Ironi Kesehatan di Negeri dengan SDA Berlimpah

Foto: Gubernur Papua Matius D Fakhiri saat menemui keluarga Irene, ibu hamil yang meninggal karena lambat mendapat penanganan medis. (dok. Istimewa)

Oleh : Ika Kusuma

Gubernur Papua, Matius Derek Fakhiri, menyampaikan permohonan maaf mendalam sekaligus mengakui kebobrokan pelayanan kesehatan di Jayapura setelah sebelumnya Irene Sokoy, ibu hamil, meninggal bersama bayi yang dikandungnya setelah ditolak empat rumah sakit di Kabupaten dan Kota Jayapura. Matius bahkan mengatakan jika fasilitas kesehatan tidak dikelola dengan baik, hingga banyak peralatan kesehatan yang rusak. (kompas.com, 22 November 2025).
  
Sayangnya penolakan rumah sakit melayani ibu hamil bukanlah pertama kali, namun terjadi berulang di sejumlah wilayah negeri ini. Bahkan di tengah fakta jumlah kematian ibu hamil yang terus meningkat 3 tahun terakhir, kasus serupa terus berulang. Kenyataan ini jelas membuktikan betapa bobroknya pelayanan kesehatan di negeri ini. Prosedur administrasi yang berbelit-belit, bahkan lebih utama daripada kesehatan pasien. Kurang memadainya fasilitas kesehatan juga kerap menjadi alasan pasien tak bisa ditangani. Selain itu, kurangnya tenaga medis, tidak ada dokter spesialis, serta alasan dokter yang telah berumur membuat pasien kehilangan hak untuk dilayani dengan baik.

Fakta jika banyak RS negeri buruk pelayanannya membuat pasien lebih memilih RS swasta meskipun harus mengeluarkan biaya lebih, juga bentuk abainya negara. Negara seolah lepas tangan. Alih-alih menyediakan fasilitas kesehatan yang baik, negara justru lebih menyerahkan kewajiban pelayanan rakyat kepada pihak swasta.

Sungguh sebuah ironi kesehatan di negeri yang kaya sumber daya alamnya. Kesejahteraan harusnya dapat dirasakan setiap warga, namun fakta mereka tak pernah benar-benar bisa menikmati hasil dari kekayaan SDA tersebut. Bahkan jaminan atas kesehatan pun tak bisa mereka dapatkan. Inilah gambaran nyata rusaknya sistem kapitalisme. Kapitalisme memosisikan kesehatan sebagai komoditas ekonomi, bukan  hak dasar rakyat sehingga menjadikan motif pelayanan kesehatan menjadi motif bisnis materialistis.

Sejatinya pelayanan kesehatan adalah tanggung jawab negara. Negara berkewajiban memenuhi hak-hak rakyat, termasuk kesehatan yang merupakan kebutuhan pokok dasar masyarakat.
Semua rakyat mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dengan akses mudah dan berkualitas. Namun sayangnya, hal ini sangat mustahil terwujud  jika sistem yang dianut adalah kapitalisme sekuler seperti saat ini. Mirisnya lagi, sistem buatan manusia ini masih juga digunakan padahal jelas sekali problematik, sedangkan Allah telah merancang sistem yang sangat sempurna mengatur, yakni Islam.

Sistem Islam menempatkan negara tak hanya sebagai pemimpin, namun juga pemelihara umat, pelayan umat sekaligus pelindung bagi umat. Negara bertanggung jawab atas terpenuhinya semua hak dasar rakyatnya termasuk kesehatan. Dalam pemerintahan Islam (Khilafah), sarana dan prasarana kesehatan dipastikan tersedia dengan baik, mudah diakses, dan gratis. Ketersediaan tenaga medis dan spesialis jelas sangat diperhatikan sebagai bagian dari sarana dan prasarana kesehatan. Kesehatan mudah diakses sebab pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan tidak hanya di pusat kota namun juga di seluruh wilayah dengan kualitas yang sama bagusnya. 

Pembiayaan layanan kesehatan publik juga tidak dibebankan langsung kepada rakyat seperti iuran wajib BPJS saat ini. Semua dapat diakses secara gratis oleh publik. Hal ini sangat mungkin terwujud sebab negara mempunyai  sumber pendapatan yang sangat beragam, stabil, dan melimpah, antara lain dari pengelolaan SDA, fai’ dan kharaj, zakat, 'usyur, dan jizyah.

Kita tahu potensi kekayaan alam Indonesia  sangat besar. Jika sumber daya tersebut dikelola oleh negara dengan benar, hasilnya sudah pasti mampu membiayai semua kebutuhan rakyatnya, seperti kesehatan dan pendidikan gratis tanpa membebani masyarakatnya. Bahkan jika kita mau belajar dari sejarah, pada masa Rasulullah, fasilitas kesehatan seperti Khima' Rufaida  dibiayai oleh negara dan disediakan untuk umum. Sedangkan pada masa Khilafah ar - Rasyidah dan Daulah Abbasiyah didirikan Bimaristan ( rumah sakit umum) yang memberi layanan gratis, lengkap dengan perawatan spesialis hingga layanan kesehatan. Fakta sejarah menunjukkan bahwa negara Khilafah mampu menghadirkan kesejahteraan dan layanan publik berkualitas selama berabad-abad.

Jelaslah sudah yang menyebabkan rakyat telantar dengan segala macam problematiknya saat ini adalah keberadaan sistem kehidupan yang salah. Maka tak ada jalan lain untuk solusi hakiki atas layanan kesehatan yang adil dan merata selain penerapan sistem Islam kafah dalam naungan Khilafah.

Wallahualam bishawab.