MBG Program Pemerintah Yang Gagal Dalam Menjamin Keamanan Pangan

Oleh : Ika Kartika Sari
Pegiat Literasi

MBG (Makan Bergizi Gratis)yang seharusnya memberikan dan menambah gizi bagi anak bangsa justru malah membawa musibah seperti yang terjadi dibeberapa sekolah mengalami keracunan akibat MBG (Makan Bergizi Gratis).

Kasus keracunan yang menimpa sejumlah anak akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah. Program yang sejatinya dimaksudkan untuk menyehatkan justru berubah menjadi ancaman bagi keselamatan anak-anak, bahkan jumlah korban keracunan proyek MBG per 12 Oktober 2025 tembus 11.566 anak.(13/10/25 Tempo.com)

Bupati Tangerang, Mochammad Maesyal menegaskan pentingnya standar keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memanggil seluruh SPPG untuk memastikan dapur memenuhi syarat kebersihan dan kelayakan guna mencegah keracunan. Langkah ini muncul setelah berbagai kasus keracunan dengan hasil uji laboratorium menunjukkan penyebabnya adalah bakteri. (17/10/25 Bisikdisway.com) 

Negara masih menunjukkan sikap abai dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Fakta bahwa sebagian besar dapur penyedia makanan (SPPG) di Banten dan Tangerang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) menunjukkan lemahnya pengawasan dan kesiapan pemerintah sebelum program dijalankan. Akibatnya, muncul kasus keracunan di berbagai daerah yang menimpa puluhan siswa, suatu bukti bahwa standar keamanan pangan tidak dipenuhi sejak awal.

Ketika program dijalankan tanpa pengawasan ketat dan kesiapan sistem, maka negara gagal menjalankan perannya sebagai pelayan publik (al-wilayah al-amma). Negara, sebagai pelaksana al-wilayah al-amma, wajib melakukan pengawasan dan tindakan pencegahan agar tidak terjadi mafsadah (kerusakan) seperti keracunan massal, sekaligus menjamin keadilan sosial dan tanggung jawab moral dalam pelayanan publik.

Masalah ini juga menunjukkan kegagalan sistem kapitalis-sekuler yang digunakan negara saat ini. Dalam sistem ini, kebijakan publik sering kali dijalankan sekadar untuk pencitraan politik, dan keutungan untuk segelintir orang, bukan karena dorongan tanggung jawab syar’i terhadap rakyat. Akibatnya, aspek-aspek penting seperti keamanan pangan, pengawasan kualitas, dan kelayakan penyedia jasa sering diabaikan.

Negara lebih fokus pada realisasi anggaran dan keberhasilan program secara administratif, bukan pada keselamatan dan kemaslahatan nyata bagi rakyat. Dalam pandangan Islam, hal ini termasuk bentuk kelalaian terhadap amanah kepemimpinan (khianat al-amanah), karena pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan syar’i untuk melindungi jiwa rakyatnya serta memastikan bahwa setiap kebijakan membawa maslahah (kemaslahatan), bukan mafsadah (kerusakan).

Berbeda dengan sistem Islam. Negara memiliki kewajiban syar’i untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat dengan mekanisme yang berlandaskan pada hukum Allah. Dalam sistem islam ini, negara akan menegakkan pengawasan ketat terhadap semua aspek kehidupan, termasuk penyediaan makanan, dengan prinsip maslahah dan amanah. Setiap pelanggaran yang membahayakan nyawa rakyat akan ditindak tegas, karena melanggar prinsip dasar perlindungan jiwa dan amanah kepemimpinan.

Dengan demikian, persoalan keracunan massal dalam program MBG bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan cerminan kerusakan sistemik akibat penerapan sistem sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Solusinya bukan sekadar perbaikan di satu masalah, tetapi perubahan mendasar menuju sistem Islam yang kaffah, yang menempatkan penguasa sebagai pelayan umat dan menjadikan syariat sebagai pedoman dalam seluruh kebijakan publik.

Dalam Islam, seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab di dunia saja, tetapi juga di hadapan Allah Swt. Rasulullah Saw dengan tegas mengingatkan: 

Artinya: Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Pemimpin (imam) adalah pemimpin bagi rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hanya dengan sistem islam lah keamanan pangan, kesejahteraan, dan keselamatan rakyat benar-benar dapat terjamin secara hakiki, oleh sebab itu umat harus bersatu demi terwujudnya kehidupan Islam dibawah naungan khilafah Islamiyyah.

Wallahu alam bish-shawab.