Lingkaran Pilkada Terselubung Dosa

Oleh : Susi Ummu Musa

Pilkada atau pemilihan kepala daerah disistem ini memang begitu penting bahkan yang paling dinantikan para elite politik, agenda 5 tahunan yang disambut penuh suka cita oleh rakyat maupun pejabat nyatanya hanya sebuah ilusi, seakan seperti lupa ingatan bahwa bujukan dan janji manis yang awalnya diberikan seperti menghipnotis rakyat dengan segala visi misinya.
Dan itu wajar sebab rakyat sudah tidak sabar menantikan perubahan dan merindukan sosok pemimpin yang amanah.

Ditengah proses kampanye disinilah sosok calon calon kepala daerah dipertaruhkan mereka tak tanggung tanggung mengerahkan segala daya dan upaya untuk merayu rakyat bahkan sampai menjanjikan surga.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Zainut Tauhid Sa'adi menyampaikan, kampanye dengan menjanjikan masuk surga kepada para calon pemilihnya, sangat berlebihan dan melampaui batas kepatutan.

Hal tersebut disampaikannya untuk merespons calon bupati yang viral saat kampanye menjanjikan pemilihnya masuk surga.
Kampanye seperti itu masuk dalam katagori mengeksploitasi agama untuk kepentingan politik," kata Kiai Zainut kepada Republika.co.id, Ahad (27/10/2024).

Nauzubillahinminjalik! Sampai Seperti itu kah iming iming agar menarik simpati rakyat?
Tidak hanya itu ternyata bentuk mobilisasi kepada kandidat juga masif dilakukan untuk memenangkan calon kepala daerah dan itu tersembunyi.
Dilansir tirto.id - Pilkada Jawa Tengah 2024 ternodai dengan munculnya dugaan mobilisasi kepala desa (kades) untuk memenangkan salah satu kandidat. Mirisnya, praktik kotor semacam ini terjadi secara masif dalam beberapa pekan terakhir.

Terbaru pada Rabu (23/10/2024) malam, puluhan kades yang tergabung dalam Paguyuban Kepala Desa (PKD) dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Tengah mengikuti pertemuan secara tertutup di Gumaya Tower Hotel, hotel bintang lima di Kota Semarang.

Praktik politik uang juga tak terelakkan banyak dilakukan para kandidat untuk mencari simpati rakyat akhirnya dilaksanakan tanpa melihat dasar hukumnya dan itu dianggap sepele padahal Pemberi dan penerima Suap Statusnya Sama, Dilaknat!
dalam agama Islam, praktek politik uang atau suap menyuap disebutkan sebagai Risywah jelas sangat diharamkan. Hal ini bukan perkara main-main karena larangan tentang perilaku suap menyuap termaktub dalam beberapa hadits yang diriwayatkan oleh  Imam Ahmad, Ibnu Madjah, Abu Daud serta Tirmidzi.

Mengingat agenda lima tahunan yang memakan biaya besar dilaporkan JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran Pilkada Serentak 2024 ditaksir lebih dari Rp 41 triliun. Jumlah ini dihitung berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 8 Juli 2024.
Angka ini bersumber dari besar anggaran yang telah disepakati pemerintah daerah (pemda) dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Pilkada 2024 masing-masing bersama KPU, Bawaslu, TNI, dan kepolisian setempat.

"Ada (anggaran untuk) KPU, Bawaslu, kemudian aparat keamanan Polri dan TNI, diikat dalam naskah perjanjian hibah, kemudian disepakati angkanya. Sebanyak 40 persen Sudah saya sampaikan surat agar dicairkan di tahun kemarin," kata Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggara Pilkada Serentak 2024 Wilayah Sumatera di Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/7/2024).

Seperti inilah bobroknya Demokrasi dalam pemilihan kepala daerah dari tingkat desa hingga Nasional menghabiskan dana triliunan namun minim hasil, sistem yang hanya menjadi regilator membuka celah para manusia manusia yang haus akan kedudukan.
Tak bisa dipungkiri sekalipun oleh siapa saja orang baik yang memiliki niat baik untuk mewujudkan perubahan bagi kemaslahatan umat tidak akan bisa terwujud jika sistem Demokrasi sekulerisme yang menjadi landasannya.

Hanya kembali kepada aturan Allah swt yang sejatinya umat akan bisa berada dalam level sempurna karena aturan itu jelas akan mampu mengatasi semua problematika umat sudah saatnya umat sadar akan kegagalan sistem ini dan beranjak menuju Islam kaffah.

Wallahu A'lam Bisshawab