Kemerdekaan Benarkah Milik Rakyat?

Oleh: Sri Runingsih
Aktivis Dakwah

"Ristadi" selaku Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengungkap, terhitung dari Agustus 2024 hingga Februari 2025, telah terjadi pengurangan tenaga kerja secara signifikan.

"Berdasarkan klasifikasi KBLI, terdapat 939.038 pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di 14 sektor usaha." Begitulah hasil dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Penyerapan tenaga kerja tercatat tumbuh sebanyak 523.383 orang pada periode yang sama. Dengan demikian, terjadi pengurangan tenaga kerja sebanyak 415.655 orang, secara total.

Ristadi menegaskan pengurangan tenaga kerja yang paling banyak terjadi di sektor tekstil. Begitulah keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, pada Jum'at 8 Agustus 2025. (Metrotv)

Nah, dalam hal ini sebenarnya banyak kepiluan yang mendalam khususnya dirasakan rakyat Indonesia terkait dengan maraknya PHK yang terjadi selama ini, momentum kemerdekaan yang digadang-gadang terbebas dari penjajahan nyatanya tidak mampu memerdekakan penghidupan rakyat yang kian memprihatinkan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ristadi yang memaparkan bahwa penurunan tenaga kerja semakin lama semakin drastis, ini membuktikan bahwa pemimpin belum bisa menjamin pekerjaan yang baik untuk rakyat. Bahkan rakyat terancam tidak memiliki pekerjaan, lalu apa yang harus dilakukan oleh rakyat kedepannya, padahal untuk mendapatkan pekerjaan di Negeri sendiri tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

Nyatanya banyak dari Tenaga Kerja Indonesia yang berangkat ke Negara lain dengan dalih bahwa persyaratan yang ditawarkan disana tidak seribet dan sesulit sebagaimana di Indonesia. Hal ini seharusnya menjadi kacamata besar dan kesadaran berpikir bagi pemimpin.

Ditambah lagi dengan sistem kapitalis sekuler yang diterapkan di Negeri ini yang menjadikan penguasa hanya mementingkan dirinya sendiri, lalu dimanakah letak kemerdekaan yang sebenarnya?

Padahal Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, dan hasil bumi yang tiada habisnya, lalu bagaimana dengan pengelolaannya? dan siapa yang menikmati hasilnya?

Bahkan untuk menjadi buruh pekerjanya saja rakyat harus memiliki standard dalam pendidikan, dan banyak kriteria lainnya lagi yang harus dipenuhi, apakah ini adil untuk rakyat?

Beginilah hasil dari penerapan kapitalis sekuler yang diterapkan di Negeri ini, dimana keuntungan menjadi tujuan utamanya, walaupun rakyat harus menjadi sasarannya.

Lalu bagaimanakah nasib rakyat kalau di Negeri sendiri saja sulit mendapatkan pekerjaan? Padahal untuk melanjutkan kehidupan manusia butuh makan dan tempat tinggal yang memadai, namun nyatanya pemimpin seolah menutup mata akan hal itu. harga kebutuhan pokok kian melejit, sementara pendapatan tidaklah sebanding dengan pengeluaran, alhasil tindakan kejahatan kian meningkat, pencurian dan perampokan merajalela dengan alasan keterpaksaan daripada tidak makan. Nah, kalau sudah begini rakyat lagi yang akan disalahkan, sementara para koruptor yang memakan hak rakyat malah dilindungi oleh negara.

Dalam hal ini masihkah bisa dikatakan kemerdekaan milik rakyat?
Apakah benar rakyat merdeka dari segala kesengsaraan yang tengah dirasakan saat ini? Lalu siapakah penjajah yang sebenarnya?

Didalam Islam segala kekayaan alam adalah sarana untuk mengayomi dan mensejahterakan umat. Kepemilikan atas sumber daya alam terbagi atas kepemilikan umum, kepemilikan negara, dan kepemilikan individu. Sehingga segala sumber daya alam yang melimpah dan tidak terbatas jumlahnya merupakan kepemilikan umum, dan diharamkan untuk dikuasai secara individu maupun negara.

Kalaupun dikelola oleh Negara pastilah hasilnya juga untuk umat, begitu pula pengelolaannya selalu melibatkan umat sebagai sarana pekerjaan untuk mereka, mulai dari tenaga ahli hingga tenaga terampil. Jadi sama sekali tidak melibatkan orang-orang asing didalamnya.

Mengingat kekayaan sumber daya alam yang melimpah yang Allah berikan di negeri-negeri kaum muslim, hal ini menjadikan  sumber pemasukan keuangan yang luar biasa. Dan kesemua itu adalah untuk umat, sehingga tersejahterakanlah kondisi umat dalam negara Islam. (Mata Banua)

Seorang pemimpin juga tidak dibenarkan mengambil keuntungan pribadi dari apa yang diusahakan untuk umat, karena tugas seorang pemimpin adalah sebagai pelayan bagi umatnya.

Bukan hanya dalam hal pekerjaan, pemimpin dalam Islam juga menjamin penghidupan yang layak serta memenuhi segala kebutuhan umat tanpa pandang pilih, termasuk pula dalam hal pendidikan dan kesehatan, Negara sudah menjaminnya.

Sabda Rasullullah SAW: "Imam (khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR. al-Bukhari)

Masyaallah, begitulah indahnya bila hidup dalam naungan Islam, tidak akan ada rakyat yang tertindas apalagi terdzolimi, karena hukum yang diterapkan di Negara adalah hukum Allah, bukan hukum buatan manusia.

Sehingga seluruh alam bahkan hewan sekali pun akan tersejahterakan didalam negara Islam tentu saja dalam bingkaian Khilafah Islamiyah.

Wallahu'alam bishawab