Magang Nasional & BLT Solusi Tanpa Menyentuh Akar Masalah

(Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Oleh : Siti Martiana 

Pemerintah kembali meluncurkan dua program andalan untuk meredam tekanan ekonomi: Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Magang Nasional. Pada Oktober hingga Desember 2025, BLT senilai Rp 30 triliun disalurkan kepada 35.046.783 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Di saat yang sama, pemerintah membuka program magang nasional untuk 100 ribu fresh graduate.

Kedua kebijakan ini dikapalkan sebagai quick wins—langkah cepat yang diharapkan dapat meredakan tekanan ekonomi masyarakat, sekaligus menarik kepercayaan publik. Namun pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah langkah-langkah ini dapat menyelesaikan akar persoalan kemiskinan dan pengangguran?

Jawaban pragmatisnya adalah tidak.

BLT dan Magang Nasional: Bantuan Sementara, Bukan Transformasi
Melihat fakta di lapangan, BLT memang meringankan beban rumah tangga miskin, terlebih ketika harga-harga kebutuhan pokok meningkat. Program magang juga dapat membantu lulusan baru mendapatkan pengalaman kerja. Namun kedua kebijakan ini bersifat jangka pendek dan konsumtif.

BLT hanya meningkatkan daya beli sesaat, bukan menciptakan kesejahteraan berkelanjutan. Sementara program magang bersifat temporer—selesai program, selesai pula manfaatnya. Tidak ada jaminan penyediaan lapangan kerja permanen setelahnya.

Kelemahan ini menunjukkan pola kebijakan yang praktis-pragmatis. Pemerintah cenderung memilih program instan yang secara cepat menstabilkan kondisi sosial, tetapi mengabaikan persoalan fundamental. Pendekatan seperti ini identik dengan cara pandang kapitalisme sekuler: solusi reaktif yang fokus pada perputaran ekonomi, bukan distribusi dan kesejahteraan jangka panjang.

Sistem Ekonomi yang Tidak Berpihak pada Rakyat 

Kemiskinan dan pengangguran di Indonesia merupakan masalah struktural. Masalah ini tidak mungkin selesai hanya dengan subsisi konsumsi atau pelatihan kerja jangka pendek. Penyebab utama kemiskinan adalah:

Akses ekonomi yang tidak merata. Penguasaan sumber daya alam oleh korporasi besar. Tidak adanya jaminan kebutuhan dasar setiap individu oleh negara. Lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Ketika akar masalahnya sistemik, maka solusinya juga harus sistemik bukan BLT dan magang tiga bulan.

Sistem Politik-Ekonomi Berbasis Syariat Islam
Untuk menanggulangi persoalan kemiskinan dan pengangguran secara tuntas, dibutuhkan paradigma politik dan ekonomi yang alternatif. Salah satu tawaran konstruktif datang dari konsep politik dan ekonomi dalam syariat Islam, yang menempatkan negara sebagai pelayan masyarakat dan penjamin kesejahteraan individu.

1. Perspektif Politik: Negara sebagai Penanggung Jawab Kebutuhan Dasar
Dalam konsep politik Islam, negara wajib memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga: pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Ini bukan sekadar bantuan sementara, tetapi jaminan permanen. Negara tidak boleh bergantung pada mekanisme pasar untuk memastikan rakyat hidup layak.

2. Perspektif Ekonomi: Pengelolaan Aset Publik untuk Rakyat
Islam menempatkan sumber daya publik seperti tambang, hutan, air, dan energi sebagai milik umum. Negara wajib mengelolanya demi kemaslahatan rakyat, bukan diserahkan kepada korporasi melalui konsesi jangka panjang. Dengan sistem ini, negara memiliki dana besar untuk pembiayaan jaminan sosial tanpa membebani rakyat dengan pajak tambahan.

Berbeda dengan BLT, ekonomi Islam menghadirkan solusi struktural, bukan solusi instan.

Saatnya Berpikir Melampaui Stimulus Singkat
BLT dan program magang bisa menjadi penyangga sementara. Namun jika kebijakan pemerintah terus berputar dalam pola bantuan konsumtif dan proyek jangka pendek, maka Indonesia hanya akan berputar dalam lingkaran yang sama: kemiskinan kronis dan pengangguran yang tidak pernah benar-benar hilang.

Sudah saatnya pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh dan mulai mempertimbangkan paradigma ekonomi-politik yang lebih fundamental bukan hanya untuk "meredam" ekonomi, tetapi untuk mengubah struktur kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Wallahu alam