Bansos demi Pansos

Oleh: Ummu Zain

Lagu lama kembali dimainkan, ketika kekuasaan menjadi tujuan segala macam cara akan diperjuangkan. Oleh karenanya setiap peluang akan dimanfaatkan. Politisasi bansos kian menjadi, tidak hanya dimainkan oleh partai pengusung, bahkan RI 1 seolah tidak mau kalah. Para pejabat ini berdalih bansos bukan untuk kampanye. Akan tetapi faktanya bansos yang diberikan dilabeli foto paslon tertentu. Banyak pihak mempertanyakan tugas Bawaslu terkait pelanggaran program bansos. Namun tidak ada tindakan tegas.

Kekuasaan dalam sistem demokrasi merupakan tujuan, mendapatkannya pun dilakukan dengan berbagai cara. Maka tidak heran jika bansos dijadikan salah satu cara memanjangkan umur kekuasaan meski menyalahgunakan uang negara. Kebebasan perilaku yang menjadi prinsip demokrasi meniscayakan munculnya penyalahgunaan kekuasaan. Karena asas demokrasi adalah sekularisme yang menihilkan aturan agama.

Kesadaran politik masyarakat yang masih rendah mengakibatkan mudah ditipu dengan iming-iming materi, realita ini disebabkan oleh buruknya pendidikan di negeri dan kemiskinan yang menjerat kehidupan mereka. Akhirnya pola pikir pragmatis lah yang diderita masyarakat sehingga dengan mudah dimanfaatkan untuk kepentingan para politisi.

Kemiskinan menjadi problem kronis negara. Negara seharusnya mengentaskan kemiskinan dengan cara komprehensif dan menjamin segala kebutuhan rakyat tanpa perlu diminta lebih dulu, bukan hanya sekedar dengan bansos berulang, apalagi meningkat saat menjelang pemilu. Kemiskinan yang terjadi di negeri khatulistiwa ini adalah kemiskinan struktural yang disebabkan kekayaan negeri dikuasai asing, aseng, dan segelintir oligarki kapitalis. Oleh karenanya, butuh ketegasan pemerintah untuk menghilangkan dominasi swasta dalam pengelolaan sumber daya alam yang terkategori milik umum. Hanya saja ketegasan ini tidak mungkin terwujud dalam sistem kapitalisme, karena kapitalisme lah yang mendorong liberalisasi pengelolaan sumber daya alam.

Lain halnya dengan sistem Islam yang  melarang keras swastanisasi sektor kepemilikan umum. Khilafah secara mandiri akan mengelola kekayaan alam tersebut dan dikembalikan lagi kekayaan milik umum tersebut pada rakyat, baik dalam bentuk produk jadi (misalnya BBM), maupun layanan publik (kesehatan, pendidikan, dan keamanan gratis berkualitas).

Islam menjamin kesejahteraan individu per individu dengan berbagai mekanisme. Misalnya menyediakan lapangan pekerjaan agar kepala keluarga bisa bekerja untuk menafkahi anak dan istri. Adapun jika tidak mampu bekerja, negara akan memberi pinjaman modal usaha. Sedangkan bagi penyandang disabilitas atau orang yang lemah fisiknya dan kalangan kerabat tidak ada yang mampu menafkahi, maka negara akan turun tangan memberikan santunan rutin sehingga kebutuhan dasarnya terpenuhi.

Pemimpin di dalam Islam meyakini betul bahwa kekuasaan adalah amanah besar yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Oleh karenanya, pemimpin dalam sistem Islam akan dengan sungguh-sungguh mengurus rakyat sesuai dengan aturan Islam. Para penguasa dan jajaran pegawainya adalah orang-orang yang ber syaksiyah Islamiyah (berkepribadian Islam) sehingga mereka akan bersikap amanah dan jujur dalam jabatannya. Tidak akan terpikirkan oleh mereka untuk menyalahgunakan jabatan dan kekuasaan demi ambisi politik pribadi.

Wallohu'alam bishowab