Gaji DPR Super Mewah, Rakyat Hanya Dapat Ampasnya

Oleh: Ucy
Mahasiswi UMB

Informasi kenaikan gaji anggota DPR hingga Rp100 juta per bulan berhembus kencang di tengah perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI). Meski DPR tidak mendapatkan kenaikan gaji pokok, namun bertambahnya sejumlah tunjangan mempengaruhi gaji bersih yang diterima para wakil rakyat per bulannya. MetroTV ( 23/08/25)

Dengan naiknya  gaji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menjadi treding topik perbincang di tenga-tenga masyarakat setelah anggota DPR RI TB Hasanuddin menyebutkan gaji mereka mencapai Rp100 juta perbulan atau sekita 3 juta per hari. isu tersebut membuat ekonomi rakyat makin sulit, namun kasus ini dibanta oleh ketua DPR RI Puan Maharani. Puan menyebutkan anggita DPR mendapatkan uang kompensasi rumah karena tidak lagi memperoleh rumah jabatan atau rumah dinas. CNN Indonesia (23/08/25)

Di tengah sulitnya ekonomi rakyat ada aja gebrakanya gimana tidak si gaji para wakil rakyat mala di naikin hingga sampe Rp100 juta perbulan, secara otomatis itu melukai hati mungil rakyat gimana tidak masyrakat yang harus banting tulang demi bertahan hidup. Tapi mala Anggota DPR mendaptkan gaji fantastis tetapi kinerja minimalis, bahkan lebih parah tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Memang mereka wakil rakyat, tapi faktanya tidak merakyat soalnya rakyat mau hidup sejahtera contohnya ingin punya rumah, mobil, rasa pengen dihormati sekan-akan itu juga mereka wakilkan. wakil rakyat selalu dimanjakan subsidi mewah dari negara sedangkan rakyat tersiksa batin seolah-olah rakyat dipaksa mandiri dinegaranya sendiri. ini bukti dari kesenjangan sistem yang suda lumra terjadi mempraktikan ideologi sekuler kapitalisme.

Dengan menggunakan sistem kapitalisme otomatis melahirkan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi. Jelas sekali yang bermodal suda pasti berpotensi menguasi SDA bisa memperkaya diri atas segala kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dengan menerapkan ideologi kapitalisme ketimpangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Hidup sederhana sepertinya tidak ada dalam kamus sistem sekuler kapitalisme. Sistem ini memang mengajarkan gaya hidup hedonistik dan konsumtif, tidak terkecuali para pejabat negara. Mereka merasa harus mendapat kemudahan sarana, fasilitas, serta berbagai tunjangan selama menjabat amanah sebagai wakil rakyat.

Sementara itu, disisi lain rakyat terus-menerus dikejar pajak yang menjadi sumber terbesar pendapatan negara. Tidak ada tunjangan serta merta apa pun untuk rakyat. Beras, listrik, telepon, bahkan pekerjaan harus rakyat tanggung sendiri. Kalaulah ada bantuan sosial, paling itu hanya dirasakan sesaat. Sungguh berbanding terbalik dengan tunjangan anggota DPR. Ini sama halnya rakyat menghidupi berbagai kemewahan para wakilnya tetapi orang yang diwakili justru hanya mendapat ampasnya  yakni kesulitan ekonomi.

Sistem sekuler kapitalisme suda pasti  menjauhkan Islam dari kehidupan menjadikan para pejabat terlena dengan berbagai kenikmatan dunia yang ditawarkan dari kebobrokan sistem ini. Lahirlah anggota dewan yang nirempati, kebijakan pun sarat kepentingan politik sehingga apatis terhadap kondisi rakyat. Dengan adanya Jabatan dan kekuasaan menjadi alat untuk meraih kekayaan. Meski diberi gaji dan tunjangan mewah, hal itu tidak mencegah mereka berbuat khianat kepada rakyat.

Sistem islam mampu memberika kesejahteraan yang akan akan terus berjalan seiring dengan penerapan paradigma tentang rakyat dan penguasa. Islam memandang rakyat adalah pihak yang wajib dilayani dan dipenuhi kebutuhannya. Dalam perspektif Islam, distribusi kekayaan yang adil merupakan kunci untuk mengatasi kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi. Untuk menghilangkan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi, Islam sangat mengatur distribusi kekayaan secara adil agar harta tidak beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Allah Swt. berfirman, Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (QS Al–Hasyr: 7).

Jadi di dalam Islam membolehkan kepemilikan pribadi, tetapi menentukan bagaimana cara memilikinya. Islam juga telah memberikan izin kepada individu untuk mengelola harta yang menjadi hak miliknya dan telah menentukan bagaimana cara mengelolanya. Islam juga memperhatikan perbedaan kuat dan lemahnya akal serta fisik individu manusia sehingga karena perbedaan tersebut, Islam selalu membantu individu yang lemah serta mencukupi kebutuhan orang yang membutuhkan. Islam mewajibkan zakat bagi orang kaya yang hartanya telah mencapai nisab dan haul karena di dalam harta orang-orang kaya itu terdapat hak bagi fakir miskin.

Dengan begitu, keadilan dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Beban rakyat juga akan berkurang tatkala kebutuhan asasi mereka terpenuhi dan terlayani dengan baik. Dengan  mewujudka  Sistem Islam kafah akan menciptakan pejabat yang amanah serta wakil rakyat yang menjalankan tugasnya dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.