Hiruk Pikuk Pagar Laut Yang Tak Kunjung Diusut, Hanya Islam Solusi Tepat!

Oleh: Dita Anggraeni
Muslimah Peduli Generasi

Bagaikan sebuah drama, pagar laut yang masih terlihat semrawut di pesisir laut yang tak kunjung diusut membuat geram masyarakat. Pasalnya, sampai sekarang belum diketahui siapa dalang dari pemasangan pagar laut tersebut. Keberadaan pagar laut misterius yang membentang sepanjang lebih dari 30 km di sepanjang pantai Laut Jawa Tangerang, Banten itu sebenarnya sudah diketahui sejak lama, namun sampai saat ini belum diketahui siapa pemiliknya.

Dilansir dari Balipost.com, Praktisi hukum sekaligus pengamat kebijakan publik, Yus Dharman mengatakan Pemagaran ataupun pematokan laut merupakan kejahatan korporasi. Ia meminta pelaku jangan berdalih pemagaran laut yang merugikan nelayan itu bagian dari proyek strategis Nasional (PSN) (1/2/2025)

Pemasangan pagar laut yang terindikasi ilegal karena tidak mengantongi izin ini tidak hanya melanggar hukum, namun juga merusak tatanan ekosistem laut, dan juga berpengaruh pada perekonomian masyarakat di sekitar pesisir karena susah dalam mengakses sumber daya laut. Contohnya saja nelayan yang harus memutar hingga 10 km untuk mengakses laut, yang tentu saja akan menambah biaya bahan bakar kapal para nelayan.

Pemerintah tidak boleh berlepas tangan atau diam dalam kasus ini. Siapapun pihak yang melakukan pelanggaran terkait pagar laut misterius ini harus ditindak tegas dan dihukum pidana, sekalipun dalang dibalik pagar misterius ini orang yang mempunyai posisi yg kuat di negeri ini. Hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kalau tidak pasti akan terjadi kasus-kasus serupa kedepannya.

Dalam pandangan Islam, laut merupakan kepemilikan umum yang harus dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Tidak boleh laut dikuasai oleh segelintir orang hanya untuk kepentingan pribadi. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi ini sekaligus menyediakan alam semesta dengan segala kekayaannya untuk kemakmuran umat manusia. Yang seharusnya manusia bisa menjaga kelestariannya dari kerusakan.

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفًا وَّطَمَعًاۗ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS.7:56)

Namun adanya sistem kapitalisme -liberalisme yang hanya berorientasi pada materi dan keuntungan membuat manusia berbuat seenaknya, menyebabkan kerusakan alam dimana-mana tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi setelahnya. Hutan digunduli, pasir dikeruk secara berlebihan, dan laut pun sekarang dipagari. Ketamakan manusia yang mengeksploitasi alam secara berlebihan dan hanya memikirkan keuntungan materi semata ini adalah buah busuk dari sistem kapitalis-liberal.

Sistem kapitalisme liberal menyebabkan munculnya korporatokrasi, dimana negara kalah dengan para korporat yang mempunyai banyak uang. Bahkan aparat negara justru menjadi fasilitator kejahatan terhadap rakyat, bekerja sama melanggar hukum yang mengancam kedaulatan negara.

Dalam Islam, kepemilikan terbagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan umum, negara, dan individu.

Dalam kepemilikan umum, negara dilarang menjualnya pada pihak individu maupun swasta. Pihak yang bertanggung jawab mengelola adalah negara. Hasil pengolahannya wajib dikembalikan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat.

Prinsip pengelolaan anggaran Khilafah ialah kesederhanaan dan kemampuan untuk mandiri dan menghidupi rakyat dengan mengoptimalkan kekayaan SDA dan aset yang dimiliki negara. Khilafah akan memaksimalkan pemasukan dari pos-pos pendapatan negara berupa pemasukan tetap, yakni fai, ghanimah, anfal, kharaj, dan jizyah. Selain itu, ada pemasukan dari hak milik umum dengan berbagai macam bentuknya dan pemasukan dari hak milik negara berupa usyur, khumus, rikaz, dan tambang.

Dengan mekanisme inilah, Khilafah membangun infrastruktur, menggalakkan eksplorasi, menstimulasi berbagai inovasi, menjadi negara industri, hingga menjadi negara tangguh dan disegani negara-negara dunia lainnya.

Hanya sistem Islam yang bisa mencegah adanya korporatokrasi, dalam sistem islam Pemimpin berperan sebagai pelindung dan pengurus rakyat. Dalam sistem islam kepemilikan umum seperti laut dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Jika ada yang menguasainya demi kepentingan kelompok tertentu, penguasa akan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan syariat islam, bukan hukum yang berasal dari akal manusia. Hukum dari Allah adalah satu-satunya hukum yang adil dan sesuai. 

Wallahu’alam