Memeras Rakyat, di Balik Kenaikan PPN

Oleh : Ermawati
Pengiat Literasi

Kenaikan PPN yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 12%, sehingga membuat penolakan dan kecaman dari berbagai kalangan khususnya para mahasiswa yang ikut turut andil menyuarakan aspirasi masyarakat.

Puluhan massa aksi dari BEM SI Kerakyatan menggelar unjuk rasa menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Kamis (26/12/2024) sore. Dalam tuntutannya, massa aksi meminta agar pemerintah membatalkan kenaikan PPN 12 persen. Mereka menilai seharusnya kebijakan yang diambil Presiden Prabowo Subianto di awal jabatannya untuk menyejahterakan rakyat bukan malah memberatkan. (26/12/24 Suara.com)

Pemilu baru saja berlalu dan berganti dengan pemimpin baru, masih di penghujung tahun 2024 kebijakan yang diambil pemerintah amatlah sangat menyakiti hati rakyat. Ditetapkannya kenaikan PPN 12% sebagai hadiah diakhir tahun sungguh sulit dimengerti sudah berganti-ganti pemimpin di negeri ini tetap saja kebijakan yang dibuat selalu saja manambah beban rakyat yang semakin sulit dan terhimpit sehingga hidup makin tersungkur. Berbagai kecaman muncul dari masyarakat dan khususnya para mahasiswa yang ikut turut untuk menyampaikan aspirasi rakyat.

Tapi masihkah didengar suara rakyat atau hanya dijadikan sebagai angin lalu oleh mereka para penguasa. Dekat rakyat bila butuh, suara rakyat digunakan hanya untuk memenuhi nafsu mereka demi menjadi pemimpin setelah mereka diatas lupa dengan seluruh janji - janjinya. Terkenal dengan sumber kekayaan yang paling melimpah ruah tetapi sayangnya dikelola oleh sistem yang salah hingga melahirkan para pemimpin yang korup dan rakus, masihkah kurang puas bahkan tega ingin memeras rakyat dengan menaikkan PPN 12%. Kemanakah sumber daya alam yang melimpah ruah, emas, batu - bara, timah dan masih banyak kekayaan alam lainnya bila disebutkan hingga masih memeras  rakyat.

Kenaikan PPN ini sejatinya hanya akan menambah beban rakyat selain itu juga bertambah meningkatnya angka kemiskinan di negeri ini, makin tercekik saja hidup rakyat demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena cukup besar biaya yang harus dikeluarkan oleh rakyat, mulai dari pendidikan, kesehatan dan juga kebutuhan pokok Jadi menaikkan PPN 12% adalah suatu kebijakan yang tidak tepat, sudah bisa dipastikan mau tidak mau semua harga barang dan bahan pokok naik kalau sudah begini rakyat lagi yang kena imbasnya, banting tulang agar dapat memenuhi semua kebutuhan hidup sehari-hari.

Pendapatan atau gaji karyawan yang tidak ada kenaikan, banyaknya pengangguran serta tidak adanya lapangan pekerjaan bukankah semakin lengkap saja penderitaan rakyat, sehingga kebijakan pemerintah yang ingin menaikkan PPN 12% seolah membuktikan kalau pemerintah memang benar-benar mengabaikan kehidupan rakyat jadi apa bedanya dengan memeras rakyat. Rakyat disuruh mengurusi dirinya sendiri bagaimana caranya agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun harus mengorbankan nyawa sekalipun.

Seakan-akan sudah jelas semua ini membuka tabir betapa rusaknya para pemimpin di negeri ini sehingga walaupun berganti-ganti pemimpin jika masih menggunakan sistem saat ini rasanya sulit sekali kebahagiaan itu akan terwujud dan dirasakan oleh rakyat. Inilah bobroknya sistem demokrasi kapitalis yang telah diterapkan di negara kita, sistem yang memisahkan agama dari kehidupan, dengan berbagai cara dan tipu muslihat dilakukan hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Tak peduli rakyat harus menderita selama keinginan mereka dapat terpenuhi semua tidak jadi masalah dan tak peduli halal-haram yang penting jabatan dan kekuasaan serta keuntungan yang besar bisa dengan mudah mereka peroleh tanpa ada yang berani menghakimi mereka, inilah rusaknya sistem demokrasi kapitalis. Karena kesombongan manusia yang mengatur dirinya dengan membuat hukum buatkan manusia, padahal sudah ada aturannya tapi karena kerakusannya tidak mau mengikuti sehingga menimbulkan kerusakan di berbagai aspek kehidupan karena sombong yang tidak mau diatur oleh hukum Allah Swt.

Rasulullah Saw bersabda:

هُمَّ مَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِىَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِى شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ

Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu dia membuat mereka susah, maka susahkanlah dia. Siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lantas dia menyayangi mereka, maka sayangilah dia (HR Muslim).

Jika didalam kepemimpinan Islam penguasa atau pemimpin suatu negara tidak boleh mengambil pajak kepada rakyat apalagi seperti mewajibkan, padahal rakyatnya dalam keadaan susah semua itu tidak akan terjadi jika sistem Islam yang digunakan, kalau pun ada pengambilan pajak pada saat-saat kas negara dalam keadaan kosong, sehingga negara mengambil pajak kepada rakyat, itu pun orang-orang yang dimintai membayar pajak adalah mereka yang mampu.

Bukan orang-orang miskin dan juga non muslim yang hidup dibawah kepemimpinan Islam jadi mereka wajib membayar pajak tetapi semua itu hanya sementara jika keadaan kas sudah stabil negara tidak akan meminta pajak tidak seperti saat ini. Dan sebaliknya justru rakyat miskinlah yang semakin tertekan karena negara mewajibkan membayar pajak dan penerapan kebijakan yang diambil pemerintah saat ini seakan memaksakan kehendaknya seperti memeras rakyat.

Inilah sebabnya mengapa kita semua sebagai umat Islam harus sadar untuk  menegakkan kembali hukum Islam diatas muka bumi, karena hanya dengan kembali kepada aturan Allah Swt. Dan melaksanakan syariat Islam secara kafah semua problematik kehidupan akan dapat diselesaikan karena hanya Islam solusi dari setiap permasalahan hidup, dengan menggunakan sistem Islam kehidupan yang aman, damai dan sejahtera akan terwujud.

Wallahu'alam bish-shawab.