Impor Menguntungkan Siapa?

Oleh: Ummu Zahra
Pemerhati Sosial dan Ibu Rumah Tangga

Viral dimedia sosial pidato Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, pada Selasa, 8 April 2025. Ia menyatakan keinginannya untuk menghapus pembatasan kuota impor terhadap komoditas yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, seperti pangan dan bahan baku industri.

Namun, Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Isy Karim menjelaskan wacana penghapusan kuota impor tersebut sejauh ini memang belum dibahas secara teknis dan rinci. Pembahasan terkait rencana tersebut harus tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan sektor hulu dan hilir. (cnnindonesia.com, 10/04/2025)

"Saya minta, ada menteri pertanian, menteri perdagangan, enggak usah ada kuota-kuota (impor) apalagi semua. Enggak ada kuota-kuota itu!" tegasnya.

"Siapa mau impor daging, silahkan! Siapa saja boleh impor. Mau impor apa? Silahkan! Buka saja. Rakyat kita pandai kok," sambung Prabowo. (tempo.co, 13/04/2025) 

Tentu saja pernyataan tersebut menuai polemik dimasyarakat karena secara garis besar, jika kuota impor komoditi pangan dan bahan baku industri dibuka secara besar-besaran tanpa batas/kuota. Kemudian masuk ke dalam negeri dengan kualitas baik dan harga yang lebih murah dibanding dengan produk lokal. Maka produk dalam negeri akan kalah saing dan menyebabkan produsen lokal serta umkm menengah kebawah akan gulung tikar.

Dengan pengadaan/pembatasan kuota impor saat ini saja pasar-pasar domestik Indonesia sudah kebanjiran produk-produk Cina seperti pakaian, perlengkapan rumah tangga, mainan anak-anak dan lain sebagainya. Belum lagi kebutuhan pokok seperti, beras, jagung, ikan, garam dan daging yang kesemua itu sudah menjadi rutinitas impor tahunan, dengan alasan karena produsen dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri.

Berbeda dalam pandangan Islam, sebuah negara yang menerpakan aturan Islam secara kaffah atau Daulah Khilafah, akan melakukan kegiatan perdagangan luar negeri impor-ekspor hanya dengan negara-negara yang tunduk/terikat perjanjian damai (mu'ahidun) atau kafir hukman. Tidak melakukan hubungan diplomasi apapun termasuk perdagangan (ekspor-impor) dengan kafir harbi fi'lan yang secara nyata memerangi Islam seperti As, Zionis, Prancis dan sejenisnya.

Untuk memenuhi kebutuhan primer 280 juta jiwa, Daulah akan mengelola sumber daya alam yang melimpah secara mendiri, menyediakan sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat dengan harga murah bahkan gratis, mengadakan swasembada disetiap desa agar tidak bergantung pada importir, hingga memberantas penjabat-penjabat rakus serta tengkulak-tengkulak nakal dengan sanksi yang tegas, agar harga pasar tetap stabil dan tidak merugikan masyarakat secara luas.

Daulah akan mengajak masyarakat hidup dengan sederhana dan tidak konsumtif terhadap barang-barang sekunder. Serta menyederhanakan pendistributsian produk-produk lokal dari petani langsung ke konsumen, mengayomi prosusen lokal agar mengupgrade produksinya dan layak untuk diekspor. Ekspor dalam negara Daulah tidak hanya untuk mendapat keuntungan semata, melainkan untuk dakwah dan jihad, agar Islam semakin menyebar luas dan memberikan ketentraman keseluruh penjuru dunia.

Wallahualam Bishshawab