Beras Oplosan Menghantui Pasar

Oleh : Kiki Puspita

Di lansir dari JAKARTA, KOMPAS.com - Fenomena pengoplosan bahan pangan kembali menyeruak, di mana makanan pokok masyarakat yang menjadi sasaran. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, beras oplosan beredar bahkan sampai di rak supermarket dan minimarket, dikemas seolah-olah premium, tapi kualitas dan kuantitasnya menipu.

Temuan tersebut merupakan hasil investigasi Kementrian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan yang menunjukkan 212 merek beras terbukti tidak memenuhi standar mutu, mulai dari berat kemasan, komposisi, hingga label mutu.

Di beberapa merek tercatat 5 kg, padahal isinya hanya 4,5 kg. Lalu banyak diantaranya mengklaim beras premium, padahal kwalitasnya biasa. Akibat dari praktik kecurangan ini menimbulkan kerugian hingga Rp.99 triliun per tahun, atau hampir Rp.100 triliun.

Terungkapnya kasus penipuan dengan pengoplosan beras ini, sejatinya merupakan bukti dari lemahnya sistem yang diterapkan saat ini. Saat ini masyarakat terus dihantui dengan semakin sulitnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bukan hanya beras oplosan, Tetapi juga harga beras mahal meskipun stok melimpah atau distribusi beras SPHP (program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan) yang tidak tepat sasaran.

Tidak berperannya pemerintah secara utuh dalam mengurusi pangan dalam sistem kapitalisme menjadikan persoalan ini tidak bisa dihentikan. Pemerintah hanya melakukan edukasi kepada pedagang atau penegak sanksi tampa memberikan efek yang jerah terhadap pelaku, sehingga celah penipuan  atau praktik curang terus terjadi.

Peran pemerintah dalam sistem kapitalisme hanya sebagai regulator dan fasilitator. Sedangkan para korporasi dan pedagang swasta diberikan wewenang dalam pengelolaan bisnisnya dengan orientasi mereka hanya mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mementingkan kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang hidup dalam sistem kapitalisme juga hidup dalam bayang-bayang demokrasi sekuler yang tidak berdasarkan kepada hukum syara.

Inilah saatnya kita melakukan perubahan, dengan mengganti sistem kufur saat ini dengan sistem Islam. Sistem yang berdasarkan kepada wahyu yang Allah Swt. turunkan.

Sistem Islam akan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah akan hadir sebagaai raa'in (pelayan) dan junnah (pelindung umat). Pengelolan pangan akan dipastikan dapat di nikmati oleh seluruh masyarakat dengan layak dan berkualitas sesuai dengan hukum syara'.

Sistem Islam akan menjaga kestabilan harga pangan. Pengawasan akan pasar nantinya akan mampu mencegah praktik penipuan yang merugikan rakyat.

Dalam sistem Islam, akan diangkat para kadi muhtasib yang ditugaskan untuk berkeliling ke pasar-pasar untuk mengawasi dan menindak langsung, ketika ada pelaku kecurangan di pasar terjadi. Para kadi akan bertugas dengan mengontrol secara langsung dan setiap hari. Tidak dalam sistem kapitalisme sekarang mentri bersama pekerjanya melakukan pengontrolan hanya di waktu-waktu tertentu saja. Ketika dilakukan pengontrolan baru di ketahui ada kecurangan, namun masyarakat sudah banyak yang tertipu. Mari kita campakkan sistem kufur ini dan menggantinya dengan sistem Islam.

Waaulohua'lam bissawab.