Kesenjangan Sosial Tampak Jelas di Sistem Kapitalisme Sekuler

Oleh: Umi Silvi

Saat ini, masyarakat Indonesia menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang signifikan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) di beberapa daerah. Kebijakan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran telah memicu efek domino yang memberatkan masyarakat, termasuk kenaikan PBB sebagai konsekuensi dari pengurangan dana APBN untuk transfer ke daerah, sehingga pemerintah daerah terpaksa mencari sumber pendapatan alternatif.

Publik dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa gaji dan tunjangan anggota DPR bisa menembus lebih dari Rp100 juta per bulan. BeritaSatu (20 Agustus 2024) menulis, “Total gaji dan tunjangan anggota DPR mencapai sekitar Rp100 juta per bulan. Jumlah ini dinilai menyakiti hati rakyat yang masih bergelut dengan kesulitan ekonomi.” Jumlah yang fantastik ini seakan menampar wajah rakyat kecil yang tiap hari berjibaku dengan harga kebutuhan pokok yang terus meroket.

Tidak berhenti di situ, berbagai tunjangan lain pun turut menyertai. Tempo (22 Agustus 2024) mengungkapkan, “Anggota DPR juga mendapat tunjangan bensin Rp7 juta per bulan dan tunjangan beras Rp12 juta per bulan, selain berbagai fasilitas lain yang sudah disediakan negara.” Sementara BBC Indonesia (23 Agustus 2024) mengutip pandangan pengamat yang menilai, “Pendapatan fantastis tersebut tidak sepadan dengan kinerja DPR yang kerap mengecewakan publik.”

Merespons anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR berjoget-joget ditengah kenaikan berbagai pajak yang dibebankan rakyat, Direktur Pamong Institute Drs Wahyudi Almaroky, mengatakan, publik sudah tau lembaga tersebut buruk.

Sebenarnya publik sudah tahu lembaga tersebut (DPR) citranya sudah buruk, dengan kondisi ini (berjoget-joget) justru menambah (buruk), jadi persoalannya hanya menambah buruk lagi, atau tambah kehilangan legitimasi atau legalitas mereka untuk disebut wakil rakyat yang baik," ujarnya di akun YouTube Khilafah News, Sabtu (23/8/2025), Pejabat 'Goyang', Rakyat 'Kejang'?

Itu sudah jelas meyakiti rakyat dan tidak sesuai dengan fungsi dan tugas mereka, ditambah lagi secara etis mereka tidak etis, ditambah lagi juga bukan soal etika aja ternyata persoalan hukum mereka juga banyak yang tersangkut kasus korupsi maupun pidana yang sifatnya personal maupun korupsi bersama-sama dan ini bukan hanya sekali dua kali tetapi memang terjadi berkali-kali di tubuh institusi tersebut" paparnya.

Sangat wajar jika rakyat marah dan merasa dikhianati. Di saat rakyat mengalami hidup susah akibat kebijakan pemerintah yang menerapkan efisiensi anggaran, para anggota legislatif justru tertawa bahagia menerima tunjangan kebutuhan hidup mewah. Bahkan sangat wajar kondisi kesenjangan antara rakyat dengan kondisi elit pejabat kita temukan di tengah penerapan system politik demokrasi kapitalis. Bukti nyata karakter kapitalistik begitu dekat dengan kehidupan elit politik negeri ini.

Sebab, harga politik itu mahal dalam negeri demokrasi. Jadi, adanya politik transaksional menjadi keniscayaan karena mendapatkan ‘cuan’ adalah tujuannya. Dan merekalah penentu jumlah besaran anggaran demi kepentingan di kalangan mereka sendiri. Sedangkan rakyat sengaja hanya dijadikan ‘bancakan’ politik agar mereka sampai di kursi jabatan yang diinginkan.

Ketidakpuasan rakyat terhadap DPR bukanlah cerita baru. Tingkat kehadiran anggota dewan yang sering rendah, kualitas undang-undang yang sering bermasalah, hingga banyaknya legislator yang terjerat kasus korupsi semakin menguatkan kesan bahwa posisi mereka lebih sering menjadi privilege ketimbang amanah. Maka, pertanyaan besar pun mencuat: bagaimana mungkin di tengah ekonomi yang seret, wakil rakyat justru hidup dengan fasilitas mewah dari uang rakyat sendiri?

Jawabannya bisa ditemukan pada sistem yang menaungi kehidupan politik hari ini, yakni demokrasi kapitalisme. Dalam sistem ini, kesenjangan adalah sesuatu yang wajar. Politik dijalankan dengan logika transaksional, di mana jabatan menjadi alat investasi. Biaya besar yang dikeluarkan sejak kampanye hingga negosiasi politik membuat banyak politisi menganggap kursi DPR sebagai jalan untuk mengembalikan modal dan meraup keuntungan. Dari sanalah muncul keputusan-keputusan yang justru menguntungkan mereka sendiri, termasuk soal gaji dan tunjangan.

Melemahkan teladan kepemimpinan. Para anggota DPR seharusnya menjadi teladan dalam pengorbanan dan integritas, terutama di masa sulit. Ketika mereka justru menerima tunjangan besar, masyarakat bisa melihatnya sebagai contoh kepemimpinan yang egois.

Beban fiskal tidak proporsional. Gaji dan tunjangan DPR yang besar menyedot dana negara yang seharusnya bisa dialokasikan untuk sektor produktif, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ini bisa melemahkan efektivitas program-program pelayanan publik.

Risiko konflik kepentingan. Tunjangan besar yang diberikan kepada DPR, termasuk untuk membayar pajak mereka, dapat menciptakan kesan bahwa kebijakan fiskal dan pengawasan anggaran berisiko dipengaruhi oleh konflik kepentingan pribadi.

Dengan demikian, tingginya gaji dan tunjangan DPR di tengah upaya efisiensi anggaran dan kondisi ekonomi rakyat yang sulit bukan hanya menjadi persoalan anggaran negara, tetapi juga masalah moral dan keadilan sosial. Reformasi sistem penggajian pejabat publik yang berbasis kinerja, transparansi, dan akuntabilitas, sangat mendesak agar kepercayaan rakyat terhadap institusi politik tidak semakin tergerus.

Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk negeri ini telah memberikan tuntunan pengelolaan negara. Apalagi Islam memandang politik sebagai aktivitas mulia, karena terkait pengaturan urusan umat, agar rakyat merasakan kemaslahatan hidup.

Strategi Islam dalam pemberian gaji dan tunjangan kepada wakil rakyat (seperti anggota DPR) memiliki prinsip kuat dalam keadilan, tanggung jawab, efisiensi, dan kepatutan. Dalam konteks saat ini, prinsip-prinsip tersebut bisa menjawab soal ketimpangan gaji pejabat publik di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit.

Demikianlah, Islam mengajarkan bahwa pejabat publik adalah pelayan umat, bukan elite yang hidup di menara gading. Strategi Islam mendorong efisiensi anggaran, keadilan sosial, dan akuntabilitas yang kuat. Dalam konteks DPR Indonesia saat ini, penerapan prinsip-prinsip ini sangat relevan agar kebijakan dan gaji pejabat mencerminkan empati, tanggung jawab, dan integritas terhadap penderitaan rakyat.

Di sisi lain, Islam memandang bahwa jabatan adalah tanggungjawab besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Dalam Islam, wakil rakyat dipilih sebagai representasi rakyat dalam memberikan aspirasinya terkait perjalanan kepemimpinan kepala negara yakni Khalifah selama memimpin mereka. Bukan dalam rangka membuat atau melegislasi undang-undang. Dan jabatan mereka ini bukan hanya menjadi amanah dari rakyat tapi juga amanah Allah yang harus ditunaikan. Sehingga tidak terpikirkan menjadikan jabatan sebagai alat untuk meraih kepentingan pribadi. Sebab, keimanan kepada Allah sajalah yang menjadikan jabatan mereka selalu terjaga dalam ketaatan.

Islam juga mewajibkan setiap muslim, bukan hanya para pejabat termasuk wakil rakyat yang menjadi anggota Majelis Umat untuk ‘fastabikul khairat’ dalam menjalankan amanahnya. Karena amanah dalam Islam adalah bagian dari menjalankan kebaikan. Allah subhanallahu ta’ala berfirman dalam Al quran surat Al-Baqarah ayat 148, “Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Inilah yang menjadi motivasi setiap muslim termasuk wakil rakyat di dalam Islam dalam menjalankan amanahnya. Dan gambaran ini bisa kita saksikan saat Islam menjadi sistem kehidupan yang diterapkan oleh negara.