LPG Langka Akibat Distribusi Ala Kapitalisme

Oleh : Lestia ningsih S.Pd

Melon 3KG sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi rakyat, selain untuk keperluan memasak bahkan pengusaha UMKM  sangat memerlukannya untuk mengoperasikan usahanya. Sayangnya elpiji 3 kg terjadi kelangkaan diberbagai wilayah. Hal ini cukup merepotkan rakyat sebab akan sulit sebab elpiji sudah menjadi kebutuhan dasar, jika terjadi kelangkaan maka akan menghentikan  produksi UMKM dan dapur rumah tangga. 

Alasan terjadinya kelangkaan karena distribusi elpiji3 kg diatur dalam  keputusan Menteri ESDM Nomor 37  tahun 2023 tentang petunjuk teknis pendistribusian isi ulang Liquefied Petroleum Gas (LPG) tertentu tepat sasaran. Hal ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM, Bahlil Lahadalia, bahwa pemerintah sedang menata  pengelolaannya agar tidak ada oknum yang menaikkan harga. (Tribunnews.com. 2/2/2025)

Pendistribusian ini terbilang ribet dan merepotkan,  perubahan system  distribusi ini justri dipandang mematikan bisnis kecil sebagai pengecer dan lebih berpihak kepada pebisnis besar pemilik pangkalan. Pasalnya, untuk menjadi subpangkalan harus mendaftar dan mengikuti persyaratan tertentu ini cukup memberatkan melihat tidak semua mampu untuk menjadi pangkalan kecil dengan modal yang besar. Ditambah permainan dan penyimpangan yang mengakar dinegeri ini termaksud sulit untuk dihilangkan yang menjadi alasan cara ini mustahil untuk menghindari penyimpangan.

Perubahan ini ini juga dipandang sebagai keberpihakan Negara yang sangat kuat pada pebisnis besar sebab Negara menjadikan pendistribusian ini lebih memenangkan pasar para korporasi daripada rakyat kecil. 

Beginilah pengaturan ekonomi dalam system  kapitalis yang diemban oleh negeri ini. Asas manfaat yang dijadikan standar atas kebijakan  yang diterapkan bukan atas kemaslahatan umat. Bahkan bukan rahasia lagi, justru pengampu kekuasaan dan para wakil rakyat justru berperan ganda sebagai penguasa sekaligus sebagai pengusaha. Maka pantas sekiranya jika kebijakan hanya demi keuntungan bisnis dan perusahaan mereka pribadi.

Seharusnya Negara serius untuk mengelola kebutuhan dasar rakyat dengan menyediakannya dan menjamin dengan harga yang terjangkau bukan malah melakukan bisnis melalui kebijakkannya. Cara yang bisa ditempuh adalah negara harus totalitas mengelola secara penuh sumberdaya alam atas nama Negara bukan atas nama korporasi. Namun hal ini sulit terjadi mengingat negeri ini telah mengadopsi system yang rusak ini menjadi pandangan Negara.

Justru islam berbeda, islam akan memudahkan pendistribusian kebutuhan  rakyat dengan sangat mudah dan merata. Namun perlu diingat, perbedaan islam dan system buatan manusia yaitu kapitalisme adalah bahwa  islam akan mengelolah secara penuh sumber daya alam dan memproduksinya demi kepentingan rakyat dan akan mendistribusikan keseluruh negeri tanpa ada keberpihakan individu atau asing dan akan menyalurkan ke setiap daerah dengan harga yang terjangkau dan mudah didapat. Selain itu islam akan memberikan sanksi yang tegas berdasarkan syariat islam bagi mereka yang berupaya melakukan penyimpangan dan memanupulasi pendistribusian. Jelas berbeda dengan system kapitalisme  dengan prinsip modal sekecil-kecilnya dan keuntungan sebesar-besarnya. 

Sebuah keharaman dalam pandangan islam jika Negara melakukan bisnis dalam menjalankan kebijakkanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar Bin Khatthab ketika mengamar makhruf  kholifah pertama yaitu Abu Bakar As-Shiddiq untuk melarang menjadi pengusaha dengan menjalankan bisnisnya. Dengan alasan adanya ketakutan kecendrungan untuk menguntungkan bisnisnya dan menjadi penarik pembeli untuk membeli prodaknya karena memandang ia sebagai orang berpengaruh. Maka atas inilah menjadi kesepakatan para sahabat yang menjadi dalil syara kaum muslimin dan umat manusia bahwa didalam  system islam penguasa hanya bertugas sebagai pelayan umat dengan diberikan santunan sebagai pemenuhan kebutuhan keluarganya dan kebutuhan untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin Negara. Dan tidak boleh menjadi pebisnis ketika menjalankan tugasnya.

Mental seperti ini justru sangat sulit didapat pada penguasa saat ini karena dasar Negara yang dianut adalah system kapitalisme yang rusak dan  merusak yang menjadikan keuntungan dan manfaat sebagai pandangan hidup bukan  karena Allah SWT. Maka wajar kesulitan hidup dan kesemrawutan problematika saat ini terjadi.

Allahu ‘alam bishowab