Kemerdekaan Kapitalisme Loading Delapan Dekade

Oleh: Nurjanah

80 tahun sudah negeri ini merdeka, tapi belum mampu menjamin kualitas pendidikan dan kesehatan di negeri ini. Seperti yang tampak di SD negeri 084 Ambalong yang terletak di Desa Embonatana Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Kepulauan Sulawesi Selatan.

Dimana kondisi sekolah nya begitu jauh tingkat kenyamanan serta fasilitas nya dengan gambaran sekolah layak di perkotaan, kondisi lantai yang beralas kan tanah, serta dinding dari papan kayu yang telah lapuk bahkan hingga berlubang, serta papan tulis yang telah usang hingga menyisakan lubang yang menganga, namun semua itu tidak menyurutkan semangat anak-anak serta para guru.

Mereka bertahan di perbatasan dengan menyimpan harapan suatu saat akan ada perbaikan. Mirisnya lagi anak-anak dengan terpaksa harus belajar dengan fasilitas seadanya sebab listrik masih belum tersambung ke desa tersebut.

Tak hanya itu akses jalan menuju desa juga tak kalah mencengangkan, jalan tanah yang tidak dilapisi aspal berubah menjadi kobangan lumpur ketika hujan turun yang hanya bisa di lewati oleh motor yang telah di modifikasi khusus supaya bisa menembus becek lumpur, genangan, serta sungai, sebab jembatan kayu untuk menempuh desa-desa sudah sangat rapuh. Rabu, 13/8/2025 kompas.com.

Permasalahan di seko hanya lah secuil masalah buram di negeri ini, masih banyak kesenjangan lain yang tak kunjung usai. Adapun permasalahan lainnya yang di jabarkan oleh wakil ketua komisi X DPR RI Lalu Hardian Irfani bahwa angka partisipasi pendidikan tingkat tinggi di Indonesia hanya kisaran 30-40 persen. kamis, 14/8/2025, jakarta CNN Indonesia.com.

Selain itu ada juga penjabaran Hesti lestari selaku pengurus unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, bahwa jumlah puskesmas dan rumah sakit umume masih belum mampu menunjang seluruh layanan kesehatan masyarakat, karena masih kurangnya layanan terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil dan anak. Selasa  29/7/2025 jakarta KBRN.com

Untuk mencetak generasi yang berakhlak mulia tidaklah cukup hanya dengan pergantian kurikulum, infrastruktur pendidikan haruslah merata, agar tidak hanya meninggalkan luka yang tak kunjung sembuh.
Seharusnya dalam 80 tahun kemerdekaan ini sudah banyak perbaikan yang dapat dirasakan oleh masyarakat namun faktanya sangat jauh dari harapan.

Sistem yang diemban negara saat ini, melahirkan liberalisasi serta komersialisasi sehingga isi dompet menjadi penentu kualitas pendidikan, selain itu hal ini tak hanya berimbas pada pelajar daerah terpencil saja, bahkan di kota-kota besar pun banyak keluarga yang tidak mampu untuk menyekolahkan anak mereka di sekolah yang berkualitas disebabkan faktor biaya yang sangat tinggi.

Kesenjangan pendidikan yang terjadi saat ini sejatinya bukanlah sekedar persoalan teknis kurikulum atau lemah nya pemerataan fasilitas, namun masalah ini adalah konsekuensi logis dari penerapan sistem kapitalisme liberal, yaitu sistem yang hanya berorientasi pada keuntungan segelintir korporat dan bukan pada kesejahteraan rakyat.

Selain itu negara hanya berperan sebagai regulator yang abai terhadap tanggung jawabnya dalam menjamin pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh rakyat nya, seperti inilah definisi pemimpin yang lahir dalam sistem demokrasi kapitalisme. 

Islam memberikan solusi yang mencerahkan, dalam negara Islam yang berada di bawah naungan khilafah pendidikan senantiasa dipandang sebagai kebutuhan dasar publik, sehingga wajib di penuhi oleh negara

Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda :
Pemimpin (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia akan dimintai pertanggung jawab atas yang di pimpin nya.(HR.Al Bukhari dan Muslim).

Oleh karena itu Islam memastikan seluruh rakyat nya, baik itu muslim atau pun non muslim, kaya atau miskin, baik itu di kota atau pun pelosok semua mendapatkan akses pendidikan yang sama, gratis serta berkualitas, hingga tidak ada komersialisasi ataupun liberalisasi.

Dalam Islam semua yang berkaitan dengan dunia pendidikan, mulai dari sarana pra sarana, gaji guru, media pembelajaran bahkan tunjangan siswa di tanggung sepenuhnya oleh negara, termasuk semua sarana dan prasarana infrastruktur di sediakan oleh negara. 

Semua yang menjadi sarana serta prasarana pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta fasilitasi yang lainya rusak, atau pun terabaikan. transportasi lainnya,  sebab semua itu adalah fasilitas publik yang menunjang aktifitas masyarakat, termasuk dalam menempuh pendidikan.

Negara senantiasa memastikan ketersediaan nya sarana pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang berkualitas, serta memastikan jalan yang memadai untuk menuju pelosok. sehingga akses menuju sekolah, pasar, layanan kesehatan.

Untuk menunjang semua itu, khilafah menjalankan kebijakan ekonomi syariah, Sehingga sumber daya alam tidak boleh di kuasai individu atau swasta, kekayaan alam hanya boleh dikelola  negara sehingga hasil nya masuk ke baitulmal atau yang di sebut pos kepemilikan umum, dan dari dana inilah negara mampu membiayai segala akses pendidikan, akses kesehatan serta layanan publik lainnya.

Wallahu alam bissawab