Delapan Puluh Tahun Merdeka: Mengapa Hak Pendidikan dan Kesehatan masih tak Merata?

Oleh : Rina Apriliani
Pegiat Literasi

Delapan puluh tahun sudah Indonesia merdeka. Namun, cita-cita luhur para pendiri bangsa untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan, masih jauh dari kenyataan. Layanan yang seharusnya menjadi hak dasar ini belum juga terwujud secara adil dan merata.

Pendidikan: Ironi di Balik Jargon Pemerataan

Di berbagai pelosok negeri, khususnya di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T) seperti Papua dan Sulawesi, potret pendidikan masih sangat memprihatinkan. Ruang kelas banyak yang rusak, jumlah tenaga pengajar terbatas, dan fasilitas pendukung minim. Akses menuju sekolah pun sulit. Ironisnya, di tengah gencarnya jargon pemerataan pendidikan, angka partisipasi pendidikan menengah atas justru menunjukkan tren penurunan.

Sementara itu, di perkotaan, sekolah-sekolah berkualitas dengan fasilitas lengkap tumbuh subur. Namun, biaya yang harus dikeluarkan tidak sedikit. Akibatnya, pendidikan seolah menjadi hak istimewa bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial. Anak-anak dari keluarga kurang mampu atau yang tinggal di daerah terpencil sering kali harus puas dengan layanan seadanya.

Kesehatan: Layanan Mewah bagi Sebagian Rakyat

Potret serupa juga terlihat pada sektor kesehatan. Layanan berkualitas cenderung menumpuk di kota-kota besar, sementara masyarakat desa masih kesulitan mendapatkan pelayanan dasar. Kurangnya tenaga medis di daerah terpencil semakin memperburuk keadaan.
Kasus gizi buruk dan angka stunting yang masih tinggi di berbagai daerah menjadi bukti nyata bahwa kesehatan belum sepenuhnya dianggap sebagai hak rakyat yang wajib dijamin oleh negara. Bagi masyarakat miskin, layanan kesehatan modern terasa seperti barang mewah yang hanya bisa diakses segelintir kalangan

Akar Masalah: Kapitalisme dan Peran Negara yang Terbatas

Mengapa persoalan ini terus berulang dari tahun ke tahun? Akar permasalahannya terletak pada sistem yang digunakan, yakni kapitalisme. Dalam sistem ini, peran negara sering kali hanya sebatas regulator, sementara penyediaan layanan publik banyak diserahkan kepada swasta.

Akibatnya, daerah yang dianggap memiliki nilai ekonomi tinggi mendapat prioritas investasi, sedangkan daerah lain diabaikan. Pendidikan dan kesehatan pun bergeser statusnya menjadi komoditas yang hanya bisa diakses dengan biaya mahal, bukan sebagai hak dasar yang seharusnya dijamin negara.

Solusi Sistemik dari Islam

Berbeda dengan kapitalisme, sistem Islam hadir dengan solusi yang komprehensif. Dalam Islam, negara berperan sebagai ra’in (pengurus rakyat) yang bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Islam menegaskan beberapa hal fundamental, diantaranya, Pendidikan dan kesehatan merupakan hak publik yang wajib disediakan secara gratis, merata, dan berkualitas tanpa diskriminasi. Negara wajib membangun infrastruktur pendukung agar akses sekolah dan rumah sakit bisa dinikmati oleh seluruh rakyat, dari Sabang sampai Merauke. Biaya penyelenggaraan layanan publik bersumber dari pengelolaan kekayaan alam dan harta milik umum melalui Baitul Mal sesuai syariat. Dengan demikian, negara tidak bergantung pada swasta atau utang asing.
Dengan sistem ini, pendidikan dan kesehatan tidak lagi menjadi layanan diskriminatif, melainkan hak setara bagi setiap individu, tanpa memandang status sosial atau kondisi geografis.

Momen Refleksi, Bukan Janji Kosong

Delapan dekade kemerdekaan seharusnya menjadi momentum refleksi. Selama negara masih menjadikan sistem kapitalisme sebagai landasan, kesenjangan pendidikan dan kesehatan akan terus melebar. Si kaya semakin diuntungkan, sementara rakyat miskin kian tersisih.

Islam hadir dengan solusi sistemis yang menempatkan negara sebagai pelayan sejati bagi rakyatnya. Hanya dengan Islam, layanan pendidikan dan kesehatan dapat diwujudkan secara merata, gratis, dan berkualitas. Bukan hanya sekadar janji kosong yang tak kunjung ditepati.