Danantara, Investasi Bermodalkan Uang Rakyat

Oleh : Ummu Alvin
Aktivis Muslimah

Dibentuknya sebuah lembaga baru sebagai langkah untuk optimalisasi modal dan aset BUMN demi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, telah memicu reaksi publik, pasalnya badan pengelola investasi ini akan mengelola Aset dari 7 BUMN diantaranya aset dari Permodalan Nasional Madani (PNM), Pegadaian, BRI, BNI, Mandiri dan BTN serta juga BUMN lembaga keuangan non bank, IFG Life, Jasa Raharja, Taspen, ASABRI dll.

Di tengah kesulitan rakyat untuk menanggung berbagai dampak dari kebijakan efisiensi, rakyat kembali dikejutkan dengan ambisi Presiden Prabowo membentuk Danantara sebagai badan pengelola  investasi di tengah banyaknya badan pengelola investasi yang telah dibentuk pemerintah sebelumnya, gagasan alasan awal efisiensi anggaran untuk mendukung keperluan program makan bergizi gratis (MBG), berubah dimanfaatkan ke dalam Danantara sebagai investasi pemerintah. Menurut presiden Danantara akan mendapatkan penempatan dana pertama kali dari dividen BUMN sebesar 100 triliun, selanjutnya akan memperoleh penambahan modal melalui mekanisme investasi pemerintah (pengeluaran pembiayaan dalam APBN) dari hasil kebijakan efisiensi APBN yang diperkirakan sebesar Rp 556 triliun, yakni dari hasil kebijakan efisiensi tahap pertama dst.

Desain ekonomi yang nampaknya sedang disiapkan adalah konsep kapitalisme yakni negara dengan mengusung ekonomi kerakyatan namun tidak juga dengan tidak melepaskan oligarki yang telah menjadi tim suksesnya. Usulan melibatkan semua mantan presiden menjadi Anggota Dewan Pengawas (BPI) Danantara merupakan strategi jitu dalam memikul tanggung jawab politik secara bersama-sama, sekalipun berjalan sesuai dengan harapan kesuksesannya hanya akan menjadi kesuksesan kolektif sejarah politik, semangat gotong royong dan bagi-bagi kekuasaan diterapkan pada penciptaan investasi yang bermodalkan dengan uang rakyat.Dan aktor yang akan menikmati Danantara adalah para oligarki yang terlihat dari jajaran petinggi-petingginya.

Modal raksasa yang diambil dari efisiensi anggaran adalah uang rakyat, akan dipertaruhkan dalam persaingan bebas global, mulai dari menarik investasi asing maupun sebagai modal investasi Indonesia di luar negeri, atau investasi di program unggulan pemerintah sepert hilirisasi Minerba dan sawit. Hal ini jelas akan menjadikan para oligarki semakin kuat dalam melakukan ekspansi bisnis di pasar global dengan memanfaatkan uang rakyat, dan apabila investasi gagal maka rakyat lah yang akan dirugikan, uang rakyat bakal hilang tanpa bekas dan tidak mungkin untuk diharapkan kembali lagi.Dan ini merupakan bukti bahwa para oligarki sudah semakin mencengkram negeri ini.

Dalam Islam uang rakyat ataupun harta rakyat hanya digunakan untuk mensejahterakan rakyat, tidak boleh digunakan untuk investasi, dan tugas penguasa atau pemimpin dalam Islam adalah untuk memastikan terpenuhinya seluruh kebutuhan rakyatnya tanpa terkecuali. Pendanaan untuk memenuhi kebutuhan rakyat tersebut sepenuhnya dibiayai oleh negara melalui Baitul mal, semua harus berjalan sesuai dengan syariat Islam. Dalam Islam juga tidak akan dibentuk suatu lembaga untuk melakukan investasi dan mengembangkan harta umat, yang ada hanyalah pengelolaan seluruh dana umat harus dilakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.

Islam memiliki sistem ekonomi yang telah menentukan tata cara pengelolaannya serta siapa yang berhak mengelola juga hasilnya untuk Dengan sistem ekonomi Islam maka kesejahteraan rakyat akan terwujud individu per individu. Penerapan sistem ekonomi Islam ini juga membutuhkan penerapan sistem politik Islam dan sistem lain sesuai dengan tuntutan Islam. Dan semua ini hanya akan terwujud dengan penerapan Islam secara kaffah di bawah naungan Daulah Khilafah Islamiyah.

Wallahu a'lam bishawab.