Korupsi Sumber Penyakit Yang Menggerogoti

Oleh: Liyanti Ummu Syifa

Kasus korupsi terus terjadi sampai saat ini, sekaligus merupakan masalah yang meresahkan, yang tidak hanya merusak diri dalam sendi-sendi kehidupan, tetapi juga masyarakat bahkan negara.

Menjamurnya korupsi sudah menjadi topik yang biasa muncul di media, seperti baru-baru ini terjadi, mencuatnya kasus korupsi di Bank BRI plat merah EDC (elektronik data capture), merupakan perangkat alat dalam pembayaran sistem elektronik, alat ini biasa digunakan untuk transaksi debit maupun kredit di sejumlah sektor perbankan.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan adanya dugaan korupsi dalam proyek pengadaan mesin EDC, pada periode 2020 sampai 2024, nilai proyek tersebut mencapai 2,1 triliun, dengan beberapa saksi dan bukti yang sudah dikumpulkan, Jakarta beritasatu.com, Senin 30 Juni 2025.

Tidak hanya sampai disitu, munculnya beberapa kasus yang proses hukumnya masih belum tuntas, dan penuh dengan drama seperti kasus jalan di Sumatera Utara.

Mengutip dari Kumparan News, 4 Juli 2005, terungkapnya kasus sistem e-katalog korupsi proyek jalan di Sumatera Utara, ditemukan kong kalikong pada sistem e-katalog tersebut dalam pengadaan barang dan jasa, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, bahwa pihaknya sudah melakukan pengawasan dan pendampingan, akan tetapi masih ada celah yang dicurangi dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ironisnya kasus-kasus ini muncul di tengah upaya pemerintah melakukan efisiensi anggaran, yang jelas-jelas berdampak pada minimnya kualitas dan kuantitas layanan negara atas hak dasar rakyat, serta pendanaan pada sektor strategis, seperti penonaktifan PBI (penerima bantuan iuran), pengurangan token guru, dana bansos, riset, militer dan lain-lain.

Dari beberapa fakta di atas, semakin jelas negara berparadigma sekuler kapitalis ini, telah gagal dalam mengurus urusan rakyat, serta gagal dalam memberikan solusi masalah kehidupan. Sistem kapitalis sekuler tidak mampu mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.

Politik demokrasi yang saat ini dijalankan, justru menyuburkan politik transaksional, sehingga menjadikan amanah kekuasaan sebagai alat transaksi antara pejabat dan para pemilik modal, serta membudayakan praktek korupsi, yang menyisir semua level ranah kehidupan masyarakat.

Berbeda dengan sistem Islam, konsep kepemimpinan yang berasas aqidah, akan menjadikan kehidupan sesuai aturan dan tuntunan syariat, syarat dengan moral kebaikan dan praktik nahimunkar, sehingga terwujud masyarakat yang adil sejahtera.

Islam memiliki perangkat aturan, apabila diterapkan secara keseluruhan akan mampu meminimalisir munculnya kasus pelanggaran, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain. Serta pada saat yang sama tetap mampu menjamin kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak membuka celah-celah kerusakan termasuk pelanggaran hukum.

fakta sejarah telah mengungkap kegemilangan Islam, yang menjadi bukti bahwa masyarakat hidup ideal tanpa korupsi, dan penyimpangan benar-benar bisa dicegah, sehingga masyarakat baik rakyat maupun pemimpinnya benar-benar hidup dalam kebahagiaan, ketenangan dan keberkahan, serta kesejahteraan tanpa tandingan, ketika Islam diterapkan dalam naungan khilafah islamiyah.

wallahualam bishawab.