Korupsi Tak Terbendung Lagi Islam Solusi Hakiki

Oleh: Laesih Ummu Arfakh 

Saat ini salah satu masalah serius yang dihadapi negara ini adalah korupsi. kasus korupsi menjadi salah satu contoh permasalahan yang tidak kunjung ada solusi yang benar benar bisa menyelesaikannya. sementara kasus korupsi memberi dampak yang merata di segala aspek kehidupan  kehidupan. mulai dari ekonomi hingga politik. dan ini menjadi PR besar bagi negara  ini untuk berbenah.

Beberapa kasus korupsi yang saat ini sedang ramai di bicarakan diantaranya: kasus j dalam sistem e-katalog yang terungkap dalam kasus korupsi proyek jalan di Sumatera Utara.

Padahal  ini diklaim sebagai sistem yang transparan untuk pengadaan barang dan jasa, nyatanya masih ada celah yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk bermain curang.

Meski pihak KPK sudah mengantisipasi potensi kongkalikong dalam sistem e-katalog. Menurutnya, KPK terus memperkuat pengawasan dan pendampingan kepada pemerintah daerah agar tata kelola pengadaan berjalan sesuai aturan. pencegahan, KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi terus melakukan pendampingan dan pengawasan kepada pemerintah daerah melalui instrumen Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP), di antaranya pada aspek perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (4/7).

Lebih lanjut, KPK meminta masyarakat turut mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, termasuk memanfaatkan kanal pengaduan jika menemukan indikasi korupsi.

Lima tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR dan preservasi jalan di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumatera Utara mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di KPK. 

Terkait dua perkara yang berbeda telah  ditetapkan lima orang sebagai tersangka imbas operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada Kamis (26/6) lalu. OTT i

Pertama, terkait proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara.
Kedua, terkait proyek di Satker PJN Wilayah 1 Sumatera Utara. Nilai kedua proyek itu sebesar Rp 231,8 miliar.

Mirisnya kasus -kasus tersebut terjadi di saat negara sedang melakukan efisiensi anggaran yang sudah sangat jelas dampaknya pada berkurangnya kualitas dan kuantitas layanan negara atas hak dasar rakyat dan pendanaan untuk sektor strategis semisal penonaktifan PBI, dana bansos, dana riset, militer dll. Disini kita bisa lihat bahwa negara kapitalistik ini terbukti telah  gagal dalam mengurus urusan rakyat dan memberikan solusi terhadap problematika kehidupan umat. dan kasus ini juga membuktikan bahwa sistem sekuler tidak bisa  di harapkan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Mirisnya politik demokrasi yang dijalankan saat ini justru menyuburkan politik transaksional yang telah menjadikan amanah kekuasaan hanya menjadi alat transaksi antara pejabat dengan para pemilik modal. selain itu dampak yg di hasilkan juga menjadikan korupsi semakin membudidaya dalam ranah kehidupan. semua ini karena tidak adanya sangsi yang  tegas dan membuat jera bagi para pelakunya. dan sistem sekuler yang menyebabkan seseorang melakukan perbuat  sesuai hawanafsunya.

Mirisnya kasus -kasus tersebut terjadi di saat negara sedang melakukan efisiensi anggaran yang sudah sangat jelas dampaknya pada berkurangnya kualitas dan kuantitas layanan negara atas hak dasar rakyat dan pendanaan untuk sektor strategis semisal penonaktifan PBI, dana bansos, dana riset, militer dll.

Disini kita bisa lihat bahwa negara kapitalistik neolib ini terbukti gagal dalam mengurus urusan rakyat dan memberikan solusi terhadap problematika kehidupan umat.dan kasus ini juga membuktikan bahwa sistem sekuler tidak bisa  di harapkan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Mirisnya politik demokrasi yang dijalankan saat ini justru menyuburkan politik transaksional yang telah menjadikan amanah kekuasaan hanya menjadi alat transaksi antara para pejabat dengan para pemilik modal, sehingga mereka lalai terhadap amanah yang seharusnya dia lakukan yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya.

Berbeda dengan Islam, kepemimpinan dalam Islam selalu berasaskan akidah Islam, seorang pemimpin 
Merasa bertanggung jawab atas amanah yang  telah di bebankan, sehingga dirinya selalu mastikan bahwa rakyatnya berjalan sesuai syariat Islam. amar ma'ruf pun menjadi kewajiban bagi seluruh rakyat sehingga besarnya kasus korupsi dapat di minimalisir bahkan di hilangkan. itulah apabila akidah Islam di jadikan asas dalam tatanan negara.

Karena Islam memilik separangkat aturan yang  mampu memberikan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya
apabila Islam diterapkan secara kaffah. karena islam mempunyai seperangkat aturan yang apabila di terapkan secara kaffah maka akan menjamin kesejahteraan masyarakatnya sehingga tidak ada celah sedikitpun bagi para pejabatnya untuk melakukan tindak korupsi seperti halnya yang dilakukan para pejabat di sistem demokrasi kapitalis.

Untuk itu sudah saatnya Islam diterapkan secara kaffah dalam naungan khilafah Rasyidah.