Jalan Rusak, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Oleh: Aisha El-mahiroh

Zaman sekarang teknologi semakin sulit namun jalan tetap sulit diakses. Terlihat dari kondisi infakstuktur jalan di kota Banjar, Desa Rajasari, kecamatan Langensari, mengalami rusak parah hingga menimbulkan kecelakaan. Warga mengakui jalan rusak di kota Banjar ini sudah yang tahun ini tanpa adanya perbaikan jalan. Padahal hampir setiap Minggu selalu ada pengendara terutama pengendara motor yang melewati jalan tersebut. Selain itu, jalan tersebut merupakan akses vital menuju pusat kota Banjar dan kantor desa. Sehingga warga pun menjadi sulit untuk mengakses jalan menuju tujuannya.

Kepala desa Rajasari, Ahmad Afrizal Rizqi. Menegaskan bahwa jalan merupakan aset milik kota. Ia sudah berkali-kali menyampaikan aspirasinya ke wali kota agar Pemerintah Daerah (SIPD) namun belum pernah diakomodasi yang menunjukkan tidak ada kepedulian terhadap rakyat. Hal tersebut memberikan memberikan kekecewaan yang mendalam bagi warga kerena merasa diabaikan oleh wakil rakyat. (BANJAR, RADARTASIK.ID)

Jalan umum merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat titik dengan adanya jalan umum, masyarakat dapat memenuhi hajat hidupnya dengan lancar ketika jalan tersebut rusaknya tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat namun dapat menimbulkan bahaya bagi keluarga kejadian pengendara motor jatuh karena jalan yang berkembang anak sekolah kecelakaan hingga seragamnya kotor oleh lumpur seringkali terjadi titik oleh karena itu, jalan yang rusak perlu perhatian khusus dari Pemerintah.

Namun sayangnya, saat ini jalan rusak tidak menjadi suatu yang serius bagi pemerintahan yang menganut kapitalisme seperti ini, pemerintah lalai dalam mengurusi urusan rakyat. Pasalnya, para penjabat negara sibuk mengurusi kepentingan sendiri dan kepentingan rekan-rekannya dari pada mengurusi kepentingan rakyatnya. Pemerintah lebih menuruti permintaan oligarkii (para pemodal besar) dari pada mendengarkan aspirasi rakyatnya. Seperti inilah nyatanya yang kita rasakan, bagaimana rakyat bukan menjadi alasan pembuatan kebijakan, namun hanya manfaat dan kepentingan yang akan diperoleh para pemerintahan.

Pembangunan yang dilakukan pemerintah nyatanya tidak memenuhi kebutuhan rakyat. Pembangunan hanya tentang pencitraan saja. Ketika Citra mereka terusik, maka cepat-cepat memperbaiki apapun yang rusak kelayakan seorang pahlawan. Seperti fenomena polisi India yang datang ketika penjahat telah tertangkap hanya citra yang mereka pedulikan. Demikian pula, persoalan akan ditangani jika sudah viral di media sosial. Itulah yang terjadi ketika negara menganut sistem kapitalisme yang rusak.

Berbanding terbalik dengan sistem Islam yang mendapatkan Khalifah (pemimpin ) sebagai pelayan rakyat untuk menjamin kebutuhan masyarakat tidak termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur, pemerintah akan menjamin kelancaran dalam mengakses jalan untuk memenuhi hajar hidup rakyat. Khalifah akan mendahulukan pembangunan infrastruktur yang jika ditunda akan menimbulkan bahaya bagi warga.

Pembangunan aspek faktor sangatlah penting untuk kesejahteraan umat titik dana pembangunan diambil dari APBN atau Baitul mal secara keseluruhan. Meskipun dana Baitul maha tidak ada, pembangunan infrastruktur yang mendesak harus tetap dibangun. Dalam keadaan seperti ini, negara bisa memungut pajak (dhoribah) dari rakyat yang kaya. Namun, apabila pemungutan dhoribah memerlukan waktu lama sedangkan pembangunan tidak dapat ditunda, maka negara boleh meminjam kepada pihak lain. Seperti itulah pembangunan infrastruktur karena hal ini menyangkut kemaslahatan umat.

Disisi lain rakyat pun berhak menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat yang terhimpun dalam majelis umat. Selain itu wakil pun secara aktif memperhatikan permasalahan-permasalahan umat dalam menyampaikannya kepada Khalifah wakil rakyat tidak akan membiarkan umat dalam kesusahan, dengan demikian setiap permasalahan akan segera teratasi dan tidak menimbulkan keresahan warga. Masyarakat akan sejahtera di bawah naungan Islam.

Kondisi sekarang telah menunjukkan bahwa negara kita membutuhkan sistem itu, yakni sistem Islam.