Daya Beli Masyarakat Menurun, Dalam Sistem Kapitalisme

Oleh : Sihatun
Boyolali

Momen Ramadhan dan Idul Fitri 2025 biasanya menjadi waktu panen bagi para pedagang. Namun tahun ini justru menyisakan kekecewaan. Para pedagang di Pasar Tanah Abang mengaku mengalami penurunan omset signifikan di bandingkan tahun tahun sebelumnya.

Salah satu pedagang menyampaikan bahwa meski jumlah pengunjung cukup ramai selama puasa sampai lebaran , tetapi daya beli masyarakat mengalami penurunan drastis. Menurutnya penurunannya sekitar 30 sampai 35 persen. Banyak pengunjung yang datang hanya melihat lihat dan membandingkan harga dan tidak membeli barang sama sekali.

Berdasarkan data dari Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) daya beli masyarakat di Jakarta selama momen lebaran 2025 diperkirakan mengalami penurunan hingga 25 persen. Penurunan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha ritel. Terutama mereka masih mengandalkan sistem jual beli konvensional. (Metro TV, kamis , 10 April 2025 ). 

Penurunanan daya beli yang terus menerus akan mempengaruhi harga jual barang sehingga secara langsung berdampak pada pendapatan pelaku usaha. Perusahaan pun terpaksa melakukan efisiensi guna menjaga stabilitas bisnis, salah satunya dengan mengurangi jumlah karyawan. Kondisi ini menciptakan siklus pesimisme yang bisa berdampak luas dan merusak struktur dan ekonomi.

Ada banyak faktor yang menyebabkan turunnya daya beli di masyarakat seperti inflasi, pelemahan nilai tukar rupiah, penurunan pendapatan riil masyarakat, PHK, pengangguran, kenaikan pajak, biaya hidup yang meningkat, serta kebijakan pemerintah seperti kenaikan harga BBM. 

Namun pada dasarnya semua faktor itu berakar dari diterapkan sistem ekonomi kapitalis. Sistem inilah yang menjadi lahan subur bagi tumbuhnya permasalahan permasalahan tersebut. Sistem kapitalisme berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan pemerataan kesejahteraan, akibatnya kesejahteraan hanya dirasakan oleh segelintir orang yaitu para pemilik modal.

Pemerintah sibuk membangun infrastruktur demi menarik investasi tetapi abai pembangunan di pedesaan. Akibatnya distribusi barang terganggu, harga pangan lokal menjadi mahal dan kalah bersaing dengan produk impor, sehingga daya beli masyarakat menurun.

Dengan kondisi himpitan ekonomi yang sangat sulit, membuat masyarakat memutar otak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak sedikit yang berhutang dengan memanfaatkan paylater (pembayaran nanti) dalam belanjanya, karena mereka tidak bisa lepas dari gaya hidup konsumerisme yang ada ditengah masyarakat. Dengan paylater mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, meski harus melalui utang yang disertai riba. Mereka akan merasa bahagia dan lebih bergengsi saat tampil memiliki uang atau barang baru dengan model terkini apalagi pada momen momen menjelang hari raya atau kumpul keluarga.

Bagi kapitalisme, realitas seperti ini tentu sangat menguntungkan karena masyarakat rela berhutang dan membelanjakan uang dari utang tersebut tanpa ragu, bahkan sangat mengesankan pemborosan. Masyarakat hidup dalam sistem kapitalisme yang landasannya sekuler sehingga sikap konsumerisme dianggap sah sah saja. Lebih miris lagi negara kita menerapkan sistem ekonomi kapitalis yang memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan budaya konsumerisme. Kondisi ini menjadi lahan subur bagi para kapitalis untuk meraup keuntungan besar.

Paylater yang ada saat ini berbasis Ribawi , yang tidak memberikan solusi malah menambah  beban masalah di masyarakat dan menambah dosa dan menjauhkan dari keberkahan.

Karena dalam Islam sangat tegas melarang riba apapun bentuk dan modelnya, dan berapapun jumlahnya.

"Orang orang yang memakan riba tidak akan mampu berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila" QS Al Baqarah (2):275

Jika negara menerapkan sistem ekonomi Islam, maka konsep nya akan sangat berbeda dengan sistem ekonomi kapitalisme. Dalam Islam negara akan berperan sebagai sentra yang bertanggung jawab penuh dalam mengurus kepentingan umat. Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya hingga tercapai kesejahteraan yang merata.

Sistem Islam akan menutup celah budaya konsumerisme, sehingga standar bahagia bukan dari sisi materi tetapi mendapatkan ridho Alloh.

Negara juga akan menjamin bahwa kebutuhan publik dapat di akses secara merata oleh seluruh warga. Kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan akan disediakan oleh negara dan dirasakan secara merata oleh masyarakat tanpa diskriminasi.

Negara juga akan mengatur kepemilikan agar tidak terjadi dominasi oleh swasta sehingga akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian ekonomi Islam mampu menjaga stabilitas perekonomian, sehingga daya beli masyarakat akan senantiasa terjaga karena ini merupakan salah satu indikator utama dari terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Dengan peran negara sebagai pengurus urusan umat , kestabilan daya beli dan kesejahteraan rakyat dapat terwujud secara nyata dan berkelanjutan hanya bisa terwujud dengan diterapkannya sistem ekonomi Islam oleh negara secara sempurna.