Demiliterisasi Gaza dan Dampaknya terhadap Perlawanan Palestina

by /ANTARA/Anadolu/py

Oleh : Yanti H

Ciparay Kab. Bandung.

Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) mendesak Hamas untuk segera menyelesaikan rancangan kesepakatan demiliterisasi di Jalur Gaza. Amerika Serikat menginginkan Hamas menyerahkan hampir seluruh persenjataannya, termasuk membuka peta jaringan terowongan bawah tanah yang selama ini menjadi bagian dari strategi pertahanan mereka.

Di sisi lain, Hamas menegaskan bahwa sebelum memasuki tahap kedua, tahap pertama dari rencana perdamaian harus dijalankan sepenuhnya. Tahap tersebut meliputi penghentian serangan sementara, pertukaran sandera dan tahanan, penyaluran bantuan kemanusiaan, serta penarikan pasukan Israel dari Jalur Gaza.

Namun, situasi di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Serangan udara kembali terjadi meskipun gencatan senjata masih diberlakukan. Pada awal April 2026, serangan menghantam area di dekat sekolah yang digunakan sebagai tempat pengungsian warga Palestina, menyebabkan korban jiwa. Beberapa hari kemudian, serangan lain di kamp pengungsi Bureij juga menelan korban sipil. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kesepakatan gencatan senjata belum sepenuhnya dihormati.

Desakan BoP terhadap Hamas untuk menyetujui demiliterisasi berkaitan dengan pelaksanaan fase kedua perjanjian, yang mencakup pelucutan senjata dan penataan ulang wilayah Gaza. BoP sendiri dibentuk berdasarkan mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengawasi gencatan senjata, mengelola rekonstruksi, serta memfasilitasi pemerintahan transisi di Gaza.

Namun demikian, muncul pandangan kritis yang menilai bahwa arah kebijakan tersebut berpotensi melemahkan posisi rakyat Gaza. Demiliterisasi dipandang bukan sekadar langkah teknis, tetapi juga bagian dari upaya membentuk opini bahwa perlawanan adalah ancaman, sementara pelucutan senjata dianggap sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian.

Di tengah perdebatan ini, solusi atas konflik Gaza masih menjadi perbedaan pandangan yang mendasar. Sebagian pihak menekankan pentingnya jalur diplomasi dan solusi dua negara, sementara pihak lain meyakini bahwa pendekatan kekuatan dan perubahan sistem kepemimpinan dunia Islam adalah jalan yang lebih efektif untuk mengakhiri konflik.

Wallahu a’lam bish shawwab.