Korupsi Tidak Terbendung, Bukti Kegagalan Sistem Kapitalisme Demokrasi

Oleh : Dewi yuliani

Korupsi di Indonesia di akui sangat mengkhawatirkan negara. Mirisnya pernyataan untuk menghapus korupsi tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan. Penerapan sistem Kapitalisme Sekulerisme telah membuka peluang terjadinya korupsi secara sistemik, pada berbagai bidang dan level jabatan serta para pemilik modal yg mendapat proyek dari negara. Presiden Prabowo Subianto dalam acara World Government Summit 2025 yang dilakukan secara daring, Kamis (13/2/2025).

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi yang merugikan negara. Prabowo mengatakan, tindak korupsi yang marak terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan.  Dan itulah  mengapa saya bertekad untuk menggunakan seluruh tenaga, seluruh wewenang yang diberikan kepada saya oleh konstitusi untuk mencoba mengatasi penyakit ini, kata Prabowo secara daring dalam forum internasional World Governments Summit 2025, Kamis (13/2).
Menurut saya korupsi adalah akar dari semua kemunduran di sektor-sektor, Fadhil Pramudya/kumparan Sektor yang terdampak korupsi mulai dari pendidikan hingga penelitian dan pengembangan. Prabowo yakin komitmennya memberantas korupsi mendapat dukungan banyak pihak. Dan sekarang, setelah 100 hari, saya merasa mayoritas rakyat Indonesia mendukung saya. Mereka menderita setiap hari akibat korupsi ini ujarnya.

Upaya upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah tidak menyentuh akar masalah karna angka korupsi semakin besar diindonesia. Sistem demokrasi membuka peluang para oligarki memodali pemilihan wakil rakyat dan pejabat, sehingga siapa pun yang jadi pemimpin pasti akan tunduk pada pemilik modal. Pemimpin, pejabat dan wakil rakyat membuat aturan yang akan makin menguntungkan pemilik modal. Akhirnya negara lemah dihadapan oligarki. Bahkan  rakyat  yang menjadi korbannya.

Perlu kita ketahui bersama pangkal permasalahan korupsi terbesar di negeri ini sejatinya adalah penerapan sistem sekuler kapitalistik kepemimpinan berbiaya tinggi dengan proses yang rumit adalah awalnya. Hasilnya akan lahir para pejabat politik yang tersandera utang politik kepada oligarki.

Ia mengutarakan, siapa pun yang ingin menjabat dalam sistem demokrasi sekular ini harus mengeluarkan biaya kampanye cukup besar dengan segala gimik politik untuk merangkul suara rakyat. Tercatat untuk menjadi anggota dewan saja perlu modal mulai ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Akibatnya calon pejabat harus memiliki modal atau akses kepada pemilik modal yang akan mampu mengantarkan mereka sebagai penguasa. Setelah menjabat, wajar apabila kebijakan yang dibuat adalah mengembalikan modal dan membalas jasa kepada pemilik modal yang mengantarkan mereka pada kursi penguasa kritiknya.

Dampaknya, ia memaparkan, rakyat menjadi apatis pada pemerintahan yang ada. Jangankan mengkritik penguasa, mereka seperti mati rasa pada rezim dan hanya peduli pada urusan perut atau pemenuhan kebutuhan masing-masing sehingga pemberantasan korupsi hanya menjadi ilusi semata.

Berbeda halnya dengan Penerapan Sistem Islam yang menutup rapat-rapat celah korupsi, bahkan kemungkinan korupsi menjadi nol.Hal ini dapat terwujud karena penerapan sistem sanksi yang tegas dan menjerakan.

Negara juga memiliki sistem pendidikan yang membentuk generasi bersyaksiyah Islamiyyah, yang jauh dari kemaksiatan dengan adanya kontrol masyarakat dan penerapan Islam secara kaffah oleh negara, korupsi dapat diberantas dengan tuntas 

Wallahu'alam bishawab