Bantuan Rakyat Atau Sekedar Meredam Amarah Rakyat?

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: Kemenko Perekonomian)

Oleh : Dewi Yuliani 

Mentri kordinator bidang perekonomian Airlangga hartato mengumumkan bahwasanya pemerintah akan memberikan paket stimulus ekonomi dengan menambah sejumlah penerima bantuan langsung tunai atau BLT serta peserta program magang nasional yang mulai bekerja bulan ini. Stimulus ekonomi terus mencakup peningkatan jumlah penerima BLT hingga dua kali lipat menerima 35 juta 46.783 keluarga penerima manfaat untuk periode Oktober November dan Desember 2025 pada 17 Oktober 2025 tercatat sebanyak 1666 perusahaan telah mendaftar dan menyiapkan 26.181 posisi kerja dengan jumlah pelamar mencapai 156.159 orang selain.

Pemerintah juga membuka program magang nasional dengan gelombang pertama yang melibatkan 20.000 peserta dan akan mulai bekerja pada 20 Oktober mendatang jumlah peserta program ini akan ditambah pada November sebesar 80.000 orang sehingga totalnya mencapai 100.000 peserta program ini menyasar lulusan diploma di satu hingga D4 dan sarjana S1 yang telah lulus maksimal 1 tahun terakhir. Yang kedua kebijakan stimulus ekonomi ini juga merupakan bagian dari program percepatan atau quick wins pemerintahan Prabowo dengan anggaran fantastis mencapai 100 triliun rupiah program ini tampak dirancang untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat secara cepat terutama dalam menjaga daya beli dan menekan angka pengangguran.

Namun sangat disayangkan dibalik tampilan populis dan solutif tersebut kebijakan ini sesungguhnya tidak menyentuh akar persoalan ekonomi bangsa yang bersifat struktural BLT hanya bersifat konsumtif dan hanya sementara ini juga hanya sekedar menenangkan rakyat dalam jangka pendek sementara program nasional lebih mirip proyek serapan tenaga kerja sesaat yang tidak menjamin kesejahteraan rakyat.

Bisa kita lihat bersama bahwasannya keberlanjutan pekerjaan maupun peningkatan kesejahteraan program mendasar bangsa ini sejatinya adalah kemiskinan dan pengangguran yang terus dihasilkan oleh sistem ekonomi kapitalisme itu sendiri, sebuah sistem yang menumpuk kekayaan di tangan segelintir orang dan menyingkirkan mayoritas rakyat dari akses sumber daya inilah watak sistem kapitalisme sekuler yang dianut oleh negara kapitalisme.

Yang  dimana kebijakan ekonomi disusun bukan berdasarkan kemaslahatan rakyat tetapi atas dasar efisiensi stabilitas politik dan kepentingan kekuasaan. Bisa kita lihat dalam sistem ini peran pemimpin hanyalah sebagai regulator saja bukan pengurus dan penanggung jawab urusan rakyat sudah jelas  pemerintah hari ini  tidak berfungsi sebagai pelayan masyarakat atau rain melainkan sebagai pengelola sistem ekonomi yang tunduk pada kepentingan korporasi pasar dan investor saja.

Bahkan  BLT dijadikan sebagai alat politik untuk meredam potensi gejolak sosial sementara programmer digunakan untuk menampilkan Citra pemerintah yang peduli pada generasi muda meskipun secara substansi tidak mengubah nasib mereka kapitalisme sekuler yang memisahkan agama dari urusan publik hanya melahirkan kebijakan pragmatis dan instan berorientasi pada penganggungan kekuasaan saja.

Kesejahteraan rakyat selama paradigma pembangunan bertumpu pada logika kapitalisme yang menempatkan rakyat sebagai objek kebijakan kemiskinan dan ketimpangan akan terus berulang hanya perubahan sistem mic menuju sistem politik ekonomi Islam yang menempatkan negara sebagai pengurus umat yang dapat menghadirkan kesejahteraan hakiki dan mengakhiri kegagalan sistem saat ini.

Berbeda halnya didalam sistem Islam kemakmuran bukan diukur dari besarnya pertumbuhan ekonomi atau jumlah bantuan sosial melainkan dari terpenuhinya kebutuhan pokok dan dasar setiap individu rakyat karena itu Islam memandang penyelesaian kemiskinan dan pengangguran bukan sekedar melalui program bantuan atau pelatihan saja akan tetapi dengan penataan sistem politik dan ekonomi yang menempatkan negara sebagai pelayan dan penanggung jawab urusan rakyat.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda imam atau khalifah adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya hadis riwayat al-bukhari dan muslim dalam aspek politik negara dalam sistem Islam memiliki kewajiban memastikan setiap warga negaranya mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan ini bukan sekedar bantuan sosial temporer melainkan tanggung jawab langsung negara.

Khalifah juga tidak boleh menyerahkan pemenuhan kebutuhan dasar kepada mekanisme pasar atau swasta sebagaimana dalam sistem kapitalisme karena negara bertindak sebagai pengurus umat bukan rekapitalisme semata. Kunci keberhasilan khilafah dalam menyejahterakan rakyatnya terletak pada kesadaran pemimpin sebagai pengurus umat yang bertanggung jawab di hadapan Allah dan juga penerapan sistem ekonomi Islam yang menolak privatisasi harta milik umum dan menempatkan seluruh potensi negara untuk kemaslahatan rakyat.

Islam juga telah  menawarkan solusi hakiki bukan sekedar kebijakan teknis tetapi sistem menyeluruh yang menjadikan politik sebagai pengurus urusan umat dan ekonomi sebagai sarana pemerataan kesejahteraan dengan penerapan syariat Islam secara kaffah negara akan mampu menghapus kemiskinan dan pengangguran.

Wallahu'alam bishawab