Derita Rakyat Meningkat, Karena Kebijakan Tidak Tepat

Oleh : Maryatiningsih
Aktivis Dakwah

Beberapa hari lalu masyarakat dibuat kebingungan akibat kegaduhan yang dibuat pemerintah terkait masalah kelangkaan gas Elpiji 3kg. Hampir semua mengeluhkan masalah tersebut. Seperti yang dilansir dari (tribunnews.com, 03/02/2025) bahwa Anggota komisi B Anggota DPRD kabupaten Bandung, Hadiat, mendesak pemerintah mencari solusi terbaik berkenaan dengan fenomena kelangkaan gas Elpiji 3kg. Kelangkaan sejak tanggal 1 februari 2025 disebabkan pemerintah menetapkan kebijakan baru yang melarang penjualan di lakukan secara eceran di warung-warung 

Masyarakat pun terpaksa harus beli langsung di pangkalan resmi. Persoalannya adalah ketika masyarakat berbondong-bondong pergi ke pangkalan, ternyata gasnya habis. Maka itu membuat masyarakat kesulitan mendapatkan gas melon tersebut, karena secara bersamaan. Maka akhirnya yang tadinya kebijakan tersebut bertujuan supaya tepat sasaran justru malah menyulitkan. Pendistribusian barang seharusnya tepat sasaran. Menurut Hadiat karena pangkalan gas Elpiji 3 kg masih terbilang langka di Jawa Barat, maka dikhawatirkan bisa di manfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Maka jelas sekali bahwa kebijakan tersebut menimbulkan dampak yang negatif. Hadiyat juga mengatakan bahwa agar pemerintah mencari solusi yang tepat. Paling tidak, gas Elpiji 3 kg tidak sampai kosong. Jangan sampai penyebab kelangkaan gas Elpiji 3 kg karena ada unsur kesengajaan.

Penyebabnya karena sistem kapitalis persaingan bisnis yang curang. Hal itu sangat mungkin, demi cuan apapun bisa dilakukan. Tanpa memperhatikan kondisi orang apakah dirugikan atau tidak. Dalam masyarakat sekuler, rasa kasih sayang ke sesama itu tidak berlaku jika tidak menguntungkan.

Walaupun kebijakan pemerintah yang akhirnya dicabut dan masyarakat sudah bisa mendapatkan gas Elpiji di warung-warung kecil tetapi tetap akar masalahnya belum terselesaikan.

Perlu dipahami bahwa gas adalah termasuk kepemilikan umum yang seharusnya bisa nikmati rakyat secara keseluruhan, tetapi karena di sistem kapitalis tidak mengenal pembagian kepemilikan, maka gas menjadi barang yang  diprivatisasi, sehingga muncul kebijakan pemerintah yang demikian. Negara terkesan setengah hati dalam memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Gas adalah kebutuhan primer, yang semua orang membutuhkannya.

Dalam sistem Islam,bbahwa negara akan lebih mengutamakan dan menjamin tersedianya kebutuhan pokok rakyat, supaya tidak ada yang kesulitan. Juga tidak dikhususkan untuk orang miskin saja, subsidi hanya untuk orang miskin artinya merata semua orang berhak mendapatkan haknya untuk sejahtera. Maka gas Elpiji akan senantiasa ada untuk rakyat karena itu termasuk barang pokok yang digunakan sehari-hari oleh rakyat.

Islam juga melarang kepemilikan umum dimiliki oleh individu atau swasta. Ada tiga hal kepemilikan umum yang tidak boleh dimiliki oleh individu yaitu; air, api, dan padang gembala. Termasuk api yang seharusnya mudah di dapat dan tidak mahal karena negara hanya mengelolanya bukan memilikinya untuk mempermudah rakyatnya.

Wallahualam bissawwab