Menaikan Tunjangan Pejabat ditengah Penderitaan Rakyat

Oleh: Neng Rohimah

Sebuah ironi yang membuat luka dihati rakyat ketika rakyat mendengar sebuah kebijakan yang tidak semestinya dilakukan. Disaat rakyat susah dan jauh dari sejahtera malah mau menaikan tunjangan anggota DPR.

Beritasatu.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapatkan tunjangan rumah senilai Rp 50 juta per bulan, sehingga total gaji dan tunjangan mereka menjadi lebih dari Rp 100 juta per bulan. Di tengah berbagai gejolak ekonomi yang dihadapi saat ini, besaran pendapatan tersebut dinilai menyakiti perasaan rakyat.

Dikutip dari program Beritasatu Utama yang dibawakan Berisatu TV, Rabu (20/8/2025) seorang pakar Kebijakan Publik UPN veteran Jakarta Achmad Nur Hidayah mengatakan bahwa kenaikan pendapatan DPR sampai menjadi Rp 100 juta per bulan menyakiti perasaan masyarakat secara umum. 

Fenomena yang sangat jauh dari akal sehat dan nurani, cara kerja yang jauh dari mewakili rakyat bahkan kebijakannya justru banyak mendzolimi bahkan terlihat keangkuhan dengan lontaran kata-kata yang tidak semestinya diucapkan. Berpesta, bernyanyi berjoget ditengah derita  rakyat bukan ciri wakil rakyat.

Gaji tinggi dan tunjangan besar DPR dan pejabat lainya tidaklah layak dibandingkan dengan cara kerja yang tidak mewakili aspirasi rakyat justru kemiskinan dan pengangguran semakin memburuk. Bahkan pejabat korupsi semakin menjamur.

Besarnya biaya menjadi pejabat dalam politik demokrasi menjadikan mereka berpikir keras untuk mengembalikannya, baik dengan menaikan gaji dan tunjangan atau, melalui cara suap dan korupsi. Akhirnya jabatan suatu yang menggiurkan untuk saling berebut.

Demokrasi adalah sebuah sistem yang tidak mengenal halal dan haram, bahkan hanya saling bagi bagi kekuasaan. Rakyat tidak merasa terwakili bahkan kedzoliman yang dirasakan.

Penerapan sistem demokrasi penyebab semua permasalahan yang menimpa rakyat. Kekuasaan menjadi bancakan kepentingan bagi sebagian orang bukan untuk mengurus rakyat. Rakyat ditinggalkan setelah suaranya diperlukan, begitulah watak sesungguhnya para Elit politik asuhan demokrasi .

Kehancuran suatu negara karena perbuatan manusia sendiri dimana pemimpinnya hidup mewah dan hukum Allah dikesampingkan sampai perlakukan dzolim para penguasa serta tidak mendengarkan kebenaran bahkan memusuhi para pembawa dan pembela kebenaran.

Allah berfirman dalam Al-Qur'an "Siapa saja yang berpaling dari peringatan ku (Al-Qur'an), sesungguhnya bagi dia kehidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpun kan dirinya pada Hari Kiamat dalam keadaan buta" (TQS Thaha[20]: 124).

Kekuasaan adalah amanah yang kelak akan diminta pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Bagi sebagian yang sudah memahami hakikat amanah akan merasa berat menerimanya bahkan menolak saat ditawari jabatan dan kekuasaan tapi berbeda dalam sistem demokrasi  sampai berebut dengan cara apapun.

Ketika sistem Islam dulu diterapkan gambaran penguasa yang penuh rasa tanggungjawab menjalankan amanahnya dengan baik dengan menjalankan seluruh perintah Allah jauh dari ambisi dunia. Kekuasaan itu amanah, kelak diakhirat menjadi kehinaan bahkan, penyesalan bagi orang yang melanggar amanah  tersebut.

Saatnya kita menyadari bahwa segala sesuatu akan diminta pertanggungjawaban, mengembalikan hak Allah sebagai pembuat aturan hidup menjadi langkah mulia perbaikan tatanan kehidupan sebaliknya tetap dengan aturan yang dibuat manusia seperti demokrasi Kapitalisme saat ini menjadikan keterpurukan yang tidak berakhir bahkan semakin bertambah.

Wallahu a'lam.