BLT dan Magang Nasional: Menyentuh Luka, Bukan Menyembuhkan

Oleh : Ummu Tazkia 
Muslimah Bogor 

Bulan Oktober 2025 datang dengan kabar besar dari pemerintah. Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp30 triliun siap digelontorkan untuk 35 juta lebih keluarga penerima manfaat (KPM) pada Oktober hingga Desember 2025 (voi.id, 15 Oktober 2025). Tak hanya itu, program Magang Nasional juga resmi dibuka bagi 100 ribu fresh graduate di bulan Oktober dan November 2025 (blitarkawentar.jawapos.com, 10 Oktober 2025). Kedua kebijakan ini disebut sebagai bagian dari program “quick wins”, yaitu langkah cepat pemerintah untuk memulihkan ekonomi dan menunjukkan hasil kerja nyata (cnnindonesia.com, 22 Oktober 2025).

Sekilas, program ini terdengar indah. Ada bantuan untuk rakyat kecil, ada peluang bagi anak muda. Tapi, kalau kita berhenti sejenak dan berpikir jernih, apakah semua ini benar-benar solusi? Ataukah hanya penenang sementara di tengah luka ekonomi yang makin dalam?

Setiap kali rakyat terhimpit, solusi yang muncul selalu sama: bantuan tunai dan program magang. Kedengarannya peduli, tapi sebenarnya hanya menyentuh kulit masalah, bukan akarnya. BLT memang bisa membuat dapur tetap mengepul beberapa hari, tapi setelah itu? Hidup rakyat kembali seperti semula, berjuang sendirian di tengah sistem ekonomi yang tak berpihak pada mereka.

Masalah kita bukan sekadar kurang uang, tapi sistem yang salah arah. Kemiskinan dan pengangguran bukan karena rakyat malas, melainkan karena aturan dibuat lebih menguntungkan pemilik modal daripada rakyat sendiri. Pemerintah tampak sibuk mencari solusi cepat,praktis dan pragmatis, ala kapitalisme sekuler, yang menilai keberhasilan dari seberapa cepat masalah tampak selesai, bukan dari seberapa adil solusinya (kadin.id, 2025).

Padahal, kalau mau jujur, solusi sejati hanya bisa lahir dari paradigma yang benar. Dalam pandangan Islam, negara bukan penguasa, tapi pelayan rakyat. Ia wajib memastikan setiap individu memiliki akses pada kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Inilah hak rakyat yang semestinya dijamin negara, bukan sekadar diberi “bantuan sementara”.

Di sisi ekonomi, Islam menempatkan sumber daya alam seperti tambang, hutan, laut, dan energi, sebagai milik umum. Tidak boleh dikuasai oleh korporasi atau individu tertentu. Negara wajib mengelolanya untuk kesejahteraan seluruh rakyat, agar hasil kekayaan negeri ini tidak hanya berputar di kalangan atas.

Kalau sistemnya salah, sebaik apa pun program cepat yang dibuat, hasilnya tetap sama : rakyat hanya jadi penonton dari janji kesejahteraan yang tak pernah benar-benar datang.

BLT dan Magang Nasional mungkin bisa memberi napas sebentar. Tapi bangsa ini butuh lebih dari itu. Kita butuh sistem yang adil, yang tidak menjadikan rakyat sekadar angka dalam laporan keuangan negara.
Dan itu hanya bisa terwujud kalau kita kembali kepada sistem ekonomi dan politik yang berasaskan syariat Islam, sistem yang bukan sekadar memberi, tapi menjamin dan menyejahterakan.