Bencana Sumatera, Jeritan Lingkungan Akibat Kerakusan Oligarki

Oleh: Fitri Apri
Aktivis Dakwah Muslimah

Duka kembali menyelimuti Indonesia. Bencana hidrometeorologi yang brutal telah menyebabkan longsor hingga banjir bandang yang menghantam Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Aceh, dan telah merenggut ratusan nyawa serta menyeret ribuan rumah. Sebuah tragedi dengan skala kerusakan yang sulit dimaafkan (CNN Indonesia). Bencana ini bukan sekadar takdir; fenomena di lapangan diperparah oleh daya tampung wilayah yang telah lama lumpuh. Hujan lebat mungkin menjadi pemicu, namun ekosistem alam yang telah dirobek-robek eksploitasi akhirnya mengubah bencana menjadi kuburan massal. Ironisnya, di tengah duka massif ini, negara seolah sibuk dengan birokrasi dan status. Meskipun Kemenkeu telah mengalokasikan dana hingga Rp500 miliar untuk penanganan (Beritasatu), Mendagri bersikeras menyatakan bencana ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional. “Perlakuannya saja yang sudah nasional” (Kompas TV). Pernyataan ini jelas melukai, sebab bagi rakyat yang kehilangan keluarga dan harta benda, bencana ini sudah melampaui batas provinsi; ini adalah kegagalan nasional.

Kerakusan Berkedok Pembangunan

Tragedi Sumatera adalah wajah pahit dari kejahatan lingkungan yang dilegitimasi oleh kebijakan zalim negara. Bencana ini tidak datang tiba-tiba, melainkan dampak dari kerakusan yang tersembunyi di balik dalih pembangunan negeri. Kerusakan lingkungan, yang menjadi akar dari bencana ini, dipercepat oleh konsesi yang mematikan. Negara secara sukarela membuka karpet merah bagi instrumen kebijakan pro-korporasi, mulai dari pemberian hak konsesi lahan secara massif, obral izin perkebunan sawit dan tambang terbuka yang tak terkendali, hingga pengesahan regulasi yang mempermudah eksploitasi, seperti UU Minerba dan diperparah dengan UU Cipta Kerja. Sikap permisif penguasa terhadap eksploitasi alam ini adalah keniscayaan dalam sistem demokrasi-kapitalisme. Dalam prinsip sistem ini, keuntungan materi selalu lebih utama daripada keselamatan rakyat. Tak heran terjadi kongkalikong antara penguasa dan oligarki untuk menjarah hak milik rakyat demi keuntungan jangka pendek. Akibatnya, rakyat menderita dan kehilangan segalanya, sementara segelintir pengusaha dan penguasa dengan nyaman menikmati keuntungan dari hasil bumi yang dijarah.

Solusi Tuntas dan Pencegahan dalam Islam

Kerusakan ini bukanlah semata-mata takdir, namun akibat dari ulah tangan manusia. Allah SWT berfirman: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. Ar-Rum: 41). Bencana ini menjadi pengingat keras bahwa umat tidak butuh solusi tambal sulam dalam sistem saat ini, melainkan solusi yang mampu menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya dan melakukan pencegahan agar eksploitasi lahan tidak terjadi lagi.

Menjaga kelestarian hutan adalah kewajiban mutlak bagi manusia di bumi. Kewajiban ini harus dijamin oleh negara Islam, sebab negaralah yang bisa mencegah tindakan eksploitasi lahan menjadi komoditas. Sejarah telah membuktikan, pada masa pemerintahan Islam, negara fokus pada perencanaan preventif, bukan reaktif. Insinyur Muslim di masa Abbasiyah membangun dan merawat jaringan kanal dan bendungan raksasa di Mesopotamia untuk mengendalikan luapan Sungai Tigris dan Eufrat. Demikian pula di Andalusia, dikembangkan sistem irigasi canggih Acequia yang mengatur aliran air demi mencegah banjir sekaligus memakmurkan pertanian. Ini adalah bukti bahwa negara Islam selalu memprioritaskan infrastruktur preventif demi keselamatan rakyat. Dalam sistem Islam, Khalifah sebagai pengatur urusan umat akan lebih mengutamakan kemaslahatan rakyat, memastikan setiap kebijakan menjauhkan rakyat dari bahaya. Komitmen ini terealisasi dalam tata ruang yang utuh dan ekologis—meliputi pemetaan wilayah sesuai fungsi alaminya, melarang segala bentuk eksploitasi yang merusak lingkungan, serta menggunakan dana dari Baitul Mal untuk melakukan pencegahan. Jelas, hanya dengan penegakan hukum Allah-lah kezaliman struktural atas alam dan rakyat dapat dihentikan. Inilah satu-satunya jalan untuk meminimalisir terulangnya tragedi yang disebabkan oleh keserakahan sistem sekuler saat ini.

Wallahu’alam.