Fenomena Bendera One Piece

Oleh: Ummu Hurairah
Pemerhati Generasi  

Simbol ekspresi dan berpendapat yang ditampilkan masyarakat Indonesia berupa pengibaran bendera one piece peringatan HUT Ke-80 RI  menimbulkan fenomena pro dan kontra. Dari yang setuju hingga ancaman penjara karena dianggap mengganggu kedaulatan bangsa dan negara.      

Jika dulu selebrasi merah putih disimbolkan dengan gapura, bambu runcing dan bendera, kini pemaknaan kemerdekaan disimbolkan dengan gaya khas anak muda yang menandai tren perubahan perayaan kemerdekaan.    

Ratusan mahasiswa dari Aliansi BEM Surabaya melakukan aksi demonstrasi di gedung DPRD jawa Timur dengan mengibarkan bendera Jolly Roger dari anime One Piece pada 15/8(CNNIndonesia.com).        

Koordinator Aliansi BEM Surabaya Nasrawi mengatakan pengibaran bendera One Piece merupakan bentuk protes serta respons mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah belakangan.
“Bahwa kemerdekaan ini hanya omong kosong (tanpa keadilan),” kata Nasrawi.       

Kebijakan pemerintah tidak memihak kepada masyarakat. Bendera One Piece merupakan respon ketidakpuasan atas  carut-marutnya kebijakan pemerintah saat ini. Ini bukan ekspresi radikal, namun kepedulian masyarakat terhadap kondisi negara yang memprihatinkan saat ini. Kemakmuran dan kesejahteraan hanya dirasakan oleh kaum elite seperti penguasa, wakil rakyat, partai atau para pemilik modal. Rakyat kebanyakan justru hidup miskin. Menurut World Inequality Report 2022, dalam dua dekade terakhir kesenjangan ekonomi di Indonesia tidak mengalami perubahan signifikan. Laporan itu mencatat, selama periode 2001—2021 sebanyak 50% penduduk Indonesia hanya memiliki kurang dari 5% kekayaan nasional.

Ideologi  kapitalisme mustahil menciptakan keadilan. Jika menghendaki perbaikan, ideologi yang sahih yang akan membebaskan masyarakat dari keburukan kapitalisme.

Sistem yang benar

Dalam Islam, kedaulatan ada di tangan syariat Islam,  baik dalam perkara ibadah, makanan, pakaian, akhlak, muamalah, maupun sanksi. Dengan konsep kedaulatan ini, manusia akan terbebas dari penghambaan kepada sesama manusia. Status manusia di hadapan hukum semua sama, tidak ada yang lebih berkuasa membuat hukum sehingga bisa memaksakan kehendaknya kepada yang lain. Tidak ada kekhawatiran akan ada hukum yang menguntungkan satu pihak dan menzalimi pihak lain. 

Hukum-hukum Islam dipastikan tidak akan mengalami bongkar pasang karena  sesuai dengan fitrah manusia di mana pun dan kapan pun manusia berada, tidak didasarkan pada tempat dan zaman tertentu.
Islam juga memiliki aturan  yang mampu menyelesaikan seluruh masalah interaksi di dalam negara dan masyarakat, baik masalah pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, maupun politik, di dalam dan luar negeri.

Penguasa dalam Islam tidak akan mudah mengecap warganya melakukan tindakan makar saat mereka mengoreksi kebijakan penguasa. Mengoreksi penguasa merupakan bagian dari perintah Islam. Penguasa bertugas menerapkan Islam secara praktis, sedangkan rakyat memiliki kewajiban untuk melakukan koreksi jika kebijakan penguasa menyimpang dari Islam atau menzalimi rakyat. 

Demikianlah, jika konsep Islam diterapkan, roda pemerintahan akan lurus, keadilan akan tegak, kesejahteraan merata, penindasan pun sirna. Maka, penting membangun kesadaran politik umat agar kesadaran mereka terhadap ketakadilan yang terjadi mampu mengarahkan mereka dalam gerakan perjuangan yang sahih.

WallahuAlam.