Janji Bergizi yang Berujung Tragedi

Oleh : Puspa Ratnaningsih

Kasus keracunan makanan bergizi gratis (MBG) di Kota Bogor menyisakan luka dan pertanyaan besar. Sekitar 214 siswa dari 13 sekolah menjadi korban setelah menyantap makanan yang disediakan dalam program MBG. Gejala yang dialami mulai dari mual hingga diare, dan jumlah korban terus bertambah. Pemerintah Kota Bogor pun menetapkan kasus ini sebagai kejadian luar biasa (KLB). Ironisnya, makanan yang seharusnya menjadi sumber gizi justru berubah menjadi sumber petaka. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya bakteri E. coli dan Salmonella dalam beberapa hidangan yang disajikan. Fakta di lapangan menyebutkan bahwa ada telur ceplok dimasak malam sebelumnya untuk disajikan keesokan harinya. Bisa dibayangkan bagaimana kualitas makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita.

Pertanyaannya, mengapa program ini dipaksakan? Banyak pihak menilai bahwa sejak awal, MBG berjalan tergesa-gesa hanya demi memenuhi janji politik. Tanpa perencanaan matang, tanpa evaluasi berkala, dan tanpa sistem pengawasan yang ketat, program ini justru melahirkan masalah baru. Padahal, memberikan gizi bukan sekadar bagi-bagi makanan. Gizi yang baik tidak akan datang dari dapur yang dipaksa mengejar kuantitas, tetapi dari kondisi keluarga dan masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh. Di sinilah akar masalahnya, selama kesejahteraan rakyat hanya menjadi komoditas politik, dan bukan tujuan utama kebijakan, maka program sebaik apa pun akan gagal di tengah jalan.

Sayangnya, sistem saat ini menuntut citra lebih daripada solusi. Semua dikejar cepat, semua harus tampak berjalan, meskipun isi dan dampaknya bisa membahayakan. Inilah wajah sistem kapitalis yang menilai keberhasilan dari pencitraan dan angka-angka, bukan dari keselamatan dan kesejahteraan nyata rakyat.Sudah saatnya kita berpikir lebih mendalam: gizi tak cukup hanya dipenuhi lewat program cepat saji dari pemerintah. Yang kita butuhkan adalah sistem kehidupan yang memastikan keluarga-keluarga mampu mencukupi kebutuhan anak-anaknya sendiri. Dan ini hanya mungkin terwujud dalam sistem yang adil dan berpihak sepenuhnya pada rakyat, bukan pada pencitraan kekuasaan.