Bencana Sumatra Akibat Ulah Manusia dan Kebijakan Pro Kapitalis

Bencana alam di Gunung Nago, Padang. (Antara Foto).

Oleh: Elmira Fairuz Inayah

Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok

Bencana banjir besar yang melanda wilayah Sumatra, khususnya Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, merupakan tragedi kemanusiaan yang sangat memprihatinkan. Ribuan rumah terendam, infrastruktur rusak parah, dan ratusan nyawa melayang. Peristiwa ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai bencana alam biasa, melainkan sebagai akibat dari kerusakan lingkungan yang terjadi secara sistematis akibat ulah manusia serta kebijakan negara yang berpihak pada kepentingan kapitalistik.

Jika dilihat secara geografis, Indonesia berada di wilayah rawan bencana karena terletak di cincin api (ring of fire), memiliki curah hujan tinggi, serta dilewati banyak sungai besar. Hujan ekstrem yang terjadi di Sumatra memang dipicu fenomena alam seperti siklon tropis. Namun, hujan deras seharusnya tidak selalu berujung pada bencana besar apabila kondisi lingkungan tetap terjaga.

Masalah utama terletak pada rusaknya ekosistem hutan yang berfungsi sebagai penyangga alam. Deforestasi besar-besaran, pembalakan liar, serta alih fungsi lahan menjadi kawasan tambang dan perkebunan telah menghilangkan kemampuan hutan dalam menyerap air hujan. Akibatnya, air meluap dan menyebabkan banjir serta longsor di berbagai daerah.

Indonesia sejatinya telah memiliki lembaga-lembaga yang bertugas melakukan mitigasi bencana, seperti BMKG dan BNPB. Namun, bencana Sumatra menunjukkan lemahnya kesiapan negara dalam mengantisipasi dan menangani bencana. Meski peringatan dini telah disampaikan, langkah pencegahan yang nyata tidak dilakukan secara optimal.

Lebih parah lagi, negara terkesan abai dalam mengendalikan eksploitasi sumber daya alam. Banyak izin pertambangan dan perkebunan diberikan kepada swasta tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang. Hal ini menunjukkan kebijakan pembangunan lebih mengutamakan keuntungan ekonomi dibanding keselamatan rakyat.

Dalam pandangan Islam, bencana bukan sekadar ujian, tetapi juga peringatan dari Allah SWT atas kerusakan yang dilakukan manusia. Allah berfirman bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi akibat perbuatan tangan manusia, agar mereka menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar.

Sikap yang harus diambil oleh kaum Muslim adalah bersabar dan melakukan muhasabah (introspeksi diri). Umat Islam diwajibkan untuk menjaga amanah Allah dalam mengelola alam, bukan merusaknya demi kepentingan segelintir pihak. Eksploitasi yang berlebihan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam syariat Islam, sumber daya alam seperti hutan dan tambang merupakan milik umum yang pengelolaannya harus berada di tangan negara untuk kepentingan rakyat. Islam melarang penguasaan sumber daya strategis oleh swasta yang berpotensi merugikan masyarakat luas.

Negara dalam sistem Islam (Khilafah) berkewajiban mengelola sumber daya alam secara amanah, menjaga keseimbangan lingkungan, serta memastikan kesejahteraan rakyat. Negara juga wajib mencegah segala bentuk aktivitas yang membahayakan masyarakat, termasuk pertambangan dan penebangan hutan yang merusak lingkungan.

Oleh karena itu, bencana banjir di Sumatra merupakan bukti nyata kerusakan lingkungan akibat kebijakan pro-kapitalis membawa dampak besar bagi kehidupan manusia. Maka, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Islam menawarkan solusi komprehensif melalui penerapan syariat yang mengutamakan keselamatan, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan kembali pada aturan Allah SWT, diharapkan bencana serupa dapat dicegah dan kesejahteraan umat dapat terwujud.