Matinya Nurani Wakil Rakyat

Oleh: Ainul Mizan
Peneliti LANSKAP

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menyampaikan bahwa gaji bersih anggota DPR saat ini bisa mencapai Rp 100 juta per bulan. Artinya per hari gaji DPR sebesar Rp 3 juta.

Anggota DPR periode 2024-2029 tidak diberikan fasilitas rumah dinas. Sebagai gantinya, anggota DPR mendapat tambahan Rp 50 juta tiap bulan. Menurut pengakuan TB Hasanuddin itu sudah lebih dari cukup. Ini baru anggota DPR, tentunya para pimpinan DPR bisa lebih dari itu THP (Take Home Pay) gaji yang diterimanya tiap bulan.

Gaji fantastis wakil rakyat ini sangat bertolak belakang dengan pendapatan rakyat. Menurut BPS per Februari 2025, pendapatan per kapita penduduk Indonesia itu sebesar Rp 78,6 juta per tahun. Artinya rata-rata pendapatan penduduk per hari adalah sebesar Rp 215 ribu. Terlihat sekali gaji DPR 14 kali lipat dibandingkan pendapatan rakyat.

Kondisi rakyat sedemikian memprihatinkan. Meskipun sudah 80 kali memperingati kemerdekaan, kondisi rakyat makin miskin. Indonesia menduduki peringkat ke-4 sebagai negara termiskin dunia. Tingkat kemiskinannya mencapai 60,3 persen atau sebanyak 171,8 juta penduduk. Hal demikian bisa dimaklumi karena jumlah pengangguran meningkat karena terjadinya peningkatan PHK terhadap 42.385 pekerja di periode Januari-Juni 2025. Tatkala jumlah pengangguran bertambah, tentu akan menambah jumlah kemiskinan. Sementara itu pajak yang dibebankan pada rakyat dinaikkan. PPn menjadi 11 persen. PBB naik hingga 200 persen lebih. Belum lagi sektor lainnya juga terkena pajak. Penderitaan dan kemiskinan yang mendera berpotensi besar mengantarkan kepada terjadi tindak kriminalitas. Di tahun 2024, Indonesia peringkat kedua negara dengan tingkat kriminal tertinggi di Asia Tenggara dan peringkat ke-20 dunia.

Sedangkan produk AS yang masuk ke Indonesia dikenakan tarif 0 persen. Tentunya hal demikian akan berdampak pada rakyat. UMKM akan kalah bersaing dan terancam gulung tikar.

Besarnya gaji wakil rakyat tanpa memperhatikan kondisi rakyat yang menderita merupakan tanda matinya Nurani Wakil rakyat. Wakil rakyat tidak peka terhadap rakyat yang mempercayakan nasib mereka kepadanya. Wakil rakyat hanya peduli kepentingan diri, keluarga dan parpol yang mengusungnya.

Mungkin ada yang berkilah bahwa naiknya gaji wakil rakyat itu wajar karena di luar negeri juga gaji wakil rakyat besar. Di Malaysia, gaji pokok wakil rakyat Rp 590,3 juta per tahun atau Rp 50 juta per bulan. Sedangkan rakyat penghasilan rata-ratanya sebesar Rp 335,8 juta atau Rp 28 juta per bulan. Artinya rasio gaji pokok wakil rakyat di Malaysia adalah 2 kali lipat dari penghasilan rata-rata rakyat. Belum lagi dengan berbagai macam tunjangan yang diterima. 

Jelas sekali bahwa wakil rakyat di dalam sistem Kapitalisme-Sekuler tidak peduli kepada rakyatnya. Rakyat hanya dibutuhkan saat pemilu. Setelah pemilu, rakyat dicampakkan dan dibebani dengan berbagai macam pajak. Bukankah pajak itu diatur dalam perundang-undangan yang notabenenya disahkan oleh wakil rakyat? Dengan kata lain, pajak itu produk UU yang dibuat oleh wakil rakyat.

Berbeda sekali dengan penguasa dan pejabat dalam sistem Islam. Mereka menyadari bahwa kepemimpinan yang berarti mengurusi urusan rakyat akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Ta'ala. Walhasil mereka akan senantiasa menjaga amanah dengan sebaik-baiknya.

Adalah Khalifah Umar bin Khattab Ra telah memberikan teladan di tengah keadaan rakyatnya yang kesulitan karena paceklik. Saat itu Umar Ra pernah mendapat hadiah roti. Maka beliau mengatakan bahwa biarlah beliau yang pertama kali merasakan lapar dan menjadi orang yang terakhir kali merasakan kenyang. Bahkan beliau pernah memanggul sekarung gandum untuk diberikannya kepada seorang ibu miskin yang tinggal bersama anak-anaknya.

Begitu pula teladan yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Abdul Azis. Beliau menolak diberikan kendaraan kenegaraan. Bahkan beliau memerintahkan istrinya dan keluarga Bani Umayyah untuk hidup sederhana seraya mengembalikan semua kemewahan yang diperolehnya dari fasilitas negara. Selama sekitar 2-3 tahun memerintah, Umar bin Abdul Azis berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyatnya hingga tidak ada yang berhak menerima zakat.

Di jaman keKhalifahan Harun al-Rasyid, Philip K Hitty dalam bukunya History of Arabs menggambarkan akan masa keemasan pemerintahan Harun al-Rasyid. Beliau membangun fasilitas pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya untuk dimanfaatkan rakyat. Tercatat di masanya, rakyat menjadi sejahtera hingga tidak ditemukan orang-orang yang berhak menerima zakat.

Inilah sekelumit contoh kepemimpinan Islam yang peduli dan empati kepada rakyatnya. Mereka tidak ingin menjadi orang yang tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad Saw. Bukankah Nabi Muhammad Saw menyatakan dalam sabda-Nya:

ليس كنا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم

Bukan termasuk golongan kami, mereka yang tidur dalam keadaan kenyang. Sementara itu ia mengetahui jika tetangganya berada dalam keadaan lapar. 

Dalam skub negara, penguasa dan pejabat yang tidak peduli kepada rakyatnya yang menderita, maka mereka diancam oleh Rasulullah Saw bukan termasuk golongan umat beliau SAW. Bahkan Rasulullah Saw menegaskan bahwa pemimpin yang mati dalam keadaan menipu dan mendholimi rakyatnya, maka Allah akan mengharamkan baginya untuk masuk surga.