Kontroversi Rencana Netanyahu: Migrasi Warga Gaza ke Negara Lain

Netanyahu mengusulkan pembentukan komite untuk menindaklanjuti isu migrasi ini dan memastikan bahwa warga yang berminat pindah ke negara ketiga dapat melakukannya. Sementara dunia menunggu respon resmi, rencana kontroversial ini terus menjadi sorotan dalam situasi konflik yang kompleks di Timur Tengah.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memicu kontroversi dengan mengusulkan rencana 'migrasi sukarela' bagi warga Palestina di Gaza ke negara-negara lain. Pernyataan ini disampaikan dalam sidang parlemen tertutup, di mana Netanyahu menyatakan bahwa sejumlah negara, termasuk Kanada dan mantan duta besar AS untuk PBB, Nikki Haley, berminat dengan usulan tersebut.

Dalam sidang tersebut, anggota parlemen Partai Likud, Danny Danon, mengungkapkan bahwa Israel aktif mencari negara-negara yang bersedia menerima warga Gaza. Sementara beberapa negara dan lembaga internasional mengecam ide 'migrasi paksa' terhadap warga Palestina di Gaza, belum ada tanggapan resmi dari otoritas Palestina dan Hamas terkait usulan ini.

Sejak serangan Hamas pada 7 Oktober, Israel telah menggempur Jalur Gaza, menyebabkan lebih dari 20.700 warga Palestina tewas dan 54.536 lainnya terluka. Di sisi lain, sekitar 1.200 warga Israel diperkirakan tewas dalam serangan Hamas. Dampak serangan tersebut membuat sekitar setengah dari perumahan di wilayah pesisir Gaza rusak atau hancur, dan hampir dua juta orang mengungsi, menghadapi kekurangan makanan dan air bersih yang mendesak.

Meski rencananya masih menuai kritik, Netanyahu mengusulkan pembentukan komite untuk menindaklanjuti isu migrasi ini dan memastikan bahwa warga yang berminat pindah ke negara ketiga dapat melakukannya. Sementara dunia menunggu respon resmi, rencana kontroversial ini terus menjadi sorotan dalam situasi konflik yang kompleks di Timur Tengah.