Islam Solusi Hakiki bagi Pekerja

Oleh : Ummu Fauzi
Pegiat Literasi

Sungguh sangat memprihatinkan nasib sebagian karyawan pabrik. Sudah jatuh tertimpa tangga, belum selesai persoalan yang satu, sudah datang masalah lain. Di tengah kesulitan ekonomi yang kian sulit, gelombang PHK datang membayangi hingga membuat pekerja was-was dan khawatir.  Karena di saat harga bahan pokok melangit sumber penghasilan pun terancam hilang, bahkan  THR yang diandalkan sebagai pemasukan tambahan hanya akan jadi angan-angan. 

Menurut data Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (KSPN) pada kuartal I/2024 terjadi PHK pekerja industri tekstil, di antaranya milik PT Sai Apparel Industries di Semarang yang mem-PHK sebanyak 8.000-an pekerja, atau PT Sinar Panca Jaya yang melakukan PHK massal terhadap 400-an pekerja menjelang hari raya. (ekonomibisnis.com, 27/3/2024)

Adanya gelombang PHK menjelang hari raya dianggap sebagai modus  perusahaan untuk menghindari kewajiban membayar tunjangan hari raya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan, tren PHK jelang lebaran banyak terjadi antara tahun 2018-2019. Pihak manajemen mengatur sedemikin rupa agar masa kontrak pekerja berakhir menjelang hari raya. Tetapi setelah mengadakan negosiasi dengan pihak perusahaan mereka mengaku kesulitan cashflow sehingga tidak ada jalan lain selain melakukan PHK. Jadi ketika ada PHK itu karena situasi perusahaan lagi sulit, modus PHK menjelang hari raya sudah  hampir tidak ada lagi hanya saja masih ada perusahaan nakal  yang mencari-cari cara agar bisa PHK untuk  menghindari THR. 

Senada denga Ristadi, Redma Gita Wirawasta Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia menyatakan ada fenomena yang bergeser, tidak semua perusahaan nakal. PHK bukan lagi momentum lebaran tetapi karena memang sejak kwartal III tahun 2022 cashflow industri tekstil terus tergerus, hal ini disebabkan  pasca covid dan serbuan produk impor yang masuk pasar domestik. Di sisi lain karena tensi geopolitik ekspor terganggu akibatnya perusahaan tekstil produksi tekstil (TPT) Indonesia semakin kesulitan. (CNBCIndonesia,  27/3/2024)

Gelombang PHK memang sangat berpengaruh kepada masyarakat karena sebagian besar mereka adalah karyawan pabrik. Apalagi di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit kehilangan sumber penghasilan merupakan masalah serius. Pengangguran dan kemiskinan telah menanti di depan mata walaupun ada bantuan seperti  BLT, Bansos  dan lainnya tetapi itu tidak menjadikan solusi komprehensif apalagi ketika bantuan tersebut tidak tepat sasaran. 

Melihat fakta di atas, karyawan dan perusahaan sama-sama menjadi korban kebijakan pemerintah yang bersifat sistemik. Kondisi geopolitik dunia mempengaruhi ekspor sedangkan kebijakan import terus dibuka. Membanjirnya produk luar terutama produk Cina  yang murah membuat produk lokal kalah bersaing. Yang mengakibatkan permintaan pasar menurun sementara biaya produksi tetap, yang akhirnya menyulitkan keuangan perusahaan.  Maka mau tak mau pihak perusahaan melakukan PHK untuk mengurangi pengeluaran. 

Selain itu, faktor penyebab adanya PHK adalah kebijakan impor, sistem kontrak dan perdagangan bebas. Pemerintah diketahui sangat getol  membuka keran impor setiap kali stok dalam negeri 'terbatas' hingga barang impor pun membanjiri pasar. Sudah sepantasnya  negara meninjau kembali kebijakan tersebut atau menutup rapat-rapat impor dan melakukan peningkatan produk lokal serta melakukan pengawasan terhadap industri agar  memperbaiki kualitas  barang sehingga bisa bersaing di pasar bebas.
 
Adanya kebijakan sistem kontrak sangat merugikan pekerja. Sistem ini tidak bisa menaikkan pekerja untuk menduduki suatu jabatan apalagi kenaikan upah, karena setelah habis masa kontrak karyawan akan diberhentikan dan akan menerima karyawan baru dengan gaji tetap dan status karyawan baru sehingga bebas dari berbagai tunjangan.  Sistem ini sangat menguntungan perusahaan dengan tidak mengeluarkan pembayaran berbagai tunjangan.
 
Begitu pula sistem perdagangan bebas  yang membebaskan produk luar masuk membanjiri pasar dalam negeri  yang tidak bisa bersaing dengan  produk luar. Ditambah Kurangnya pengawasan  serta perlindungan negara terhadap industri memberikan pengaruh terhadap kestabilan usaha.  Kondisi ini  satu keniscayaan dalam sistem ekonomi kapitalis. Negara hanya sebagai regulator yang berpihak kepada oligarki, dan abai akan kepentingan rakyat. Sistem kapitalis yang diterapkan oleh negara menjadikan setiap persoalan tidak ada solusi yang tuntas, kebijakan  yang dikeluarkan membawa masalah baru dan yang diuntungkan tetap pemilik modal sedang rakyat dibiarkan menyelesaikan masalahnya sendiri. 

Berbeda dengan Islam ketika diterapkan. Islam sebagai sistem yang sempurna menpunyai solusi atas setiap permasalahan. Kesejahteraan rakyatlah yang diutamakan oleh negara. Negara akan menerapkan aturan yang diturunkan  Sang Pencipta dan Sang Pengatur yaitu Al-Qur'an dan Sunah. Termasuk dengan penerapan sistem ekonomi Islam akan menghindari munculnya PHK. 

Dalam sistem ekonomi Islam impor bukan tujuan utama hanya sesekali dan bersifat urgen dimana stok dalam negeri benar-benar kurang sementara rakyat sangat membutuhkan. Negara akan mengutamakan industri lokal dengan kualitas dan kuantitas terbaik. Bahkan selain industri pabrik, banyak sektor lain yang banyak menyerap tenaga kerja mengingat SDA di negeri kaum muslim cukup melimpah semisal pertanian, perdagangan, tambang, hutan, laut dll.

Negara hanya akan menerapkan  sistem transaksi di sektor riil saja tidak akan ada sistem ribawi dan non riil. Perputaran barang  dari sektor riil akan berjalan lancar dan tidak ada penumpukan barang  atau stok  di suatu tempat. Dengan jumlah uang yang stabil maka penawaran dan permintaan tidak akan menjadi indikator dalam menaikan dan menurunkan harga barang. Pendistribusian barang dan jasa pun akan diatur pemerintah untuk memenuhi semua kebutuhan rakyatnya.

Sedangkan sumber daya alam yang melimpah akan dikelola negara yang hasilnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan umum seperti dalam bidang pendidikan,   kesehatan  dan keamanan dan fasilitas umum lainnya disediakan untuk rakyat secara gratis. Kondisi seperti ini akan membuat daya beli masyarakat kuat dan stabil, hasilnya industri akan terus berjalan dan  terhindar dari PHK.

Dalam Islam pemimpin negara  benar-benar berperan untuk menjaga dan melayani rakyat. Mereka paham benar dengan sabda Rasulullah saw: “Pemimpin adalah pengurus/pengembala dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang diurusnya (rakyat)."  (HR Al Bukhari)

Wallahu a’lam bishawwab