Hegemoni AS dan Pengkhianatan Kepentingan Umat

Oleh: Aktif Suhartini, S.Pd.I., 

Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok

Ramai dibahas, betapa sangat disayangkan dan mengecewakan ketika Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ikut bergabung dengan organisasi BOP, yang notabene didirikan oleh Amerika Serikat (AS) dan didukung penuh oleh Israel, yang memiliki kepentingan dalam penguasaan wilayah Palestina yang juga mayoritas penduduknya beragama Islam. Alasan yang terdengar manis, ingin mendamaikan konflik Israel dan Palestina, pada kenyataannya justru mengarah pada upaya mengusir rakyat Palestina dan menguasai wilayahnya untuk dijadikan bagian dari negara Israel.

Apa pun alasan yang disampaikan Presiden Indonesia dalam menjadikan keanggotaan BOP sebagai realisasi dari UUD 1945, yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia, tetap tidak dapat dibenarkan, terlebih ketika dalam perundingan tersebut negara Palestina tidak diikutsertakan. Indonesia yang memiliki hukum serta politik luar negeri yang berasaskan bebas dan aktif sudah seharusnya tidak memihak atau memblok salah satu pihak yang sedang bertikai.

Jika dilihat, AS merupakan Raja Dunia, label yang diberikan karena ia penguasa bangsa dunia, seluruh negara di dunia harus mengikuti apa pun kebijakan yang dibuatnya. Namun hal itu tidak berlaku di saat penyelesaian perang Iran dan Israel. Ternyata, di negaranya sendiri telah terjadi unjuk rasa besar-besaran, jutaan warga turun ke jalan dalam demonstrasi bertajuk "No Kings" pada Sabtu, 28 Maret 2026 (Kompas.com, 30 Maret 2026, 09:03 WIB). waktu setempat. 

Gelombang demonstrasi yang meluas di berbagai kota di AS dengan slogan “No King, No War” bukan sekadar ekspresi spontan kemarahan publik, melainkan akumulasi kekecewaan, ketidakpercayaan, dan ketakutan terhadap arah kebijakan negara yang dinilai menjauh dari prinsip demokrasi. 

Slogan ini mencerminkan penolakan terhadap kepemimpinan yang dianggap otoriter (No King) serta kebijakan perang yang dinilai tidak jelas dasar dan urgensinya (No War). Aksi ini menjadi salah satu yang terbesar di Amerika, dari New York hingga Kentucky, dengan jutaan warga turun ke jalan membawa satu pesan tegas: Amerika adalah republik, bukan monarki.

Tuntutan utamanya gerakan "No Kings" bukan sekadar aksi protes biasa. Ini adalah akumulasi kegerahan rakyat terhadap gaya kepemimpinan Trump yang dinilai otoriter dan didikte oleh elite miliarder. Koalisi lintas sektor ini menyuarakan tuntutan yang menyentuh berbagai isu krusial: Stop Kebijakan "Ala Raja": Menolak segala tindakan presiden yang mengabaikan kongres dan konstitusi, hentikan Perang Iran, mendesak AS menarik diri dari konflik berdarah di Iran, reformasi imigrasi, menolak razia agresif dan penahanan massal oleh pihak ICE, tarik aparat federal. 

Pernyataan kontroversial dari Donald Trump yang menyebut “perang adalah untuk minyak” semakin memperkeruh suasana. Jika benar demikian, maka perang bukan lagi soal keamanan atau stabilitas global, melainkan kepentingan ekonomi yang sempit. Pernyataan ini sekaligus membuka ruang kritik yang lebih luas, apakah nyawa manusia dan stabilitas dunia pantas dipertaruhkan demi sumber daya? 

Gelombang demonstrasi ini menunjukkan adanya jarak yang semakin lebar antara rakyat dan pemerintah. Ketika rakyat merasa tidak didengar, tidak dilibatkan, dan bahkan dirugikan oleh kebijakan negara, maka aksi protes menjadi saluran yang tak terelakkan. Di tengah dinamika global yang kompleks, keputusan untuk terlibat dalam konflik bersenjata seharusnya dilandasi pertimbangan matang, transparansi, serta kepentingan nasional yang jelas. Namun, banyak kalangan di Amerika, mulai dari pengamat politik, aktivis HAM, hingga tokoh publik, menilai bahwa arah kebijakan perang saat ini justru kabur dan cenderung dipengaruhi oleh kepentingan eksternal. Salah satu tudingan yang mengemuka bahwa kebijakan tersebut seakan mengikuti kepentingan negara lain, khususnya Israel, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi rakyat AS sendiri.

Sesungguhnya penganut paham demokrasi sangat bergantung pada kepercayaan publik, reputasi semacam ini menjadi beban serius. Kepercayaan adalah fondasi utama legitimasi kekuasaan, dan ketika fondasi itu retak, maka stabilitas pun ikut terancam. Ambisi Trump menguasai dunia dengan kebijakan militernya membuat utang negara AS berlipat dan menuju kebangkrutan. Utang nasional Amerika Serikat (AS) resmi menembus US$ 39 triliun (Rp 661.440 triliun) pada Maret 2026. Utang bengkak, menyusul lonjakan pengeluaran akibat konflik AS-Israel-Iran. Akibatnya utang per penduduk AS Rp 1,93 M. maka ditarik kesimpulan AS diambang kebangkrutan. 

Ditambah sikap Trump mendukung Israel untuk menguasai Palestina, bersekutu dengan Eropa dan negara-negara Teluk untuk kompak memerangi Iran telah membuka mata dunia dan warga AS akan kejahatan Trump dan hegemoni kapitalisme AS. Aksi demonstrasi di Amerika hari ini seharusnya menjadi refleksi, bukan hanya bagi pemerintahnya, tetapi juga bagi dunia. Bahwa kekuasaan tanpa kepercayaan adalah rapuh. Bahwa kebijakan tanpa legitimasi moral akan selalu dipertanyakan. Dan bahwa rakyat, pada akhirnya, adalah penentu arah sebuah bangsa. Demokrasi memang memberikan ruang bagi perbedaan pendapat, tetapi jika perbedaan itu berubah menjadi ketidakpercayaan yang masif, maka itu adalah tanda bahaya.

Di dalam perspektif Islam, hubungan antara pemimpin dan rakyat memiliki dimensi yang lebih dalam. Kepemimpinan bukan sekadar soal kekuasaan, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Seorang pemimpin yang adil akan mendapatkan dukungan rakyat secara alami, bukan melalui propaganda atau tekanan. Sebaliknya, pemimpin yang zalim atau tidak amanah akan kehilangan legitimasi, bahkan jika secara formal masih memegang kekuasaan. 

Dukungan rakyat bukan hanya soal angka atau statistik, tetapi tentang kepercayaan dan loyalitas yang tulus. Negara yang kuat bukan hanya karena militernya atau ekonominya, tetapi karena adanya kesatuan antara pemimpin dan rakyat. Ketika keduanya berjalan seiring, maka tantangan sebesar apa pun dapat dihadapi dengan lebih kokoh. 

Jika suara rakyat terus diabaikan, maka bukan tidak mungkin gelombang protes akan semakin besar. Namun jika dijadikan momentum untuk introspeksi dan perubahan, maka krisis yang terrjadi justru bisa menjadi titik balik menuju kepemimpinan yang lebih adil dan bijaksana.

Bergabungnya negara Indonesia dalam organisasi BOP merupakan pengkhianatan penguasa Muslim, sudah seharusnya bersekutu dengan AS harus diakhiri.  Umat harus terus disadarkan AS dan hegemoni kapitalismenya dan politik demokrasinya telah merusak dunia dan kehidupan antar bangsa. Umat Islam dan penguasa Muslim jadi korban adu domba demi kepentingan AS. 

Upaya penyadaran politik umat Islam harus semakin dideraskan, dibarengi dengan edukasi tentang politik Islam, sistem Islam dan kepemimpinan Islam. Mengajak umat dan penguasa Muslim untuk menggencarkan perjuangan penegakan Khilafah, agar tatanan dunia yang rusak diganti dengan tatanan syariah Islam.