Nasib Pilu Gaza, Kebutuhan akan Khilafah Makin Mendesak

Oleh : Siti Aisyah
Aktivis Dakwah

Jakarta, CNBC Indonesia - Kelompok bersenjata dan gerakan politik Palestina di Gaza, Hamas menolak rencana relokasi penduduk dari kota Gaza. Menurut mereka ini merupakan "gelombang genosida dan pengungsian baru" bagi ratusan ribu penduduk di kawasan itu. Hamas mengatakan, rencana pengerahan tenda dan peralatan perlindungan oleh Israel ke Gaza selatan merupakan "tipuan yang nyata"

Sebelumnya militer Israel menyatakan siap menyediakan tenda dan peralatan lainnya, pada hari Minggu, (17/8/2025), menjelang rencananya untuk merelokasi penduduk dari zona pertempuran ke selatan. Dengan menggunakan alasan untuk "memastikan keselamatan penduduk".

Sementara Hamas juga sedang menjajaki kemungkinan pemindahan sandera Israel yang ditawan di jalur Gaza ke kota Gaza.

Melansir, I24 News, Senin (18/8/2025), pemindahan ini masih dalam tahap pertimbangan, yang bertujuan untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel dan menahan laju militer ke kota itu.

Menurut berbagai sumber yang dilansir media asal Israel itu, rencana itu berkaitan erat dengan operasi intensif Israel di Gaza. Bahkan beberapa faksi juga berusaha mengaitkan nasib sandera dengan keputusan Perdana Menteri Israel Benjamin Nentanyahu terkait pendudukan kota Gaza.

Seperti diketahui, sejak perang di mulai, Hamas berfokus pada penyelamatan nyawa para sandera untuk digunakan dalam pertukaran tawanan atau untuk menegosiasikan gencatan senjata.

Namun, dengan pertempuran yang semakin intensif dan laporan kemungkinan evakuasi Kota Gaza dalam dua minggu, kelompok tersebut mungkin akan mengadopsi strategi baru.

Seorang pejabat yang dikutip oleh surat kabar tersebut mengatakan, "Harga yang harus dibayar pasti tinggi-tidak hanya nyawa tentara Israel yang memasuki Gaza, tetapi juga nyawa para sandera." 

Pernyataan tersebut menunjukkan, langkah tersebut dimaksudkan untuk memberi sinyal bahwa operasi Israel yang berkelanjutan dapat membahayakan warga sipil Palestina maupun tawanan Israel.

Kecaman dan Ancaman Tidak Mampu Menghentikan Kejahatan Perang Zion*s

Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Turk mengatakan bahwa krisis kelaparan di Gaza pada dasarnya adalah konsekuensi dari keputusan yang dibuat oleh otoritas Israel. Sejak Juni 2007, Zion*s Yahudi melakukan blokade darat, laut, dan udara, yang menyebabkan Jalur Gaza menjadi penjara terbuka terbesar di dunia. Setelah Hamas melakukan Operasi Badai Al-Aqsha pada 7 Oktober 2023, Zion*s Yahudi melanjutkan serangan brutal di Gaza, tempat sekitar 2,3 juta orang tinggal di salah satu wilayah terpadat di dunia. Zion*s Yahudi terus menggempur Gaza, sehingga mengakibatkan lebih dari 43.317 orang tewas, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, serta lebih dari 99.100 terluka, dan hampir seluruh penduduk Jalur Gaza mengungsi.

Zion*s Yahudi juga melakukan blokade total sejak 2 Maret dengan menutup penyeberangan Gaza, melarang masuknya makanan, air, listrik, dan bahan bakar. Tidak ada pasokan kemanusiaan maupun barang komersial yang dapat memasuki Gaza selama beberapa bulan. Ini adalah blokade terlama bagi bantuan untuk memasuki Gaza sejak dimulainya perang sehingga warga Gaza menghadapi masalah kesehatan dan ancaman kelaparan yang meluas.

Komisaris Tinggi HAM PBB menambahkan dan memperingatkan bahwa membuat warga sipil kelaparan sebagai cara peperangan adalah kejahatan perang. Israel menghadapi gugatan kasus genosida di Mahkamah Internasional atas tindakannya di Gaza. Sebuah laporan keamanan pangan yang didukung PBB, yakni IPC (The Integrated Food Security Phase Classification), pada Kamis (17-10-2024) memperingatkan bahwa sebagian besar penduduk Jalur Gaza akan menghadapi tingkat kelaparan darurat dalam beberapa bulan ke depan. Laporan terbaru dari ketentuan Tahap Ketahanan Pangan Terpadu memperkirakan 345.000 warga Palestina akan menghadapi bencana kelaparan tingkat bencana atau Tahap 5. Sebanyak 876.000 orang lainnya, atau 41% dari penduduk akan tertinggal satu langkah di belakang dalam Fase 4, yaitu Tingkat Darurat.

WFP pada Jumat (25-4-2025) mengumumkan stok makanan di Jalur Gaza telah habis karena Israel menutup pintu perbatasan untuk masuknya bantuan ke wilayah tersebut. WFP telah meminta kepada komunitas internasional untuk memberikan tekanan kepada Israel untuk mengangkat blokade.

WFP mengatakan bahwa bantuan penyelamat jiwa telah tersedia dan amat sangat dibutuhkan, tetapi truk-truk tidak bisa menuju Gaza. Lebih dari 116.000 ton metrik bantuan makanan, yang cukup untuk memberi makan 1 juta orang selama 4 bulan, sudah diposisikan untuk pengiriman segera setelah perbatasan dibuka kembali. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, hambatan birokrasi harus dilenyapkan dan hukum serta ketertiban harus dipulihkan agar badan-badan PBB dapat menyalurkan bantuan.

Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyebut situasi di Gaza saat ini sebagai “tidak manusiawi” yang mana hampir seluruh penduduk di Jalur Gaza mengalami kelaparan. WHO menyerukan akses segera untuk semua bantuan kemanusiaan, dimulai dengan makanan dan obat-obatan bagi anak-anak yang sangat kekurangan gizi yang memerlukan penanganan darurat. WHO memandang bahwa obat terbaik bagi masalah Gaza adalah perdamaian dan mereka terus menyerukan gencatan senjata.

Berbagai kecaman dan ancaman dari dunia internasional tersebut, ternyata tidak menyebabkan Zion*s Yahudi meredakan kebrutalan dan blokadenya, bahkan mereka makin sombong. Hal ini terjadi karena Zion*s Yahudi didukung habis-habisan oleh sang adidaya, Amerika Serikat dan sekutunya. Solusi-solusi yang ditawarkan, seperti evakuasi penduduk Gaza yang kelaparan, menggalang solidaritas internasional untuk menciptakan perdamaian dunia, hakikatnya adalah solusi yang makin mempertahankan penjajahan dan pendudukan Zion*s Yahudi atas Palestina sekaligus mematikan gelora perang pada warga Gaza.

Khilafah Solusi Paripurna untuk Palestina?

Membebaskan Palestina dan mencabut benalu Zion*s selamanya adalah kebutuhan dan tugas umat yang mendesak untuk dilakukan. Shalahuddin al-Ayyubi tidak bertemu Paus Gregory VIII untuk berbagi tanah Palestina dengan mereka, tetapi mereka bertemu dalam perang Hittin dan mengalahkan tentara Salib serta mencabut kerajaan tentara Salib di seluruh wilayah negeri muslim. Tidak pernah terjadi dalam sejarah, kaum muslim berkompromi dengan penjajah Zion*s atau kafir harbi fi’lan yang terang-terangan memusuhi Islam.

Berkompromi dan mengampayekan solusi dua negara untuk Palestina adalah pengkhianatan. Mendiamkan kezaliman dan menutup mata dari hal yang terjadi di Palestina adalah beban yang tidak akan sanggup kita tanggung kelak di hadapan Allah Swt., mengingat betapa besar tanggung jawab tersebut. Melupakan Palestina adalah kelalaian yang teramat berat jika di akhirat kita berjumpa dengan Rasulullah ﷺ.

Apa yang hendak kita katakan ketika beliau bertanya, bagaimana kepedulian terhadap saudara sesama muslim yang mengalami penderitaan? Sedangkan di antara tanda keimanan seseorang adalah mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Dari Anas bin Malik ra. dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, “Tidaklah (sempurna) iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (HR Bukhari Muslim).

Jihad dan Khilafah adalah solusi paripurna bagi Palestina yang harus terus disuarakan sebagai kewajiban kita dalam upaya membebaskan Palestina dari penjajahan dan penderitaan. Selain itu, umat harus berjuang mewujudkan cita-cita besar tersebut dengan melakukan dakwah yang berpengaruh, yakni mengubah pemikiran serta membersihkan pemahaman umat dari ideologi sekuler kapitalisme hingga terbentuk pemahaman Islam yang benar dan kafah.

Semua ini membutuhkan upaya berkelanjutan melalui pembinaan intensif secara personal dan komunal yang dilakukan kelompok dakwah yang lurus dan ideologis. Ini dilakukan agar umat memiliki pemahaman yang sama bahwa solusi satu-satunya bagi Palestina adalah jihad dan Khilafah. Umat harus memahami bahwa untuk mengembalikan kekuatan, persatuan, dan kekuasaan Islam butuh penerapan syariat Islam kafah melalui tegaknya Khilafah. [MNews/CJ-RR]

Wallahu a'lam.