MBG Telah Dihantam Segudang Masalah Dimanakah Peran Negara?

Oleh : Dewi yuliani

Belakangan ini begitu banyak berita berseliweran tentang masalah MBG yaitu makan bergizi geratis. Bisa kita lihat lebih dari 5000 kasus keracunan makanan yang dikaitkan dengan program makan bergizi gratis atau MBG yang telah dilaporkan angka ini menjadi alarem keras bahwa program tersebut perlu dievaluasi total oleh pemerintah. Bahkan  pemerintah didesak melakukan moratorium atau penghentian MBG sementara.

Namun sangat disayangkan  wakil menteri sekretaris negara juri ardiantoro menegaskan pemerintah enggan menghentikan mbg meski ribuan penerimanya mengalami keracunan, padahal sejak diluncurkan pada 6 Januari hingga 19 September 2025 tercatat 5.626 kasus keracunan di berbagai wilayah program yang semula dirancang untuk meningkatkan status gizi masyarakat malah ini justru menghadapi banyak persoalan persiapan yang tidak matang mulai dari regulasi keamanan pangan.

Bisa kita lihat kecukupan nutrisi hingga monitoring dan evaluasi menjadi sumber masalah besar saat ini apalagi adanya dugaan bagi stainless steel impor yang digunakan dalam MBG diduga memakai lemak babi sebagai pelumas produksi hal tersebut menjadi sorotan MUI karena menimbulkan keraguan soal kehalalan makanan.

Sangan miris dan disayangkan bahwasannya kondisi seperti ini diperparah dengan rendahnya serapan anggaran badan gizi nasional dari total  71 triliun rupiah tetapi yang disediakan baru 18,6%  dana yang terserap pun nyatanya masih memiliki persoalan akibat salah sasaran, program mbg ini sejak awal diluncurkan  dengan kepentingan politik alih-alih dirancang sebagai bentuk biaya atau pengurusan urusan rakyat secara tulus oleh negara mbg lebih menonjol sebagai program populis berparadigma proyek dan janji politik.

Bahkan akar masalah atau persoalan mbg yang kompleks ini tidak bisa dilepaskan dari adanya konflik kepentingan program dengan anggaran jumbo yang membuka peluang bagi segelintir pemilik  pemodal untuk ikut menguasai rantai Paso mulai dari pengadaan bahan pangan logistik hingga wadah makan impor dengan pola ini mbg bukan lagi soal pemenuhan hak dasar rakyat melainkan ladang bisnis yang  menguntungkan.

Bahkan yang rawan praktik korupsi rakyat akhirnya hanya menjadi objek atau kelinci  percobaan kebijakan sementara. Yang lebih mirisnya lagi keuntungan mengalir ke kantong kapitalis, semua ini merupakan konsekuensi logis dari sistem kepemimpinan sekuler demokrasi yang memandang urusan rakyat sebatas alat meraih dan mempertahankan kekuasaan sistem ekonomi kapitalisme.

Tanpa melihat dari landasan iman dan akidah seorang pemimpin bahkan  kebijakan publik mudah terseret oleh logika keuntungan jangka pendek membuka celah kerusakan dan memberi ruang luas bagi para kapitalis untuk menyetir kekuatan politik demi kepentingan mereka para kapital, Akhirnya rakyat lah yang dikorbankan bahkan sampai nyawa melayang akibat keracunan massal.

karena itu kita bisa ketahui bersama bahwasannya masalah mbg ini bukanlah sekedar soal teknis pelaksanaan melainkan soal paradigma dasar yang melandasinya satu-satunya jalan keluar adalah mengembalikan kepemimpinan yang berperan yaitu sebagai kepemimpinan islam yang menjadikan amanah mengurus rakyat sebagai kewajiban bukan sekedar alat politik atau ladang bisnis dalam paradigma kepemimpinan islam saja dihadapan Allah dengan landasan tersebut.

Negara Islam juga tidak akan pernah memandang rakyat sebagai objek politik atau sumber keuntungan ekonomi melainkan sebagai amanah yang wajib dijaga darah harta dan kehormatannya negara yang dipimpin dengan ruh Islam juga  akan menjamin kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan standar yang tinggi. Bahkan jaminan ini lahir dari penerapan aturan Islam secara kaffah termasuk dalam bidang ekonomi, dalam Islam instrumen utama yang menopang.

Bahkan kesejahteraan rakyat adalah Baitul mal yaitu institusi keuangan negara yang mengelola harta sesuai hukum syara Baitul mal khilafah bukan sekedar kas negara tetapi arsitektur keuangan yang kokoh mengatur pos pemasukan dan pengeluaran berdasarkan ketentuan syariat sehingga terwujud distribusi kekayaan yang sehat di tengah masyarakat dengan Baitul mal negara khilafah mampu memenuhi kebutuhan dasar setiap individu rakyatnya pangan sandang papan kesehatan pendidikan hingga keamanan tanpa kecuali baik itu rumah juga memastikan tidak ada akumulasi kekayaan hanya pada segelintir elit kapital atau pemilik modal karena seluruh mekanisme distribusi harta berjalan sesuai koridor syariat hal ini membuat kesejahteraan yang hakiki benar-benar dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat Islam.

Bukan hanya itu saja yang pertama Islam juga bisa menutup rapat jelas penyimpangan dan penyelewengan melalui tiga pilar penerapan sistem Islam yakni pertama individu yang bertakwa sehingga setiap muslim terdorong untuk jujur, amanah, dan takut kepada Allah dalam setiap aktivitasnya, yang  kedua masyarakat yang menjalankan budaya Amar ma'ruf nahi mungkar terhadap penguasa dan negara yang menerapkan syariat Islam secara sempurna dengan seluruh kebijakan berpijak pada aturan Allah semata bukan untuk kepentingan kelompok atau pemilik modal.

Bisa kita lihat di dalam Islam juga terdapat tiga pilar ini sistem Islam mampu menutup ruang korupsi dan segala bentuk pengkhianatan sehingga jaminan kesejahteraan benar-benar bisa diwujudkan oleh sistem Islam bahkan sejarah khilafah juga sudah memberikan banyak contohnya seperti jaminan kesejahteraan yang luar biasa contohnya saja pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz rakyat hidup dalam kesejahteraan hingga tidak ada orang miskin yang mau menerima zakat ini  adalah bukti historis bahwa sistem Islam tidak hanya ideal di atas kertas tetapi terbukti mampu mewujudkan kesejahteraan hakiki dengan demikian hanya  kepemimpinan Islam saja yang berbasis pada aturan Allah juga berarsitektur keuangan Baitul mal serta penerapan syariah secara kaffah yang benar-benar mampu menjamin kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Wallahu allam bishawab.