereka juga butuh edukasi mengenai metode penangkapan ikan, alih-alih pendek akal menggunakan racun dan bahan peledak untuk menambah jumlah tangkapan.

Secara teknis, mereka butuh jaminan kecanggihan kapal dan alat tangkap, kecukupan BBM selama melaut, sistem rantai dingin untuk membawa ikan tangkapan ke daratan, alternatif budi daya pembesaran benih ikan di laut, pasar tanpa tengkulak dan rentenir, serta stabilitas harga produk ikan segar di pasaran. Selain itu, juga adanya sektor pangan rakyat. Rakyat butuh jaminan pangan bergizi yang di antaranya bersumber dari sektor perikanan.

Dalam Sistem Islam, Penguasa akan menjamin penjagaan kawasan-kawasan tangkapan ikan dari kerusakan lingkungan, juga penangkapan ikan dan penggunaan alat tangkap ilegal oleh kapal-kapal asing agar tidak terjadi over fishing.

Di sisi lain, kita harus menegaskan bahwa kawasan laut dan pesisir bukan hanya untuk dinikmati melalui sektor pariwisata. Nilai strategis kawasan laut dan pesisir ternyata jauh lebih besar dari sekadar menjadi tempat wisata.

Negeri maritim ini harus punya posisi tawar politik yang mumpuni agar mampu melawan jerat kapitalisme global di sektor perikanan.

Dukungan militer bagi pertahanan kawasan laut dan pesisir juga tidak boleh ala kadarnya. Inilah saatnya kita menggunakan ideologi Islam sebagai tolok ukur politik negeri muslim terbesar di dunia.

Bagaimanapun, WTO adalah instrumen jahat kapitalisme untuk menjerat negeri-negeri yang kaya SDA sehingga bisa dikeruk untuk kepentingan profit kapitalis global. Memiliki jalinan perdagangan dengan WTO sama sekali tidak meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia, melainkan bagai menyodorkannya  pada ladang imperialisme ekonomi.

Waallahua'lam bissawab.